PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
RAKOR PENGADAAN BUKU.
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
JADWAL PENGAJUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
Pendataan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus
SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN III
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
PENGALIHAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN SESUAI SE MENDAGRI NO. 120/5935/Sj
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENGOLAHAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK BKD PROVINSI JAWA TENGAH
SOSIALISASI PADAMU NEGERI DAN NUPTK BARU
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
Rapat Bidang SMP AKHIR CLUSTER
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
Rapat Dinas Senin, 06 Februari 2017
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Dibuat untuk dipaparkan Pada kegiatan sosialisasi peserta
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Mekanisme Verval Calon Peserta PLPG 2017 Non Reguler Jalur S2 Mandiri
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN/PENANGGUHAN CUTI PNS
Seksi Sistem Informasi
KEPALA SEKOLAH/PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
Pemberitahuan Monitoring Dosen PNS Dpk Kopertis Wilayah I
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017 PENYELESAIAN MASALAH KETENAGAAN YANG AKAN BERIMPLIKASI PADA MASALAH KEPEGAWAIAN Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Bapak/Ibu Kasubag TU BPP MK 10 Februari 2017 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

DASAR Hasil rapat dan petunjuk BKD Jawa Tengah pada hari Kamis, 9 Februari 2017.

MASALAH KETENAGAAN YANG PRIORITAS DAN DAPAT BERDAMPAK PADA KEPEGAWAIAN Pengukuhan Kepala Sekolah SMA N dan SMKN. Penataan Kepala Tenaga Administrasi SLBN, SMAN dan SMKN. Penyelesaian Dualisme SK PNS SMA dan SMK (SK Bupati/Walikota dg SK BKN) (NON SLB). Penyelesaian Salah Identitas PNS SMA dan SMK (Non SLB). Guru PNS Diperbantukan (DPK) di sekolah swasta. Guru PNS DPK di Sekolah swasta diangkat sebagai Kepala Sekolah Definitif oleh Bupati/Walikota. Data Kebutuhan PNS Guru dan Non Guru di SLBN, SMA N dan SMK N berdasarkan Format R.10.

WAKTU PENYELESAIAN DAN FAKTOR PENTING Waktu penyelesaian paling lambat pada akhir Februari 2017. Faktor penting yang harus dilakukan adalah Pendataan dan Pengumpulan Data Pendukung. Oleh Bidang Ketenagaan, BPP MK dan Koordinator Pengawas (KORWAS) serta Ketua MKKS. Daftar Nama MKKS SMA dan SMK terlampir.

PENGUKUHAN KEPALA SEKOLAH SMAN dan SMKN (NON SLB) Masing-masing Kepala Sekolah diminta mengisi Format exel sebagaimana terlampir dalam Compac Disk (CD). Jika Kosong (tidak ada Kaseknya) format exel dikosongi dan diberi keterangan faktor Penyebabnya disertai saran penyelesaian oleh BPP MK. Format exel yang sudah diisi oleh masing-masing Kasek, mohon dikumpulkan menjadi 1 Folder file per kab/kota (Melalui Ketua MKKS) dan dicopi dalam 1 Compac Disk (CD) dan diberi identitas : Identitas Kasek dari Kab/Kotanya. 1 folder File isinya 2 : 1 File exel Kepala SMAN dan 1 File exel Kepala SMKN. Jangan dicampur. Hardcopi dan Soft copi (CD) dikumpulkan. Masing-masing Kepala Sekolah diminta mengumpulkan berkas (foto copi rangkap 1), sebagaimana tersebut dalam surat. Berkas dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Sekolah dalam 1 stofmap plastik dan diberi identitas (nama, NIP, Unit Kerja, Jabatan, Kabupaten/Kota). Berkas dan CDnya dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 1 kabupaten/Kota.

PENATAAN KEPALA TENAGA ADMINISTRASI SLBN, SMAN dan SMKN Masing-masing Kepala Tenaga Administrsi sekolah diminta mengisi Format exel sebagaimana terlampir dalam Compac Disk (CD). Jika Kosong (tidak ada Ka TUnya) format dikosongi dan diberi Keterangan faktor Penyebabnya disertai saran penyelesaian oleh BPP MK. Format exel yang sudah diisi oleh masing-masing Ka TU, mohon dikumpulkan menjadi 1 Folder file per kab/kota (Melalui Ketua MKKS) dan dicopi dalam 1 Compac Disk (CD) dan diberi identitas : Identitas Ka TU dari Kab/Kotanya. 1 folder File isinya 3 : 1 file exel Ka TU SLBN, 1 File exel Ka TU SMAN dan 1 File exel Ka TU SMKN. Jangan dicampur. Hardcopi dan Soft copi (CD) dikumpulkan. Masing-masing Kepala Tenaga Administrasi diminta mengumpulkan berkas (foto copi rangkap 1), sebagaimana tersebut dalam surat. Berkas dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Tenaga Administrasi dalam 1 stofmap plastik dan diberi identitas (nama, NIP, Unit Kerja, Jabatan, Kabupaten/Kota). Berkas dan CD nya dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 1 kabupaten/Kota.

PENYELESAIAN DUALISME SK PNS SMA dan SMK (Non SLB) Setelah pendataan P3D Dikmen, masih terjadi mutasi (promosi) oleh Bupati/Walikota bagi beberapa PNS, sehingga bunyi SK Pengalihan status kepegawaian dari kab/Kota ke provinsi dari BKN menjadi salah. Tenaga Administrasi/Guru/Kasek/Pengawas yang mengalami masalah ini diminta mengisi format exel sebagaimana terlampir dalam Compac Disk (CD). Kusus kolom alternatif solusi, mohon dirumuskan bersama oleh BPP MK dengan para KORWAS. Format exel yang sudah diisi oleh masing-masing PNS yang mengalami dualisme SK, mohon dikumpulkan menjadi 1 Folder file per kab/kota (Melalui Ketua MKKS) dan dicopi dalam 1 Compac Disk (CD) dan diberi identitas : Identitas Kasek dari Kab/Kotanya. 1 folder File isinya 3 : File exel PNS SLB, 1 File exel PNS SMA dan 1 File exel PNS SMK. Jangan dicampur. Hardcopi dan Soft copi (CD) dikumpulkan. Tenaga Administrasi/Guru/Kasek/Pengawas yang mengalami masalah ini diminta mengumpulkan berkas sebagaimana tersebut dalam surat. Berkas dikumpulkan oleh masing-masing dalam 1 stofmap plastik dan diberi identitas (nama, NIP, Unit Kerja, Jabatan, Kabupaten/Kota). Berkas dan Cdnya dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 1 kabupaten/Kota.

PENYELESAIAN SALAH IDENTITAS PNS DALAM SK BKN BAGI PNS SMA dan SMK (NON SLB) Ada Beberapa PNS Tenaga Administrasi/Guru/Kasek/Pengawas yang SK Pengalihan status kepegawaian dari kab/Kota ke provinsi dari BKN memuat/tertulis identitas yang salah. Tenaga Administrasi/Guru/Kasek/Pengawas yng mengalami masalah ini diminta mengisi format exel sebagaimana terlampir dalam Compac Disk (CD). Kusus kolom alternatif solusi, mohon dirumuskan bersama oleh BPP MK dengan para KORWAS. Format exel yang sudah diisi oleh masing-masing PNS yang salah identitas, mohon dikumpulkan menjadi 1 Folder file per kab/kota (Melalui Ketua MKKS) dan dicopi dalam 1 Compac Disk (CD) dan diberi identitas : Identitas Kasek dari Kab/Kotanya. 1 folder File isinya 2 : 1 File exel PNS SMA dan 1 File exel PNS SMK. Jangan dicampur. Hardcopi dan Soft copi (CD) dikumpulkan. Tenaga Administrasi/Guru/Kasek/Pengawas yang mengalami masalah ini diminta mengumpulkan berkas sebagaimana tersebut dalam surat. Berkas dikumpulkan oleh masing-masing dalam 1 stofmap plastik dan diberi identitas (nama, NIP, Unit Kerja, Jabatan, Kabupaten/Kota). Berkas dan Cdnya dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 1 kabupaten/Kota.

PENYELESAIAN GURU PNS DPK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DEFINITIF DI SEKOLAH SWASTA Ada beberapa PNS Guru DPK di sekolah swasta yang diangkat menjadi Kepala Sekolah Definitif oleh Bupati/Walikota di sekolah tersebut (Al : SMA Batik Surakarta, dll) PNS Guru DPK yang mengalami masalah ini diminta mengisi format exel sebagaimana terlampir dalam Compac Disk (CD). Format exel yang sudah diisi oleh masing-masing Kasek mohon dikumpulkan menjadi 1 Folder file per kab/kota (Melalui Ketua MKKS) dan dicopi dalam 1 Compac Disk (CD) dan diberi identitas : Identitas Kasek dari Kab/Kotanya. 1 folder File isinya 3 : File exel PNS SLB, 1 File exel PNS SMA dan 1 File exel PNS SMK. Jangan dicampur. Hardcopi dan Soft copi (CD) dikumpulkan. PNS Guru DPK yang mengalami masalah ini diminta mengumpulkan berkas sebagaimana tersebut dalam surat. Berkas dikumpulkan oleh masing-masing dalam 1 stofmap plastik dan diberi identitas (nama, NIP, Unit Kerja, Jabatan, Kabupaten/Kota). Berkas dan Cdnya dikumpulkan dan dikelompokkan dalam 1 kabupaten/Kota.

DATA KEBUTUHAN PNS GURU DAN NON GURU DI SLBN, SMAN DAN SMK N BERDASARKAN FORMAT R.10 Masing-masing SLBN, SMAN dan SMKN, dimohon mengisi kondisi riil dan kebutuhan PNS Guru dan Non Guru dengan Format R.10 sebagaimana terlampir. Format R.10 dari masing-masing sekolah diminta diisi dan dikumpulkan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan sekolah. Hard Copi Format R.10 dari masing-masing sekolah di satu kabupaten/Kota, dikumpulkan dalam 1 Ordner dan diberi identitasnya (Kabupten/Kota mana). Format diisi dengan exel dan jangan word. Masing-masing sekolah memberikan data dalam bentuk soft copi (Compac Disk yang bisa dibuka) dan hard copinya. Untuk soft copi (CD) dari masing-masing Sekolah, mohon dikumpulkan dalam 1 CD untuk setiap kab/kota. Untuk keperluan mendesak (penataan guru), maka format R.10 mohon dikirim via email ke : sungkana0204@yahoo.co.id

Terimakasih