PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Advertisements

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
PENILAIAN KINERJA (Performance Appraisal)
PENILAIAN KINERJA GURU
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PERMENPAN & RB NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG JAFUNG PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
Diah Ipma Fithria Laela Hidayati
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Pranata Laboratorium Pendidikan
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pegawai Negeri Sipil
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
ASPEK KEPEGAWAIAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
DAN JABATAN FUNGSIONAL
Manajemen Umum Kepegawaian
Kebijakan Pengembangan ASN Menuju PROFESIONALISME
PENILAIAN KINERJA GURU
Kebijakan Pengembangan ASN Menuju PROFESIONALISME
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
KEMENTERIAN AGAMA RI PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Biodata Nama : Rr. Sri Sukarni Katam Watiningsih,M.Pd.
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Biro Sumber Daya Manusia
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
1 PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Suratini, S.Sos. – Kanreg I BKN Yogyakarta PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Suratini, S.Sos.
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
Walter Marianus Simarmata. Angka kredit minimal UNSUR III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e UTAMA Pendidikan PBM Keprofesian.
KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR Eka Kusmayadi www.ipibogordepok.org ipibogordepok@gmail.com

KERANGKA PAPARAN 1. Pustakawan dalam Perpektif UU ASN 2. Perubahan Paradigma Pustakawan 3. Peran IPI Bogor-Depok

JF PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF UU ASN 1 JF PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF UU ASN

UU No 43/2007 Pustakawan PNS Pustakawan di Lembaga Swasta “Pustakawan adalah PermenPAN&RB No.9/2014 Pustakawan PNS/ASN

ROADMAP ASN 2015-2019 SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019 SASARAN 1 Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan nasional & potensi daerah Peren. Peg. ASN & Formasi Khusus Redistribusi Pegawai SMART ASN Berbasis Sistem Merit SASARAN 1 Moratorium CPNS Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN Pengadaan ASN Bebas KKN Standar Kompetensi JPT & JA Rekruitmen CPNS & PPPK Penyelarasan Kompetensi dgn JPT & JA Gen Y Management SASARAN 2 Pengembangan Assessment Centre Sertifikasi Jabatan ASN Talent Management JPT & JA ASN Profesionalisme ASN Inpassing nasional JF Gaji & Tunjangan berbasis kinerja Internship ASN-Swasta SASARAN 3 Capacity Building ASN Penguatan JF

JABATAN ASN DALAM UU ASN UTAMA PPPK JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA PRATAMA PNS ADMINISTRATOR KEAHLIAN JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PPPK PENGAWAS KETRAMPILAN PELAKSANA

PERMENPAN RB NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA SDM Pustakawan yang memiliki kompetensi Sertifikasi kompetensi Pengembangan karier & profesionalisme Pustakawan IMPLIKASI SOLUSI Pengelolaan, pelayanan, pengembangan perpustakaan tidak optimal Pengaturan kembali Jabatan Fungsional Pustakawan (PERMENPAN 9/2014) SDM pustakawan harus berbasis kompetensi (UU 43/2007 ttg Perpustakaan) PERMASALAHAN KEBUTUHAN

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN IV/d-IV/e BUP 65 UTAMA IVa-IV/b-IV/c BUP 60 MADYA III/c-III/d BUP 58 MUDA III/a-III/b BUP 58 PERTAMA III/c-III/d BUP 58 PENYELIA III/a-III/b BUP 58 PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA II/b-II/c-II/d BUP 58 TERAMPIL: 1.617 AHLI: 1.403

1. UJI KOMPETENSI PUSTAKAWAN POKOK-POKOK PENGATURAN KEMBALI JF PUSTAKAWAN 1. UJI KOMPETENSI PUSTAKAWAN Pustakawan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, HARUS MENGIKUTI DAN LULUS UJI KOMPETENSI Dikecualikan bagi Pustakawan yang telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI Ketentuan uji kompetensi diatur dengan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI selaku pimpinan Instansi Pembina Berlaku untuk ASN dan Swasta

Pustakawan PNS dan Swasta Keharusan meningkatkan KOMPETENSI Kewajiban mengikuti Sertifikasi  SKKNI PEMBINAAN Lembaga tempat bekerja (sekolah) Dinas Pendidikan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Organisasi Profesi  IPI Forum / Komunitas

ANALISIS JABATAN dan PERHITUNGAN BEBAN KERJA POKOK-POKOK PENGATURAN KEMBALI JF PUSTAKAWAN 2. FORMASI JF PUSTAKAWAN INDIKATOR Koleksi Perpustakaan; jumlah Pemustaka; jumlah jenis layanan; dan luas wilayah layanan FORMASI jenis pekerjaan; sifat pekerjaan; analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu; prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan peralatan yang tersedia Dasar: ANALISIS JABATAN dan PERHITUNGAN BEBAN KERJA FORMASI PNS PUSAT FORMASI PNS DAERAH

3. PENURUNAN JABATAN POKOK-POKOK PENGATURAN KEMBALI JF PUSTAKAWAN Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat *) berupa PEMINDAHAN dalam rangka PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru *) Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (sebelum dikeluarkannya PP Kinerja dan Disiplin PNS yang baru) Etika Pustakawan ????

