Peraturan Perundang-undangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

PEDOMAN PENGOBATAN RASIONAL DAN OBAT GENERIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PENERAPAN E-CATALOGUE
Hirarki per-UU UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH KEP/PERMENKES
PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
{PROFIL SDMK PROVINSI}
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
Up Date Terbaru Peraturan
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
Narkotika/Psikotropika
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
HUBUNGAN DOKTER-APOTEKER-PASIEN SERTA UU KEFARMASIAN TENTANG OBAT
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
Psikotropika UU no.5 th 1997 fathulrohman.
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
PERUNDANG-UNDANGAN SANITASI PERMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
Sektor Kesehatan 1. Surat Ijin Bidan ( SIB ) 2. Izin Perawat
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESEHATAN
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pekerjaan Kefarmasian
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
FARMASI DI LINGKUNGAN TNI, POLRI DAN POLHUKAM
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
UNIVERSITAS MALAHAYATI
Aspek Hukum Pelayanan Farmasi Online (e-Farmasi)
M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 2019
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
Transcript presentasi:

Peraturan Perundang-undangan

Fasilitas pelayanan kefarmasian Pedagang Eceran Obat/TO Kepmenkes RI No.167 Tahun 1972 Kepmenkes RI No. 1331 tahun 2002 Peraturan terkait lain

Apotek Permenkes RI No. 922 Tahun 1993. Kepmenkes RI No.1332 Tahun 2002 Peraturan terkait lainnya PMK No. 284 th. 2007 ttg Apotek Rakyat PMK No 35 Th 2014 ttg standar yanfar di apotek

Klinik Permenkes RI No. 9 Th 2014 Peraturan terkait lainnya

Puskesmas PM K No 75 th 2014 ttg Puskesmas PMK No.30 th 2014 ttg Standar Yanfar di Puskesmas KMK n o 279th 2996 ttg Perkesmas

Rumah Sakit UU No. 44 Tahun 2009 PMK No. 58 Th 2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian RS PMK 659 th 2009 RS Indonesia Kelas dunia

PBF Permenkes RI No 1148 tahun 2011 Permenkes RI No.34 th 2014

PAK Permenkes RI No. 1190 tahun 2010 Peraturan terkait lainnya

Tiko Alkes Permenkes 1190 tahun 2010

Industri Farmasi SK Menkes No 2380 th 1983 ttg tanda khusus untuk obat bebas dan OBT Permenkes No.1799 Tahun 2010 ttg IF Permenkes no. 16 th 2013 ttg Perubahan 1799

Industri Alkes Permenkes RI No 1189 Tahun 2010

Industri Obat Tradisional KMK No. PO.00.04.5.00327 th 1994 ttg Bentuk dan Tata cara pemberian stiker pendaftaran pada OT Asing PKBPOM No 12 th 2014 ttg Persyaratan Mutu OT Permenkes RI No. 006 Tahun

Industri Kosmetika Per.Ka.BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 th 2011 ttg Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika PKBPOM No 2 th 2014 ttg Perubahan PKBPOM th 2011 persyaratan teknis bahan Kosmetika Permenkes RI No. 1175 tahun 2010 ttg izin produksi Kosmetika PMK No 1176 th 2010 ttg Notifikasi Kosmetik Per.Ka.BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10689 th 2011 ttg Bentuk dan jenis sediaan Kosmetik ttt yg dpt diproduksi oleh Industri Kosmetik yg memiliki izin prod.Gol B

PMK No 63 th 2013 ttg Perubahan PMK 1175 yyg izin Produksi kosmetika

Makanan Minuman UUU No. 18 th 2012 ttg Pangan PKBPOM No. 11 th 2014 ttg tata cara sertifikasi cPP Olahan yg baik

Izin Edar 1. Manmin 2. Obat 3. Obat tradisional 4. Alat Kesehatan 5. Kosmetik

Pengaturan khusus PP No 51 Th 2009 Ttg Pekerjaan Kefarmasian PP No. 72 tn 1998 ttg Pengamanan sediaan Farmasi 1. UU No. 35 Th 2009 ttg Narkotika 2. UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan 3. UU No. 44 Th 2009 Ttg RS 4. UU No 29 Th 2004 ttg Praktek Kedokteran 5. UU No. 49 Th 1949 ttg Obat Keras 6. UU no. 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan

UU No 5 Th 1997 ttg Psikotropika

PMK No. 9 th 2015 ttg Perubahan penggolongan Psikotropika PMK No 4 Th 2014 ttg CDAK PMK No. 9 th 2015 ttg Perubahan penggolongan Psikotropika PMK No 2 Th 2016 Ttg Penyelenggaraan uji Mutu obat pada IF Pemerintah PMK No 66 Th 2015 ttg Gerai jamu terdaftar dan etalase jamu PMK No. 70 Th 2014 ttg Persh Rumah Tangga ALKES dan Perbelana kesehatan RT PMK No 76 th 2013 ttg iklanALKES dan Perbekalan kes RT PMK no 1191 th 2010 ttg PAK PMK No. 1190 th 2010 ttg izin edar ALKES PMK No 1189 th 2010 ttg Produksi Alkes dan Perbekes RT

PMK No. 63 th 2014 ttg Pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (ecatalog) Kep SekJen Kemenkes no Hk.03.01/IV/SK/033/2012 ttg TPPBalai Kes Mas Kemenkes Menjadi Klinik Utama Permenkes No 58 th 2012 ttg Penyelenggaraan pekerjaan Perawat Gigi PMK No 39 Th 2014 ttg Tukang gigi

Perpres No 72 th 2012 ttg SKN

Per.Ka BPOM No. HK.03.1.34.11.12.7542 th 2012 ttg Pedoman Teknis CDOB Kep.Ka.BPOM No. HK.00.05.3.00914 th 2002 ttg Pemasukan obat jalur khusus PMK No 2052 th 2011 ttg Izin Praktek dokter PMK no 889 th 2011 ttg izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian SE No. TU.08.03/IV/1400/2011 ttg Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Per Ka.BPOM No. HK.03.1.33.12.12.8195 th 2012 ttg Penerapan Pedoman CPOB Per.Ka.BPOM No.HK.03.42.06.10.4556 ttg Petunjuk Operasional Pedoman CPKB Per.Ka.BPOM No. HK.03.1.23.06.11.5629 th 2011 ttg Persyaratan Teknis CPOTB Per.Ka.BPOM No. HK.00.05.4.1380 th 2005 ttg Pedoman CPOTB

UU N o. 36 Th 2009 ttg Kesehatan UU no 35 Th 2009 ttg Narkotika Ordonanti Obat Keras no 49 th 1949 UU n o. 14 th 2001 ttg Paten

Precusor PerKBPOM No 40 th 2013 ttg Pedoman Pengelolaan Prekusor PMK No 3 Th 2015 ttg Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan Narkotika,Psikotropika dan Prekusor Fm KMK No.134 th 2014 ttg Izin khusus Mahakam Beta produksi Narkotika