Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Business Process PA INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOMEIMPACT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Sistem Manajemen Kinerja Data, Analisis, & Rekomendasi Hasil Monev.
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
FORM PENATAAN FUNGSI DAN STRUKTUR KPPPA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK.
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tanggapan terhadap Renstra DPR-RI
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
PERJANJIAN KINERJA.
MENYUSUN PERENCANAAN BISNIS.
SINERGITAS PERENCANAAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
RPJMN Bidang Tata Ruang
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Akreditasi institusi.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Contoh penyusunan skp.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA 2015 - 2019 22 Agustus 2014 HENDY HENDHARTO

Sistem Data & Informasi PROSES BISNIS KPPPA Target Utama : K/L Pemda Propinsi Kebijakan Model / Standar Fasilitasi Monitoring & Evaluasi Ortala, Keuangan, Umum, SDM Hukum, Humas Kepatuhan Perencanaan Sistem Data & Informasi

STRATEGY MAP 2015 - 2019

Visi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkesetaraan dan Berdaya Saing.”

Penjelasan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN) menempatkan visi yang menegaskan pentingnya SDM Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas, berkesetaraan dan berdaya saing adalah prasyarat mutlak dalam memasuki fase tahap ketiga pembangunan tahun 2015 - 2019, yaitu pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat Berlakunya era keterbukaan ekonomi seperti AFTA, ACFTA (ASEAN – China), dan Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) telah membuka tantangan dan sekaligus peluang baru bagi kemajuan perekonomian Indonesia Pasca MDGs pada tahun 2015, model pembangunan baru Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi suatu pilihan yang tidak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang tanpa perlu mengorbankan kebutuhan generasi mendatang Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi tahun 2025-2035 dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif, dan untuk memanfaatkan bonus demografi maka anak-anak harus dibentuk kualitasnya sejak sekarang karena pada tahun 2025 nanti anak-anak sudah dewasa dan termasuk dalam usia produktif, sehingga mampu bersaing meraih kesempatan kerja, dan bersaing dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

Misi “Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kualitas Keluarga.”

Penjelasan Misi Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah syarat terbangunnya sumber daya manusia berkualitas Perempuan yang mendapatkan hak kesetaraan akan memiliki kualitas hidup yang baik, dan oleh karenanya akan meningkatkan kompetensinya, dan pada gilirannya akan berperan signifikan di berbagai bidang pembangunan Perempuan memiliki potensi, baik secara jumlah maupun kualitas, yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing bangsa di dalam persaingan global Anak yang terlindungi haknya dan ditumbuh-kembangkan potensinya kelak akan menjadi manusia yang berkualitas serta berkemampuan dalam ilmu dan teknologi, sehingga akan menjadi faktor kunci daya saing bangsa secara menyeluruh di berbagai bidang, baik pada bidang yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam maupun sumber daya manusia Kualitas keluarga sangat berperan dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa mengingat keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga memberi corak pada masyarakat dan di dalamnya dikembangkan Sumber Daya Manusia(SDM). Baik buruknya SDM dan juga masyarakat, ikut ditentukan oleh bagaimana keluarga. Keluarga juga merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan anggotanya dan masyarakatnya. Keluarga juga merupakan wahana utama untuk peneyelesaian banyak masalah yang dialami oleh individu.

Tujuan Meningkatkan kualitas hidup perempuan Meningkatkan kualitas hidup anak Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan kualitas keluarga Meningkatkan data gender dan anak dalam pembangunan Meningkatkan manajemen yang efektif dan akuntabel

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Sasaran Indikator

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP ANAK Sasaran Indikator

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Sasaran Indikator

MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA Sasaran Indikator

MENINGKATKAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN Sasaran Indikator

MENINGKATKAN MANAJEMEN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL Sasaran Indikator

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TEKNIS Jumlah Kebijakan PUG, PP dan PA bidang .......... yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Indikator 2 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang .............. yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. Indikator 3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan PUG, PP dan PA bidang ........... Indikator 4 Persentase K/L bidang .......... dan pemda yg mengembangkan model Indikator 5 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan ............ yang distandarisasi . Indikator 6 Persentase K/L bidang ....... & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Indikator 7 Persentase data terpilah di K/L bidang ......... dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan Indikator 8 Persentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang ........ dan Pemda yg ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN Persentase (%) peraturan perundang-undangan lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan Indikator 2 Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon pada periode waktu yang telah ditentukan Indikator 3 Presntase (%) dokumen Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Indikator 4 Persentase (%) dokumen rencana Program, Kegiatan dan anggaran yg disusun dan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan Indikator 5 Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun Indikator 6 Persentase (%)Dokumen penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi briokrasi Kemen PPPA Indikator 7 Persentase (%) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti

lanjutan Indikator 8 Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan yang ada Indikator 9 Presntase (%) laporan keuangan yg disusun sesuai dengan aturan yang ada Indikator 10 Jumlah bulan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku Indikator 11 Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku Indikator 12 Persentase (%) Laporan Hasil pengawasan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat waktu dan berkualitas Indikator 13 Jumlah laporan kajian program PP dan PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama

Terima kasih