OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

Berkelas.
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
MENUJU METROPOLITAN CIREBON RAYA: PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN
OTONOMI DAERAH.
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
FGD Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Berita Resmi Statistik
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
PERMASALAHAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI JAWA TENGAH
KAJIAN EKONOMI PERTANIAN TENTANG KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penyelesaian Pengadaan Tanah dalam
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KERANGKA ACUAN KERJA BENDUNGAN CIAWI. KERANGKA ACUAN KERJA dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa,
Transcript presentasi:

OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEKTRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT Disampaikan oleh : M. TAUFIQ BUDI SANTOSO KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA Pada Acara : KUNJUNGAN SMP TARUNA BAKTI KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT GEDUNG SATE, 23 AGUSTUS 2016

PENDAHULUAN SISTEMATIKA 1 2 GAMBARAN UMUM BIRO OTDA DAN KSM 3 BIODATA KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA 2 GAMBARAN UMUM BIRO OTDA DAN KSM 3 GAMBARAN UMUM JAWA BARAT 4 GAMBARAN UMUM OTONOMI DAERAH 5 PROGRAM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

BIODATA KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH 1 BIODATA KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA PENDAHULUAN

KEBERMAKNAAN PEMBANGUNAN NAMA : M. TAUFIQ BUDI SANTOSO NIP : 19670421 199203 1 013 PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) PENDIDIKAN : S3 – UNIVERSITAS PADJADJARAN S2 – UNIVERSITY OF BIRMINGHAM S1 – INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG JABATAN : KEPALA BIRO OTDA DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JABAR ALAMAT KNTR : JL DIPONEGORO 22 BANDUNG TELP/FAX KNTR : 022 4231161/0811239932 EMAIL : taufiqmbs@yahoo.com WEBSITE : otdaksm.jabarprov.go.id

BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA 2 GAMBARAN UMUM BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA PENDAHULUAN

STRUKTUR ORGANISASI 6

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

FOTO KEGIATAN KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

GAMBARAN UMUM JAWA BARAT 3 GAMBARAN UMUM JAWA BARAT PENDAHULUAN

JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL : JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 46.709.569 Jiwa (2015) PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL : BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL (14,33%) KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (60%) KONTRIBUSI PMA JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL (34,46%) MENYUMBANG PRODUKSI BERAS NASIONAL (17,76% ) PROVINSI PRODUSEN KOMODITI EKSPOR NASIONAL (AS 18,4%, Jepang 12,52%) KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI : LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA) MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MERUPAKAN TUJUAN WISATA DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA : PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI Luas Jawa Barat : 3.711.654 ha

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2015) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2011 44,3 Juta Jiwa Tahun 2029 Tahun 2008 Tahun 2013 45,34 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 27 Luas : 3.709.528,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 641 Desa : 5.962 Penduduk Indonesia (2015) : 255.461.700 Jiwa Jabar (2015) : 46.709.569 Jiwa Penduduk Miskin (2015) : 9,57 % (Indonesia 11,22%) PDRB (2015) : Rp.1.525,15 Trilyun (adhb); PDB per kapita (2015) : Rp.32,65 Juta (adhb) Inflasi (2015) : 2,73 % (2014 : 7,41%) LPE (2015) : 5,06 % (2014 : 5,06%) IPM (2015) * : 69,49 poin (Metode Perhitungan Baru) RLS (2015) * : 7,76 th (Metode Perhitungan Baru) HLS (2015) * : 12,45 th (Metode Perhitungan Baru) AHH (2015) * : 72,52 th (Metode Perhitungan Baru) APK PAUD : 64,11 % (2014 - 2015)* APK SD : 109,83 % (2014 - 2015)* APK SMP : 98,91 % (2014 - 2015)* APK SMA : 62,11 % (2014 - 2015)* APK PT : 17,47 % (2013 - 2014) * Hasil Proyeksi Pusdalisbang Kemantapan Jalan : 97,80% Rasio elektrifikasi : 94,04% Pelayanan Air Minum : 67,13% Irigasi Kondisi Baik : 69,65% Kawasan Lindung : 37,40% (2014) Sumber: BPS Jabar dan Pusdalisbang

PDRB JAWA BARAT, Q1-2015 (ADHB) US$ 28,04 Milyar (2015) Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Feb 2015 Pada triwulan pertama Tahun 2015, industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar sebanyak 43 %, diikuti oleh sektor perdagangan 15 %, pertanian, kehutanan, perikanan 9 % dan konstruksi 7 %

STRUKTUR TATA RUANG JAWA BARAT METROPOLITAN BODEBEK METROPOLITAN BANDUNG RAYA CIREBON RAYA GROWTH CENTER PALABUHAN RATU GROWTH CENTER PANGANDARAN KEI JAWA

GAMBARAN UMUM OTONOMI DAERAH 4 GAMBARAN UMUM OTONOMI DAERAH PENDAHULUAN

APA ITU OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ps. 1 ANGKA 6 UU No. 23 TH.2014) PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN 21

APA ITU DAERAH OTONOM ? DAERAH OTONOM ADALAH, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN 22

MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH? SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH- DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN. PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN 23

TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN 24

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA M P R D P R PRESIDEN B P K M A M K DPD MENTERI/K.LPNK DEKONSENTRASI DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DAERAH OTONOM GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL PROVINSI PEMDA DPRD KAB/KOTA PEMDA DPRD

PROGRAM PEMBANGUNAN JAWA BARAT 5 PROGRAM PEMBANGUNAN JAWA BARAT PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DENGAN HIBAH/BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI JAWA BARAT 30

PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA DENGAN BANTUAN APBD PROVINSI JAWA BARAT SOR BLA KOTA BANDUNG 31

KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA DI 4 WILAYAH DENGAN BANTUAN APBD PROVINSI JAWA BARAT WKPP IV GARUT UNDER DESIGN STADION KABUPATEN TASIKMALAYA 36

PEMBANGUNAN ARCAMANIK SPORT CENTER DENGAN APBD PROVINSI JAWA BARAT UNDER CONSTRUCTION 37

JALAN TOL DAN JALAN LINTAS SELATAN JAWA BARAT Tol No. 10,12 : Proses Pendanaan Konstruksi Melalui Loan oleh Pemerintah Tol No. 6,7 Proses tender ulang NO RUAS 1 Cikampek-Palimanan (CIKAPALI) (116 km) 2 Kanci-Pejagan (34 km) 3 Bogor Ring Road (11 km) 4 Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 5 Ciawi-Sukabumi (54 km) 6 Sukabumi-Ciranjang (28 km) 7 Ciranjang-Padalarang (33 km) 8 Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 9 Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU, 60,1 km) 10 Soreang - Pasirkoja (SOROJA, 10,57 km) 11 Depok-Antasari (21,7 km) 12 Tol Dalam Kota Bandung (27,3 km) Tol No. 1,9 Tahap Konstruksi 4 Jakarta 11 8 1 BIJB Kertajati 1 3 Prov. Banten 12 5 9 2 7 6 Palabuhanratu 10 Prov. Jawa Tengah Surade Rancabuaya Pangandaran Jalan Lintas Selatan Jabar : 421, 17 km Jalan Nasional (44,64 km) Jalan Provinsi ( 118,78 km) Jalan Strategis Nasional Rencana(257,75 km) 47

JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG – DAWUAN 60.1 Km DATA TEKNIS Panjang : 60,1 km Kec. Rencana : 100 km/jam Jml Lajur Awal : 2 x 2 lajur (awal) 2 x 3 lajur (akhir) Lebar Rumija : min. 60 m PERKIRAAN BIAYA PROYEK Tanah : Rp. 536.8 Milyar Konstruksi : Rp. 2.107,11 Milyar Investasi : Rp. 4.660 ,00 Milyar Jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan menghubungkan PKN Bandung Raya dengan PKN Cirebon dan merupakan akses yang mendukung lalu lintas barang dan jasa menuju ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dan Pelabuhan Cirebon. Seksi V Legok - Ujungjaya Panjang :16,35 km Luas :216,91Ha Bandara Internasional Jawa Barat Seksi IV Cimalaka - Legok Panjang : 7 km Luas : 75,77 Ha Dawuan Seksi VI Ujungjaya – Dawuan Panjang :4 km Luas :8,34Ha Ujung Jaya SISA KEBUTUHAN TANAH DAN BIAYA Seksi II Rancakalong – Sumedang Panjang : 17,5 km Luas :255,05 Ha Legok No Ruas 2011 2012 2013 Total Luas (Ha) Biaya (Rp. Milyar) 1 Cisumdawu Tahap I, Seksi 0 Akses Cileunyi Seksi I Cileunyi-Rancakalong Seksi II Rancakalong-Sumedang 115.12 264.00 15.70 36.00 - 130.82 300 2 Cisumdawu Tahap II, Seksi III Sumedang-Cimalaka Seksi IV Cimalaka –Legok Seksi V Legok-Ujungjaya Seksi VI Ujungjaya-Dawuan 31.60 20.30 256.43 164.70 288.03 185 146.72 284.30 272.13 200.70 418.85 485 Cimalaka T O L C I S U M D A W U Sumedang Seksi III Sumedang – Cimalaka Panjang: 3,7 km Luas : 105,44 Ha Rancakalong Cileunyi Seksi I Cileunyi – Rancakalong Panjang : 11,55 km Luas : 166,50 ha Seksi 0 Akses Cileunyi Luas : 6 ha 48 32

PEMBANGUNAN TOL CISUMDAWU SEKSI 2 - RUAS RANCAKALONG-SUMEDANG 49

PEMBANGUNAN JALAN BARU CUKUL-CISEWU UPAYA MENDEKATKAN JABAR SELATAN KE PUSAT IBU KOTA 53

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE MANFAAT WADUK JATIGEDE AIR BAKU PANTURA CIAYU 100.000 KK PERLINDUNGAN BANJIR DAERAH IRIGASI RENTANG 14.000 ha 90.000 ha WADUK JATIGEDE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PARIWISATA KAWASAN WADUK Daya Terpasang 110 MW BUDIDAYA PERIKANAN TANGKAP DATA TEKNIS WADUK JATIGEDE 1. Volume Run-off 2,5 x 109 m3/tahun 7. Volume Waduk (Gross) 980 x 106 m3 2. Tipe Bendungan Urugan Batu, Inti Tegak 8. Volume Waduk (Nett) 877 x 106 m3 3. Tinggi Bendungan 110 m 9. Spillway dengan Pintu Radial 4 bh (15,5 m x 14,5 m) 4. Panjang Bendungan 1.715 m 10. Terowong Pengelak D= 10 m, L=556 m 5. Volume Urugan 6,7 x 106 m3 11. PLTA, Daya Terpasang 110 MW 6. Luas Genangan 3.953 ha 12. EIRR 18.5 % SKEMA JARINGAN IRIGASI RENTANG 57 SITUASI BENDUNGAN JATIGEDE

BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) (KERTAJATI – KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT)

BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) (KERTAJATI – KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT)

BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) (KERTAJATI – KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT)

TERIMA KASIH BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA url : http://jabarprov.go.id http://birootdaksm.jabarprov.go.id email : kerjasama_ln@jabarprov.go.id