(tidak termasuk pendidikan formal) ANGKA KREDIT: UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN UNSUR SUB UNSUR NILAI UTAMA a. Pendidikan; b. Pengelolaan Perpustakaan; c. pelayanan Perpustakaan; d. Pengembangan Sistem Kepustakawanan; dan e. pengembangan profesi. Min ≥ 80% (tidak termasuk pendidikan formal) kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pustakawan pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan; peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan; keanggotaan dalam Organisasi Profesi; keanggotaan dalam Tim Penilai; perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya. Maks ≤ 20% PENUNJANG

PERUBAHAN PARADIGMA PUSTAKAWAN 2 PERUBAHAN PARADIGMA PUSTAKAWAN

Statistik Kota Bogor SD SMP/MTs  > 61 buah SMA/SMK/MA  > 94 buah

Persepsi Pustakawan terhadap Fungsi Sistem Informasi Perpustakaan Perpustakaan Sekolah Manajemen Pelayanan Literasi Komunikasi SMAN 1 Parongpong 30% 20% 10% SMAN 3 Cimahi SMAN 2 Bandung 25% 15% SMAN 3 Bandung SMAN 6 Bandung 35% SMPN 9 Bandung SMPN 12 Bandung Rataan 26% 28% 16%

Persepsi Pengguna terhadap SI Perpustakaan Kepala Sekolah Guru Kepala Perpustakaan Staf Perpustakaan Siswa SMAN 1 Parongpong 30% 15% 20% 25% 10% SMAN 3 Cimahi 35% SMAN 2 Bandung SMAN 3 Bandung SMAN 6 Bandung SMPN 9 Bandung SMPN 12 Bandung Rataan 24% 28% 14%

Alasan Dukungan pimpinan rendah Belum menerapkan SI Kurang sosialisasi Tidak ada konten perpustakaan Kerjasama perpustakaan-guru kurang

PUSTAKAWAN HARUS DINAMIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PARADIGMA BARU DAN TANTANGAN PUSTAKAWAN MEDIA INFORMASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PARADIGMA BARU LAYANAN PEMUSTAKA

MEDIA INFORMASI 1 Perpustakaan sebagai Pusat Informasi yang memanfaatkan berbagai Media Informasi Penguasaan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan bagi pustakawan; Pustakawan bukan lagi hanya “penjaga buku” atau mengolah fisik berbagai media informasi, tetapi mengelola isi yang terkandung di dalamnya; Perpaduan antara perpustakaan tradisional dan perpustakaan digital Berbagai universitas di dunia mengalokasikan dana pengembangan perpustakaan yang 90% nya digunakan untuk penambahan koleksi digital

2 LAYANAN Perpustakaan sebagai pusat informasi yg memberikan pelayanan publik secara efektif, cepat, murah serta berorientasi global www.theeuropeanlibrary.org Pustakawan sebagai Gate keeper yang bertugas menseleksi, mengatur dan menyalurkan arus informasi Pustakawan memiliki berbagai sarana akses dan mengetahui berbagai sumber informasi serta strategi untuk mengetahui dan mendapatkannya Penguasaan bahasa, terutama Bahasa Inggris diperlukan untuk mengakses informasi dari luar negeri

CONTOH LAYANAN PERPUSTAKAAN YG TERINTEGRASI ASAL PERPUSTAKAAN JUDUL BUKU YANG DICARI PERPUSTAKAAN YANG MEMILIKI KOLEKSI BUKU DIMAKSUD ALTERNATIF LAYANAN

3 PEMUSTAKA Perpustakaan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan pemustakanya Gen Y: hidup dalam dunia teknologi informasi dan selalu terhubung scr online Perlunya perubahan layanan, program, desain penataan ruangan, serta perilaku pustakawan pengembangan perpustakaan digital peningkatan hard skills dan soft skills pustakawan peningkatan fasilitas (sambungan listrik, internet kecepatan tinggi, wifi/hotspot, dsb)

National Project of Digital Library Network-China Zhan Furui National Library of China National Project of Digital Library Network-China

3 PERAN IPI BOGOR-DEPOK

REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT) AD/ART

Keanggotaan IPI

STRUKTUR ORGANISASI Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Komisi 2 Organisasi dan Keanggotaan Komisi 2 Penerbitan dan Pulikasi Komisi 3 Pengabdian pada masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Komisi 4 Usaha Dana Komisi 5 Pengembangan Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Komisi 6 Pengembangan Citra Profesi

KESIMPULAN SDM Pustakawan yang Profesional Pustakawan sebagai suatu PROFESI Manajemen Pembinaan Pustakawan secara tepat Perlu adanya forum/komunitas

Harapan Kinerja perpustakaan meningkat Berkembangnya sarana perpustakaan Meningkatnya kerjasama perpustakaan SI Perpustakaan terintegrasi

TERIMA KASIH

Forum Perpustakaan Sekolah Kota Bogor SMP/MTs SMA/SMK/MA Ketua : ...................................... Wakil Ketua : ....................................... Sekretaris : .......................................

DAFTAR PUSTAKA Setiawan Wangsaatmaja. 2015. Roadmap ASN 2015-2019. Dalam Perspektif UU ASN. Antisipasi Terhadap Pengembangan Jf Pustakawan. Padang, 7 Oktober 2015. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi