PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
OTONOMI DAERAH.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH SESUAI UU 23 TAHUN 2014
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
PENYUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Oleh: Drs. SUGIYONO, M.Si Direktur SUPD II
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
Universitas Indo Global Mandiri
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
CONTOH PERUMUSAN NAMA JFU
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEPALA BIRO ORGANISASI
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
REGULASI DPRD MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor.
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Transcript presentasi:

PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at

PENYELENGGARA Kepala Daerah DPRD Dibantu Perangkat Daerah

Perangkat Daerah sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; kecamatan (khusus kab./kota).

Dinas “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” tipe A: beban kerja yang besar; tipe B: beban kerja yang sedang; dan tipe C: beban kerja yang kecil.

Badan melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADAN tipe A: beban kerja yang besar; tipe B: beban kerja yang sedang; dan tipe C: beban kerja yang kecil.

KECAMATAN koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

KECAMATAN Pembentukan: persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Klasifikasi: Tipe A: beban besar Tipe B: beban kecil

KELURAHAN Perangkat Kecamatan Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.