SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Pemerintah Kota dan Pemerintah di Wilayah Perkotaan
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
Pengelolaan SDA Sungai Ciliwung
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
22 September 2014 Bappeda Jabar
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pengelolaan DAS CIliwung
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Undang-Undang bidang puPR
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Materi Peraturan Pemerintah No
Undang-Undang bidang puPR
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
S E L A M A T D A T A N G.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
U N I V E R S I T A S J A Y A B A Y A F A K U L T A S T E K N I K J U R U S A N T E K N I K S I P I L ANALISIS PRIORITAS PEMILIHAN KRITERIA DAM PARIT DI.
SKEMA ALIRAN DI DAS CILIWUNG DAN SEKITARNYA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Pengelolaan website pemerintah daerah
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KERANGKA ACUAN KERJA BENDUNGAN CIAWI. KERANGKA ACUAN KERJA dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa,
Transcript presentasi:

SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR CILIWUNG INDAH SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR Gedung Mitra Praja Lantai 3 Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Jakarta Utara 14350 Telp./ Fax. (021) 6408447 - 6517831 E-mail : bkspjabotabek@yahoo.com

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR Tugas pokok : (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006) Tugas pokok : Menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan, serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur. Fungsi : Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan wilayah Jabodetabekjur. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur. Menyiapkan bahan evaluasi kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur. Melaksanakan penyusunan program kerja BKSP Jabodetabekjur. Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga badan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKSP Jabodetabekjur 1 2 3 4 5 6 Tugas pokok : (Berdasarkan Peraturan Bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten dan Bupati/ Walikota Bodetabekjur, tanggal 14 September 2006) Tugas pokok : Merumuskan kebijakan pembangunan bersama Jabodetabekjur Fungsi : 1 2 3 4 5 6 Merumuskan kebijakan pembangunan bersama JABODETABEKJUR. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan bersama pembangunan JABODETABEKJUR. Melaksanakan penyusunan program pembangunan bersama JABODETABEKJUR. Melaksanakan pembangunan bersama JABODETABEKJUR. Melaksanakan monitoring program pembangunan bersama JABODETABEKJUR. Melaksanakan evaluasi program pembangunan bersama JABODETABEKJUR.

KERJASAMA PEMBANGUNAN DASAR HUKUM KERJASAMA PEMBANGUNAN Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab IX Pasal 195, 196,197 dan 198 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 47 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Khususnya Pasal 27 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah PP. No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pasal 24 dan 25 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Perpres No. 54 Tahun 2008 Kawasan Jabodetabek-Punjur

Kerjasama Jabodetabekjur Ruang Lingkup Kerjasama Jabodetabekjur (Berdasarkan Peraturan Bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten dan Bupati/ Walikota Bodetabekjur) a. Penataan ruang b. Permukiman, sarana dan prasarana c. Sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup d. Transportasi, perhubungan dan pariwisata e. Agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah f. Industri, perdagangan, pertambangan dan investasi g. Kependudukan, ketentraman dan ketertiban h. Kesehatan dan pendidikan i. Sosial dan tenaga kerja

Sesuai Permendagri No. 6 Tahun 2006 BAGAN SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR Sesuai Permendagri No. 6 Tahun 2006 KETUA : Gubernur Prov. DKI Jakarta ANGGOTA : - Gubernur Jawa Barat Gubernur Banten Bupati Bogor Walikota Bogor Walikota Depok Bupati Tangerang Walikota Tangerang Bupati Bekasi Walikota Bekasi Bupati Cianjur Catatan : 1. Sekretaris adalah jabatan eselon II 2. Kepala Bagian adalah jabatan eselon III 3. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV SEKRETARIS KEPALA SEKRETARIAT BAGIAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA RUANG & PERTANAHAN SUB BAGIAN TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN SUB BAGIAN KEPENDUDUKAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERMUKIMAN, SARANA & PRASARANA SUB BAGIAN AGRIBISNIS, KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH SUB BAGIAN KESEHATAN & PENDIDIKAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN SUB BAGIAN SUMBER DAYA AIR, KEBERSIHAN & LINGKUNGAN HIDUP SUB BAGIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN & INVESTASI SUB BAGIAN SOSIAL & TENAGA KERJA SUB BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN

Pengelolaan SDA Sungai Ciliwung Katulampa + 243.33 Kali Baru Timur 32 Km + 3 Jam 35,5 Km Ciliwung K. Cipinang K. Buaran Cakung Drain K. Marunda K. Jatikramat K. Cideng 6 Jam K. Sunter Pengelolaan SDA Sungai Ciliwung Kabupaten Bogor Kota Bogor dan Kota Depok Prov. DKI Jakarta 200 m dpl 70 m dpl 0 m dpl Perubahan Tata Guna Tanah Perubahan Run Off Peningkatan Limpasan Hulu – Kab. Bogor aliran sangat cepat Kab. Bogor - Kota Bogor aliran cepat penampang agak lebar Kota Bogor – Kota Depok aliran lambat penampang lebar Depok – Jakarta aliran bergerak sangat lambat, penampang lebar.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Program : Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai TUJUAN : MEMPERBAIKI KUALITAS FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS AIR SUNGAI AGAR KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT DAPAT TERPENUHI (Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dan Millennium Development Goals) SASARAN : Menurunkan beban pencemaran yang bersumber dari alam (erosi/sedimentasi) Membantu meningkatkan kualitas air sungai (debit air mantap) Membantu menurunkan resiko banjir dan kekeringan Keterpaduan antar sektor dan antar daerah Peningkatan ekonomi masyarakat yang menjaga fungsi lingkungan sungai

KONDISI KUALITAS AIR SAAT INI MUTU AIR SASARAN Segmen 5 Segmen 4 5 TH 10 TH 15 TH TIDAK MASUK KELAS KELAS IV KELAS III KELAS II DKI JAKARTA Segmen 5 KELAS IV KELAS III KELAS II KELAS I Segmen 4 KOTA DEPOK KELAS III KELAS II KELAS I Segmen 3 KAB. BOGOR KELAS III KELAS II KELAS I KELAS IV KOTA BOGOR Segmen 2 KELAS II KELAS I KAB. BOGOR Segmen 1

Permasalahan kualitas air DAS CILIWUNG DKI Jakarta Bagian Hilir Kotip Depok Bagian Tengah Kab. Bogor Kodya Bogor Bagian Hulu Bendung Katulampa Ratujaya Manggarai SIPIL TEKNIS VEGETATIF Limbah domestik Kurangnya resapan air Limbah industri Sampah sungai Limbah domestik Kurangnya resapan air Limbah industri Limbah domestik Kurangnya resapan air Limbah industri Limbah ternak Limbah domestik Limbah industri Erosi Fungsi Ruang/ Kawasan Limbah domestik Limbah ternak

TERIMAKASIH Atas Perhatiannya