Komponen Anggaran Pilgub

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pelaksanaan Penerimaan, Sortir, Pengesetan, Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pilgub Jateng 2013 di Tingkat KPU Kabupaten/Kota , PPK, PPS dan KPPS.
KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
SALAM ADHYAKSA.
EVALUASI Pelaksanaan Pemilu dengan Undang-Undang yang Berbeda
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN TAHAPAN PILKADA.
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
DISKUSI KELOMPOK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU SERENTAK
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Quo Vadis Penyelenggara Pemilu
PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Raker Pencalonan Pemilukada
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
Pengelolaan Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilkada
Evaluasi Pemilukada Di Jawa Tengah Tahun 2010
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
APBN DAN APBD.
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
MATERI RAPAT PEMBAHASAN APBDES DESA ILOHELUMA TAHUN ANGGARAN 2019.
Transcript presentasi:

Persiapan tahapan pemilukada 2013 dan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014

Komponen Anggaran Pilgub honorarium dan uang lembur pengangkutan pelayanan administrasi perkantoran sosialisasi rapat kerja perjalanan dinas rapat pleno terbuka rekapitulasi

Komponen Anggaran Pileg honorarium belanja sewa belanja perjalanan

Sumber Dana Pilgub : APBD Jatim Pola Pertanggungjawaban PPS kepada KPU Kabupaten Sumenep melalui PPK PPK kepada KPU Kabupaten Sumenep KPU Kabupaten Sumenep kepada KPU Jatim Laporan dilakukan setiap bulan secara rutin

Sumber Dana Pileg : APBN 2013 Pola Pertanggungjawaban PPS kepada KPU Kabupaten Sumenep melalui PPK PPK kepada KPU Kabupaten Sumenep KPU Kabupaten Sumenep kepada KPU RI melalui KPU Jatim Laporan dilakukan setiap bulan secara rutin

Pola pembayaran keuangan PPK membuka rekening atas nama lembaga Syarat –syarat : KTP ketua dan bendahara SK ketua PPK dan Bendahara SK sekretaris sebagai atasan langsung bendahara Pembayaran dilakukan oleh KPU Kab. Sumenep secara bertahap sesuai dengan dengan tahapan Pemilukada/Pileg

Honorarium Pileg ppk pps Masa Kerja : 10 Bulan (anggaran tahun 2013) Ketua : 1.250.000 Anggota : 1.000.000 Sekretaris : 800.000 STAF : 500.000 Sewa Kantor : Rp. 0,-/bln Sewa Komputer : 250.000/BLN Masa Kerja : 10 Bulan (anggaran tahun 2013) Honorarium Ketua : 500.000 Anggota : 450.000 Sekretaris : 400.000 STAF : 350.000 Pantarlih : 400.000 x 2bln Sewa Kantor : Rp. 0,-/bln Sewa Komputer : 200.000/BLN

Honorarium Pilgub ppk pps Masa Kerja : 7 Bulan Honorarium Ketua : 1.500.000 Anggota : 1.250.000 Sekretaris : 700.000 STAF : 400.000 Sewa Kantor : Rp. 0,-/bln Sewa Komputer : 337.500/1 BLN Masa Kerja : 7 Bulan Honorarium Ketua : 500.000 Anggota : 400.000 Sekretaris : 300.000 STAF : 200.000 P2DP : 350.000 Sewa Kantor : Rp. 0,-/bln

Honorarium Pilgub kPPS Masa Kerja : 1 kegiatan Honorarium Ketua : 350.000 Anggota : 300.000 Linmas : 200.000