VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Manajemen Pendidikan Oleh : Ira Maya Tri . M K
STANDAR 2.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
TARGET KINERJA REKTOR UNPAD
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
Dr.Ida Bagus Putera Manuaba, Drs., M.Hum.
KEMENTERIAN KEUANGAN.
KURIKULUM 2007 VISI MISI. VISI Terwujudnya lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan yang menguasai.
ANALISIS SEKTOR PERTANIAN
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
Rencana Strategis Tahun
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
FUNGSI PEMERINTAHAN.
PENINGKATAN KEPEMIMPINAN APARATUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (S.A.I) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
VISI MISI & PROGRAM KERJA
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi oleh Manajer Sekolah
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
Welcome to MY Presentation The Power of PowerPoint | thepopp.com 1 MANAJEMEN KOMPONEN – KOMPONEN SEKOLAH ASSALMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH NAMA.
MODERNISASI PERPAJAKAN
Kebijakan Publik dan Good Governance
Maharani dewi nurhasanah karunia susanti angraeni
BAB 4: TEKNIK PENINGKATAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
SINERGITAS PERENCANAAN
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
18 September 2018 SUTIYONO-SD 2 BESITO SUTIYONO-SD 2 BESITO.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Visi Puskesmas Bojong II ”Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, terjangkau dan didukung peran serta masyarakat yang optimal”
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
23 November 2018 SUTIYONO-SD 2 BESITO SUTIYONO-SD 2 BESITO.
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Badan Standardisasi Nasional
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Agus Arianto Toly, SE, MSA, Ak., BKP, CFP®, CA
Transcript presentasi:

VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)”. MISI 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas; 2. Menciptakan aparatur yang professional, kelembagaan yang adaptif dan desentralisasi pelayanan; 3. Menciptakan kepemimpinan aparatur yang memiliki moralitas, kompetensi dan berorientasi pada penyelenggaraan administrasi kepegawaian; 4. Mewujudkan aparatur yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat; 5. Meningkatkan koordinasi administrasi secara optimal; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.