Kenapa pemerintah “mendukung” perusahaan rokok tetapi menyarankan orang untuk tidak merokok ? Kenapa pemerintah tidak memiliki sistem asuransi terpadu ? Kenapa kebijakan keamanan dan pendidikan dipegang oleh pemerintah pusat bukan pemerintah lokal ? Kenapa ? Kenapa ? Kenapa ?

Kenapa Belajar kebijakan publik Kenapa Belajar kebijakan publik ? Karena kebijakan publik berguna untuk menyelesaikan masalah.

KEBIJAKAN PUBLIK Kuliah ke 2 Kerangka Analisis Kebijakan Publik Pengantar Batasan dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik Arti Penting Studi Kebijakan Publik Kerangka Kerja Kebijakan Publik Public Policy dan Ilmu Politik Bahan Bacaan Yeremias: 58, Toha: 103, Pasolong: 38, Tilaar&Nugroho: 183, Agustino: 1, Wahab (2008): 1, 50, 53, Wahab (1997): 1, Nugroho (2003): 49, Suharto: 44, Nugroho (2003): 21, Winarno: 14, Subarsono: 1, Widodo: 9, Nugroho (2008): 1-99, Parson: 1, 2

Pengantar Kebijakan Publik adalah bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara bersifat multi disipliner karena banyak meminjam teori, teknik dan metode dari ilmu sosial, ekonomi, politik dan psikologi.

Batasan dan Ruang Lingkup KP Istilah “Kebijakan” dan “Kebijaksanaan” Perlu dibedakan. Yang pertama menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat dsb.

What is Policy ? What is Public ?

Kebijakan dapat dipandang dari segi filosofis, produk, proses dan Kerangka Kerja (Donovan dan Jackson, 1991: 14), sebagai konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip-prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai produk kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan dan rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan menunjukkan pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program dan mekanismenya dalan mencapai produknya, dan sebagai kerangka kerja kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan diartikan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan seperti kebijakan ekonomi….(Hogwood dan Gun dalam Turner&Hulme, 1997:59) Kebijakan merupakan suatu keputusan (Shafritz dan Russel, 1997)

Kebijakan konteksnya dengan politik. Mengapa ? Karena kebijakan merupakan proses politik. Lasswell dan Kaplan : “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah”. Friedrich : “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan2 dan kemungkinan2 usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Anderson : “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”

WHAT IS PUBLIC ? Public Opinion : Pendapat Umum, Public Relations : Hubungan Masyarakat, Public Hospital : Rumah Sakit Umum, Public Administration : Administrasi Negara. Jadi, public dapat diartikan sebagai “umum, masyarakat dan negara”

What Is Public Policy ?

Public Policy is: “Whatever governments choose to do or not to do (apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah) (Dye, 1975). “…jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan” (Pal, 1992).

A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah) (Anderson, 1984). Adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu (World Agroforestry, 2003).

Menurut kamus Administrasi Publik (Chandler and Plano, 1988: 107) Public Policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah Chandler and Plano (Keban, 2008: 60) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah

Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008: 60) memberikan definisi kebijakan publik yaitu whatever a government decides to do or not to do William N Dunn (1999;110) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu kebijakan publik adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah (aktor-aktor yang terlibat) melalui serangkaian proses kegiatan yang sistematis, teratur dengan berorientasi pada tujuan dan sasaran yang jelas dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik.

Meskipun setiap hari masyarakat dihadapkan pada berbagai isu kebijakan publik akan tetapi tidak ada pemahan yang sama apa yang dimaksud sebagai kebijakan (Hogwood and Gunn, 1986: 13-19). Policy as a label for field of activity (Kebijakan Sebagai label bagi suatu bidang Kegiatan) Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs ( kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki) Policy as specific proposals (kebijakan sebagai usulan-usulan khusus) Policy as decision of government (kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah) Policy as formal authorization ( kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal) Policy as a programme (kebijakan sebagai program) Policy as output (kebijakan sebagai keluaran) Policy as outcome (kebijakan sebagai hasil akhir) Policy as a theory or model (kebijakan sebagai teori atau model) Policy as process (kebijakan sebagai Proses)

Batasan Public policy in politics Tindakan yang berorientasi pada maksud/tujuan dan perilaku yang tidak terjadi begitu saja. Kebijakan merupakan arah/pola tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah, bukan keputusan perseorangan Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif (bertindak) atau negatif (tidak melakukan sesuatu). Kebijakan publik didasarkan pada UU dan bersifat otoritatif.

Public Policy and Political Science Thomas R. Dye mengatakan bahwa Ilmuan Politik tertarik mempelajari Kebijakan publik hal ini mencakup deskripsi tentang substansi kebijakan non-publik, penilaian terhadap dampak kekuatan-kekuatan lingkungan pada substansi kebijakan, suatu analisis terhadap efek dari bermacam-macam aturan lembaga, suatu penyelidikan terhadap terhadap konsekuensi-konsekuensi dari berbagai kebijakan publik bagi sistem politik, dan suatu evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan publik pada masyarakat yang menyangkut dampak yang diinginkan dan dampak yang tidak diinginkan

contoh Apa sebenarnya substansi dari kebijakan pemberantasan korupsi ? Apakah dampak kebijakan debirokratisasi dan deregulasi terhadap ekspor nonmigas Indonesia ? Bagaimana Organisasi DPR membantu dalam membuat Kebijakan pertanian ? Apakah pemilihan umum mempengaruhi arah kebijakan publik? Pertanyaan di atas pada dasarnya mengapa ilmuan politik mempunyai perhatian yang besar terhadap studi kebijakan publik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PEMBUATAN KEPUTUSAN or PEMBUATAN KEBIJAKAN Seorang pemimpin perusahaan memecat seorang karyawannya. Seorang pimpinan mengetahui bahwa banyak karyawannya melanggar disiplin kerja. Ia ingin memecatnya. Lalu dipelajarinya peraturan perburuhan dengan cermat. Setelah mantap ia mengambil keputusan untuk memecat.

