ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN

Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Seminar pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 21
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah Harian, Upah Satuan,Upah Borongan yg diterima tenaga harian lepas.
MATERI 8 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yg Di pindahtugaskan dlm tahun berjalan.
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBUKUAN BOP RA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
SOSIALISASI PERPAJAKAN DANA BOS TAHUN 2015 KEMENAG KAB. DEMAK
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh PASAL 24.
PPh Pasal 21 “Tarif Pajak dan Penerapannya”
(Kredit Pajak Luar Negeri)
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
PPh 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PENSIUNANNYA
Materi 2 - Pengertian, - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Materi 6 Pengertian PPh Ps 23 Penghitungan PPh Ps 23
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Perpajakan Akhir Tahun 2016
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA PEGAWAI
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT XYZ PERIODE 2013
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBUKUAN BOP RA
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
Matakuliah : F Pengantar Hukum Pajak
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
PPH PASAL 21.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
Pelaporan DAN Pertanggungjawaban Keuangan BOP RA Tahun 2018
Kuis 5 Pajak Penghasilan.
LPPM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Kewajiban Pajak dan Pelaporan PPATK Bagi Koperasi Kredit.
 UUD 1945 pasal 23ayat 1 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa di atur oleh Undang-Undang.  Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS RIAU
PAPARAN TTD KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA KPP PRATAMA PALOPO 2017.
Aspek Perpajakan Katering
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Transcript presentasi:

ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian

Pajak Belanja pengadaan barang Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan bebas PPh. Belanja pengadaan barang diatas Rp2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai dasar. Belanja pengadaan jasa dikenakan PPh 23 sebesar 2%, apabila pengusaha tk ber NPWP dikenakan 4%. Belanja pengadaan jasa diatas Rp1.000.000,00 selain dikenakan PPh 23 juga dikenakan PPN sebesar 10%. Pembayaran honorarium PNS, Gol. I & II tidak dikenakan pajak, Gol. III sebesar 5%, dan Gol. IV sebesar 15%. Pembayaran honorarium PT Non PNS sebesar 5% ber NPWP dan 6% tidak ber NPWP.