RANGKUMAN ROMS – 1 Rapat Regional I Program PAMSIMAS Batam, 29 Oktober 2015

KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU KUANTAN SENGINGI AGAM PASAMAN BARAT PADANG PARIAMAN 50 KOTA TANAH DATAR SAWAH LUNTO SIJUNJUNG SOLOK DHARMAS RAYA PADANG KANTOR PROV. SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SOLOK SELATAN KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU ROKAN HULU KAMPAR BENGKALIS INDRAGIRI HILIR INDRAGIRI HULU PASAMAN KEP. MENTAWAI KOTA DUMAI SIAK KEP. MERANTI PALALAWAN PROV. SUMATERA UTARA & DI ACEH PIDIE BIREUN ACEH BESAR DAIRI PAKPAK BARAT BATU BARA PADANG LAWAS KEP. KARIMUN KEP. NATUNA

KEBERLANJUTAN DESA PASCA Status Keberfungsian Desa Pasca Provinsi Jumlah Desa Pasca Status Keberfungsian Berfungsi Berfungsi Sebagian Tidak Berfungi 1.NAD 21 - 2. Sumatera Utara 28 27 1 3. Riau 640 359 231 50 4. Kepri 20 17 3 5. Sumatera Barat 1053 836 130 88

Nilai Dana Keberlanjutan Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan Sumber Dana Jumlah Desa Penerima Nilai Dana Keberlanjutan HID Sumbar 144 22.821615.250 - Riau 61 12.439.800.900 HIK 97 9.072.611.000 41 7.137.200.000 HKP 26 1.536.000.000 27 2.010.280.000 APBD 46 5.552.351.800 Riau 58 6.579.555.964 CSR 1 25.000.000 17 9.768.746.964 PINJAMAN 15.000.000

Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca Aspek Teknis: Berkurangnya kapasitas sumber saat musim kemarau Kualitas air tidak sesuai standart saat musim hujan Sarana rusak (Pompa, Sarana rusak) Kelembagaan - BPSPAMS kurang aktif Sosial Konflik antara Pengurus BPSPAMS dan Masyarakat Keuangan Iuran tidak berjalan.

Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca Tingkat Propinsi Mengadvokasi PEMKAB untuk bisa penggunaan dana APBD untuk lokasi yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian. Tingkat Kabupaten - Mengadvokasi dan mendorong PEMDA agar dapat menggunakan dana APBD untuk lokasi yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian.

Provinsi -Kabupaten/Kota Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Provinsi -Kabupaten/Kota Rencana Tindak Lanjut Target Pembentukan 1. Provinsi Aceh Pembentukan Asosiasi lokasi kabupaten baru 2016 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Sumatera Barat Pembentukan Asosiasi Kab. Mentawai 4. Provinsi Kepri Pembentukan Asosiasi di Kab. Natuna dan Kab. Karimun

PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 Desa Belum Selesai 100% Provinsi Tahun Pelaksanaan Total Desa Belum 100% …. 2010 2011 2012 2013 2014 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Riau 2 3 5 2. Provinsi Sumatera Barat - Desa Reguler APBD 1 Desa Replikasi 1. Provinsi … 2. Provinsi … 3. …

Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% Sumber air tidak ada, kedalaman sudah sesuai rencana berdasarkan data geolistrik > 120 m Penyimpangan dana Jaringan listrik belum ada, menunggu pemasangan jarongan PLN

Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100% Menyurati ke CPMU untuk solusi dan tindak lanjut Menunggu penyelesaian hasil keputusan dari pengadilan terkait penyimpangan dana oleh KKM di Kabupaten Kampar. Bupati sudah menyurati PLN, dan pemkab menganggarkan untuk membantu menambahan/pembelian tiang.

PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 Status Desa 2015 Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 T-2 T-3 Desa Reguler APBN 42 14 - 1. Provinsi Aceh 20 5 22 2. Provinsi Sumatera Utara 9 31 3. Provinsi Kepri 16 4. Provinsi Riau 62 27 5. Provinsi Sumatera Barat 109 97 38 Desa Reguler APBD 7 4 26 21 32 6 Desa Replikasi 1

Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 Desa HID 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 9 5. Provinsi Sumatera Barat 17 Desa HIK 33 Desa HKP 27 24

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Aceh T-1 18 2 T-2 6 12 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 21 1 9 10 3 4 14 3. Provinsi Kepri 16 14 Provinsi Riau 62 27 35 5. Provinsi Sumatera Barat 109 101 8 37 20

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBD 1. Provinsi Aceh T-1 1 4 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 7 3. Provinsi Kepri 14 Provinsi Riau 21 6 26 27 5. Provinsi Sumatera Barat 16 3 8 10

Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa HID 1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 9 5. Provinsi Sumatera Barat 17 14 3 7

Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa HIK 1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 5. Provinsi Sumatera Barat 33 13 10 6 9 18

Desa HKP Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 27 5. Provinsi Sumatera Barat 6 10 5 8 7

Desa REPLIKASI Provinsi BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 1. Provinsi Aceh T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Kepri 4. Provinsi Riau 27 5. Provinsi Sumatera Barat

Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 Keterlambatan DIPA APBN maupun APBD Keterlambatan SK Satker

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 Percepatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan membagi pekerjaan per sarana Mempercepat RKM dan DIPA HID,HIK ,HKP

KESIAPAN DESA TAHUN 2016 Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Provinsi Kabupaten Jumlah Mempunyai Longlist Kesiapan Dana APBD Rata-rata Desa APBD Rata-rata Desa APBN 1. Provinsi Aceh 18 ada 1 4 2. Provinsi Sumatera Utara 21 Ada 2 8 1. Provinsi Kepri 5 2. Provinsi Riau 9 3. Provinsi Sumatera Barat 12

Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016 Belum seluruhnya memahami PAMSIMAS III Perlunya sosialisasi PAMSIMAS III di tingkat kabupaten dan provinsi

Terima Kasih