INSENTIF DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia
Advertisements

FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
Fungsi dan Operasi Agroindustri
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
NAMA KELOMPOK AURELIA BEVELIN XIS1 / 02 FELICIA FS XIS1 / 07 STEFANNY AMELIA XIS1 / 24 VANIA CINDY XIS1 / 26 VERREN VALENCIA XIS1 / 27.
G E O G R A F I M E N G E N A L DUSTRI IN.
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ANALISIS INVESTASI DAN MANAJEMEN PORTOFOLIO
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Tugas Individu Tugas di buat masing-masing oleh 2 orang.
Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
GEOGRAFI INDUSTRI M. KHAIDIR CP.
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TEMATIK. 2 PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI I – XII TERKAIT DENGAN INDUSTRI.
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Berita Resmi Statistik
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
PROSPEK INDUSTRI MIGAS INDONESIA
Kementerian Keuangan RI
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
BAB XIV. ANALISIS INDUSTRI
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
Berita Resmi Statistik
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)
DATA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
Oleh: Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN & CUKAI
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
PERTEMUAN 2 PEMILIHAN KEGIATAN USAHA
Jakarta, 26 Juni 2015 Kementerian Perindustrian
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
KRITERIA PEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
Rumah tangga petani yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian
PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERTUMBUHAN INDUSTRI AGRO SAMPAI DENGAN PERIODE TW III 2016
"Tax Holiday" Belum Bisa Membendung Impor Ponsel Pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dalam waktu tertentu (tax holiday)
Pengelompokan Industri Kelautan
PENGERTIAN TAX ALLOWANCE
PPh Pasal 22 Landasan Hukum: Pasal 22 UU PPh PMK No. 154/ PMK.03/ 2010
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEBIJAKAN BIDANG PENANAMAN MODAL
TARGET DAN REALISASI INVESTASI
PERBANDINGAN PSAP 07 & IPSAS 17 AKTIVA TETAP
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERANAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Pajak Penghasilan PASAL 22
PPh. Pasal 22.
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM.  Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.  Dibutuhkan kerjasama dan interaksi.
Bahan Kementerian ESDM
Industri Berbasis Kelautan, mengapa ?
TATA CARA PENGUSULAN KEK
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL invest in 8 Maret 2016
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
PENYEDIAAN BAHAN INDUSTRI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL © 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved Perpres 91 Tahun 2017 Single Submission.
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
 Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.  Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara guna memenuhi kebutuhannya.
Transformasi Kebijakan Ekonomi di Era Industri 4.0
Transcript presentasi:

INSENTIF DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

PENYELESAIAN KEPABEANAN Fasilitas Impor Barang Modal Fasilitas Jalur Hijau PENYELESAIAN KEPABEANAN (CUSTOMS CLEARENCE) Fasilitas Impor Barang Modal 4 status pengecekan kepabeanan: Jalur Merah untuk perusahaan baru. Dilakukan pemeriksaan fisik & dokumen sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan. Jalur Kuning Hanya dilakukan pengecekan dokumen sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan. Jalur Hijau Pengecekan dokumen dilakukan setelah barang dipindahkan dari pelabuhan. Prioritas Mitra Utama untuk perusahaan dengan track record yang terbukti baik. Tidak diperlukan pengecekan. Percepatan dan kepastian dalam pemrosesan customs clearance Lebih cepat dan pasti Tidak perlu screening barang modal. Memotong waktu pemrosesan dari 3-5 hari menjadi hanya 30 menit. Persyaratan mudah Proyek dalam tahap konstruksi Memenuhi kewajiban pelaporan LKPM Triwulanan ke BKPM Rekomendasi dari BKPM Fasilitas Baru: Peningkatan Status dari jalur merah ke jalur hijau untuk perusahaan baru yang dalam tahap konstruksi

5-15 tahun pembebasan pajak Policy Reforms TAX HOLIDAY FASILITAS BEA MASUK (Permenkeu No.159/PMK.010/2015) (Permenkeu No.176/PMK.011/2009) 5-15 tahun pembebasan pajak Dengan kemungkinan pemberian pembebasan hingga 20 tahun untuk proyek yang dinilai strategis untuk ekonomi Indonesia 2 tahun bebas bea impor atau 4 tahun untuk perusahaan yang menggunakan mesin industri buatan lokal (min.30%). Mesin, barang, dan bahan baku untuk produksi hingga25 tahun pembebasan pajak Untuk kawasan ekonomi khusus 9 industri pionir: Industri logam dasar; Industri pengilangan minyak; Industri kimia dasar organik dari minyak bumi dan gas; Industri mesin; Industri peralatan telekomunikasi; Industri pengolahan hasil pertanian; Industri maritime; Industri manufaktur di KEK; Proyek infrastruktur ekonomi selain KPS Yang memproduksi barang dan/atau jasa, termasuk: Pariwisata dan kebudayaan Transportasi umum Layanan kesehatan umum Pertambangan Konstruksi Telekomunikasi Kepelabuhan Industri Rp 1 triliun Minimal rencana investasi (USD 80 juta).

(Peraturan Pemerintah No.9/2016) Policy Reforms TAX ALLOWANCE (Peraturan Pemerintah No.9/2016) 30 % dari nilai investasi Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun. Agrikultur Pertenakan Perkebunan jagung Perkebunan kedelai Pertanian beras Perkebunan buah tropis Pembangkit Listrik Geothermal Alternatif/energi terbarukan Industri Migas Pengilangan Minyak Liquefied Natural & Petroleum Gas Pelumas Industri Manufaktur Besi dan Baja Pakaian Semi conductors Komponen elektronik Komputer Alat Komunikasi Televisi Ban Farmasi Kosmetik Olahan Ikan dan udang Dll. 145bidang usaha Bisa mendapatkan tax allowance, yang merupakan perluasan dari regulasi sebelumnya yaitu 143 segmen. Berdasarkan beberapa Kriteria antara lain: Nilai Investasi yang tinggi atau untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja yang besar, kandungan lokal. Selain itu untuk dapat pula diberikan untuk sesuai dengan lokasi (Khususnya diluar Jawa)

Stimulus Ekonomi untuk Kawasan Ekonomi Khusus Insentif Pajak 20-100% potongan pajak untuk periode hingga 25 tahun. Bebas PPN untuk impor bahan baku. Fasilitas Kepemilikan properti Kemudahan perizinan investasi dan lahan Kemudahan proses imigrasi & kerja yang terintegrasi di KEK serta izin tinggal untuk WNA. Perbaikan Iklim Investasi Stimulus Ekonomi untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Industri kelapa sawit, karet, pupuk, logistik, pariwisata Tanjung Api-api Industri kelapa sawit, karet, petrokimia Tanjung Lesung Pariwisata Mandalika Maloy Batuta Industri kelapa sawit, batubara, mineral Bitung Industri perikanan, pertanian, logistik Palu Industri hasil tambang, pertanian, logistik Morotai Pariwisata, industri manufaktur, logistik

Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Thank You Terima Kasih Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board www.bkpm.go.id