SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Advertisements

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Pengelolaan Dana Hibah
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN)
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten Sleman
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
Perbendaharaan Negara
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IPDN KAMPUS SUMBAR 2015
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN DANA BOS.
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Pengelolaan Hibah Daerah
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Transcript presentasi:

SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KEDIRI

DASAR HUKUM UU NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PP NO. 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011. PERMENDAGRI NO 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD T.A 2018 SE MENDAGRI NO. 910/106/SJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan mind map pembahasan kasus. 2 2

MEKANISME DANA BOS RKUD PROP RKUN DISALURKAN PALING LAMA 7 HARI KERJA Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan mind map pembahasan kasus. REK BOS SEKOLAH 3 3

JADWAL PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD KUA/PPAS RKA-SKPD Persetujuan Bersama RAPBD Paling lambat Paling lambat Akhir Juli Akhir September Akhir Nopember Evaluasi (15 hari) Penetapan APBD Paling lambat 31 Desember Psl 312 ayat (1) UU 23/2014, Psl 45 ayat (1) dan Psl 53 ayat (2) PP 58/2005 jo. Psl 105 ayat (3c) dan Psl 116 ayat (2) PMDN 13/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMDN 21/2011.

PENGANGGARAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI APBD 1. PENDAPATAN KODE REKENING : A. KELOMPOK : PAD B. JENIS : LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH C. OBYEK : DANA BOS D. RINCIAN OBYEK : DANA BOS 2. BELANJA KODE REKENING : A. PROGRAM/KEGIATAN : B. KELOMPOK : BELANJA LANGSUNG C. JENIS, OBYEK, RINC OBYEK : MENYESUAIKAN RKAS Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan mind map pembahasan kasus. 5 5

PERDA APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DPA SKPD HAL-HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN DALAM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA BOS PERDA APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DPA SKPD SK BUPATI TENTANG BENDAHARA BOS SK BUPATI TENTANG REKENING DANA BOS Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan mind map pembahasan kasus. 6 6

TATA CARA PENCATATAN DAN PENYAMPAIAN LAP REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS BENDAHARA BOS MENYUSUN BKU, REALISASI PENDAPATAN DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI PENDAPATAN DAN BELANJA PALING LAMA TGL 5 BULAN BERIKUTNYA UNTUK DISAHKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN BERDASARKAN BKU BENDAHARA BOS MENYUSUN LAP REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA SETIAP TRIWULAN DAN DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI. LAP REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA SETIAP TRIWULAN DILAMPIRI SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA BERDASARKAN LAP REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DARI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN, KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENERBITKAN SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KEPADA PPKD. BERDASARKAN SP3B SATUAN PENDIDIKAN NEGERI, PPKD SELAKU BUD MENERBITKAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) SATUAN PENDIDIKAN NEGERI. Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan mind map pembahasan kasus. 7 7

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI BERTANGGUNGJAWAB SECARA FORMAL DAN MATERIAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH SATUAN PENDIDIKAN. BERDASARKAN SP2B SATUAN PENDIDIKAN KEPALA SKPD DIKNAS MENYUSUN LRA YANG BERSUMBER DARI DANA BOS DAN MENYAJIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS PENDIDIKAN. UNTUK SELANJUTNYA DIKONSOLIDASIKAN MENJADI LKPD PEMDA. DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN YG PERLU DIPERSIAPKAN : BKU, BUKU KAS PEMBANTU, BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKTI-BUKTI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN (STS, KWITANSI, SURAT PESANAN BUKTI SETOR PAJAK, FAKTUR PEMBELIAN, DAFTAR HADIR LEMBUR/RAPAT, REK KORAN DLL) PADA AKHIR TAHUN SISA KAS DI BKU DAN DI RC, PENCATATAN DI LRA DAN BKU SAMA Sebelumnya kelompok kami akan menjelaskan mind map pembahasan kasus. 8 8