PEMBUATAN KEBIJAKAN 1. mempelajari peraturan buruh, 2. memecat buruh 3. memberi pesangon, 4. mencari karyawan baru 5. menerapkan disiplin kerja. Pembuatan keputusan hanya kegiatan memilih alternatif 1 kali, sedangkan pembuatan kebijakan merupakan pilihan alternatif berulang.

Cakupan kebijakan publik NASPAA (National Association of Schools of Public Affairs and Administration) Suatu proses menformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi policy Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke kebijakan yang jelas bidang-bidang fungsional tertentu seperti kesehatan dan transportasi Memerlukan kecakapan untuk analisis sosio ekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu dan evaluasi program Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyrakat umum

Alasan Ilmuan Politik Mempelajari Public Policy Politic is art of the possibility ( seni membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin) Alasan Ilmiah, Alasan Profesional dan Alasan Politik

Alasan Ilmiah kebijakan publik dapat dipelajari untuk memperoleh pengetahuan tentang asal -muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat. Kebijakan publik dapat dipandang sebagai variabel terikat maupun sebgai variabel bebas. Jika dipandang sebagai variabel terikat maka perhatian kita tertuju kepada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan. Bagaimana kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik ?, sebagai Variabel bebas maka fokus perhatian tertuju kepada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan

Alasan Profesional Public policy dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah praktis secara profesional dan tidak semata-mata mengandalkan teori yang utopis Seorang ilmuan politik memiliki pengetahuan dan memberikan saran-saran kepada pemerintah pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan mampu memecahkan persoalan dengan baik

Alasan Politik Kebijakan publik dipelajari untuk memberikan arah kepada pemerintah apakah pemerintah telah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan. Ilmuan ilmu politik ingin memperbaiki kualitas kebijakan publik meskipun dalam masyarakat terdapat perbedaan yang substansial mengenai apa yang merupakan kebijakan yang “benar” dan yang “tepat” itu Diskusi-diskusi politik dan memajukan tingkat kesadaran berpolitik

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN Lingkup Kebijakan Publik sangat Luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan pendidikan, ekonomi dll Dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti UU, PP, Perda Prov, Perda Kab/Kota, Kep BuP/Kep Wa dll

Ruang Lingkup Studi KP (Gerald Caiden) Adanya Partisipasi Masyarakat Adanya kerangka kerja Policy Adanya strategi-strategi policy Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat Adanya pelembagaan lebih lanjut Adanya isi policy dan evaluasinya

Arti Penting Studi KP Tiga manfaat penting: Pengembangan Ilmu Pengetahuan KP sebagai dependent variable dan KP sebagai independent variable Membantu Praktisi memecahkan masalah-masalah publik (membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan) Berguna untuk tujuan politik (dibuat dengan proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat sehingga memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik)

Kerangka Kerja KP Kerangka Kerja ditentukan beberapa variabel: Tujuan Yang Ingin Dicapai Preferensi nilai seperti apa yang harus diperhitungkan dalam membuat kebijakan publik Sumber daya yang mendukung kebijakan Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan

TERIMA KASIH SEKIAN

Tugas Individu Buatlah sebuah topik/permasalahan, yang menurut saudara menjadi masalah publik di nagari/kelurahan saudara. Jelaskan secara detail masalah publik tersebut dengan memperhatikan aktor-aktor politik yang mungkin terlibat dalam masalah tersebut. Tugas diketik dalam kertas A4, 300-500 kata, dikumpul pada pertemuan 3 (25 Februari 2014)

Class Debates Memo Debate Instructions Pada pertemuan yang sudah ditentukan, dua kelompok mahasiswa akan bertugas untuk mendebatkan pertanyaan kebijakan tertentu yang relevan dengan topik yang dibahas pada minggu tersebut. Mahasiswa boleh membagi tanggung jawab diantara kelompoknya, tapi nilai adalah milik team. Argumentasi setuju atau menentang kebijakan diambil dari argumentasi empirik/normatif yang disampaikan. Anda akan dinilai berdasarkan efektivitas argumentasi, dan terutama kesiapan dokumen yang saudara buat. Untuk setiap tim, presentasi akan terdiri dari 10-15 menit, dan dipresentasikan dengan menggunakan powerpoint. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat ringkasan 1-2 halaman argumentasi, yang harus menyantumkan sumber referensi dokumennya. Kelompok yang tidak presentasi pada minggu tersebut, harus bersiap untuk diskusi pleno setelah presentasi. Nilai keaktifan kelas akan berdasar pada kualitas presentasi dan partisipasi anda sebagai audiens. Materi presentasi kelompok akan digunakan dalam ujian akhir.

Sesi diskusi kelas kelompok ISU KEBIJAKAN KELOMPOK