STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Oleh EDY WASONO,SE KASI PEMBERDAYAAN KECAMATAN TEGALOMBO
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Perencanaan Pembangunan
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh : Tjahjanulin Domai
HERLINA HAYU KARTIKA SARI, Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Proses Penyusunan Perda
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pembiayaan Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
Department of Business Adminstration Brawijaya University
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PARADIGMA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FKKMK UGM
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Strategi dan Arah kebijakan pembangunan daerah harusnya tidak boleh terlepas dari strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dan sejalan dengan visi dan misi masing-masing daerah

Visi dan Misi setiap daerah biasanya dituangkan dalam visi dan misi masing-masing SKPD

Tujuan Kebijakan Pembangunan Contoh Tujuan Kebijakan Pembangunan Melembagakan sistem dan prosedur perencanaan di lingkungan SKPD

Sasaran: Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur Perencanaan dilingkungan SKPD Dipahaminya substansi sistem dan prosedur oleh para kepala SKPD Tersedianya tenaga perencanaan yang berkualitas di masing-masing SKPD Terbentuknya kerjasama yang baik dengan lembaga lain untuk penilaian penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang

Transparansi dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance

Strategi : Membangun sistem dan prosedur yang berkesinambungan di masing-masing SKPD dengan dukungan data dan informasi yang valid, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

Arah: Penerapan dokumen sistem dan prosedur perencanaan di lingkungan SKPD Penerapan substansi sistem dan prosedur perencanaan bagi para kepala SKPD Peningkatan dukungan manajemen dari tenaga perencanaan yang tersedia

4. Penguatan kerjasama dengan lembaga lain yang berkesinambungan untuk penilaian kinerja atas penyelenggaraan sistem dan prosedur perencanaan di lingkungan pemerintahan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang good governance

DOKUMEN PERENCANAN PEMBANGUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) NASIONAL adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yg tercantum dlm pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

2.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NASIONAL adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahunan. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yg mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka panduan yang bersifat indikatif.

3.RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJPD) adl dokumen perencanaan daerah unt periode 5 tahun. RPJMD merpkan penjabaran dari visi, misi & program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pd RPJP daerah & memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, & program SKPD, lintas SKPD, & program kewilayahan disertai dg rencana2 kerja dlm kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yg bersifat indikatif

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

SOAL UJIAN: VISI : Terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komprehensif dan akuntabel di Kabupaten Jombang tahun 2015

MISI: Mewujudkan sistem dan manajemen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel; Memberdayakan potensi lokal, dan pengembangan bidang-bidang pembangunan daerah; Meningkatkan kualitas kinerja aparatur perencana yang responsif terhadap kepentingan masyarakat.

TUGAS: Buatlah makalah yang berisi tentang: a. Tujuan kebijakan pembangunan daerah b. Sasaran kebijakan pembangunan daerah c. Strategi kebijakan pembangunan daerah d, Arah kebijakan pembangunan daerah Dasar pembuatan makalah mengacu pada RPJP , RPJM dan RKP Nasional tahun 2015

Makalah dibuat maksimal 10 halaman Makalah diketik dengan menggunakan huruf arial 11 Makalah diketik dengan menggunakan spasi 1,5 Dicetak dengan menggunkan kertas A4 Diberi halaman sampul dan dijilid rapi

TERIMA KASIH DAN SEMOGA SUKSES