KEBIJAKAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

AKTIVITAS BISNIS  Aktivitas bisnis: Aktivitas yang dilakukan secara reguler dengan tujuan mendapatkan laba.  Memroduksi barang dan atau jasa  Membeli.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER
Menurut Undang-Undang Terkait 1.Lama : PMA  UU No. 1/1967 PMDN  UU No. 6/ Revisi : PMA  UU No. 11/1970.
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
Tugas Individu Tugas di buat masing-masing oleh 2 orang.
Dr. H. Mustika Lukman Arief, SE. MM.
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TEMATIK. 2 PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI I – XII TERKAIT DENGAN INDUSTRI.
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Berita Resmi Statistik
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang
Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut sarjana
PAJAK DAERAH.
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
Pembiayaan proyek infrastruktur
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
INVESTASI DI INDONESIA
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA 2016
PELAKU – PELAKU EKONOMI
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
PELAKU – PELAKU EKONOMI
INSENTIF DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
TARGET DAN REALISASI INVESTASI
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata
DUKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN INVESTASI
INDONESIA Ease of Doing Business 2018
KAWASAN INDUSTRI DAN PERTANIAN
Bahan Kementerian ESDM
PEREKONOMIAN INDONESIA
MK. PIE BY: TRIANI RW, S.PD., M.PD.
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL invest in 8 Maret 2016
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
Dr. MURTI LESTARI, MSi. Yogyakarta, 8 Maret 2018
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
KEMENTERIAN KOORDINATOR
ONLINE SIGLE SUBMISSION (OSS) DAN KSWP
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
ONLINE SINGLE SUBMISSION
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
1 “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI SEKTOR LOGISTIK DAN INVESTASI DI DAERAH” INDONESIA 10 Agustus 2017 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) EDY.
Implementasi Perda Bangunan Gedung Pada Acara Rapat Koordinasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Pinang Subdit Standardisasi.
Pariwisata Sebagai Sektor Utama Ekonomi Nasional
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN BIDANG PENANAMAN MODAL

              e- EODB % 16 Paket Kebijakan Ekonomi Kebijakan Pro-Investasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi       Insentif pajak untuk industri padat karya Sistem UMR yang lebih terprediksi Pengurangan waktu Dwelling time Daftar negative investasi yang lebih terbuka Kebijakan kemudahan entry visa       Insentif untuk industri transportasi Percepatan pengembangan infrastruktur dan pembangkit listrik Tarif listrik yang lebih rendah untuk industri Insentif pajak untuk properti Layanan perizinan 3 jam di BKPM   e- commerce EODB Logistik Perizinan melalui electronic single subission % Ease of Doing Business Improvement Dokumen elektronik melalui INSW dan Penurunan biaya logistik Perumahan terjangkau untuk rakyat Percepatan perizinan tanah Insentif untuk pengembangan e-commerce Satgas Pengawalan nvestasi Source: Bank Indonesia, May 2016

Konsepsi Percepatan Pelaksanaan Berusaha Perubahan Paradigma Birokrasi Dari memberi izin menjadi melayani Pengawalan penyelesaian perzinan (end to end) Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah) Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha Lebih sederhana, cepat, dan murah Termasuk untuk UKM Menerapkan Sistem Terintegrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission) secara on-line Satgas berperan sebagai leading sector dan /atau pendukung Contoh satgas leading sector : Kementerian ESDM, pertanian, KKP, perindustrian, perhubungan. Contoh satgas pendukung : kementerian ATR/BPN, KLHK, KEUANGAN, PUPR. Pengawalan oleh Leading Sector Satgas leading sector mengawal dan/atau menyelesaikan perizinan end to end

Industri Film Paket Kebijakan Ekonomi X : Indonesia Lebih Terbuka Terhadap Penanaman Modal 100% Asing Distributor Berafiliasi dengan produksi 67% Asing untuk distributor yang tidak berafiliasi dengan produksi 100% Asing Marketplace Dengan minimal investasi Rp 100 miliar (USD 8 juta). Terbuka 49% Asing untuk investasi < Rp 100 miliar 100% Asing Bahan mentah untuk Farmasi Sebelumnya terbuka 85% untuk Asing 100% Asing E-Commerce Kemitraan dengan UKM Sebelumnya tertutup untuk Asing 100% Asing Industri Film Produksi, Pasca Produksi, Distribusi, Proyeksi 67% Asing Infrastruktur Transportasi& layanan pendukung Termasuk penanganan kargo, transportasi udara, sewa-menyewa 100% Asing Pariwisata Gelanggang Olahraga, restoran, bar, kafe

Daftar Negatif Investasi 2016 Batasan Kepemilikan Modal Asing (dalam Persen) Lebih relaksasi untuk Penanaman Modal Asing Revisi DNI mencakup 141 Bidang usaha, diagram (kiri) menggambarkan sebagian perubahan dimaksud. ● Sebelum ● Setelah Departement Store dengan Luas Lantai Penjualan 400m2 - 2.000m2 “) E-Commerce* Film : Produksi, Pasca-Produksi, Distribusi, Bioskop Pelatihan Kerja Bongkar Muat Barang Crumb Rubber** Jasa bisnis/ konsultasi konstruksi’) Jasa bisnis/ konsultasi konstruksi’) Cold-Storage Jasa Penunjang Angkutan Udara, Jasa Pengurusan Transportasi No. Sektor Rev. 1 Pertanian 8 2 Kehutanan 5 3 Kelautan dan Perikanan 6 4 Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Pertahanan dan Keamanan 7 Pekerjaan Umum Perdagangan 9 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 37 10 Perhubungan 14 11 Komunikasi dan Informatika 12 Keuangan 13 Perbankan Ketenagakerjaan 15 Pendidikan 16 Kesehatan 25 Total 141 Sport Center Hotel sampai dengan bintang 2 Bar dan Cafe Museum Swasta , Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan insentif (MICE) Restoran Jasa Manajemen Rumah Sakit, Laboratorium Klinik, Clinic Medical Check Up Biro perjalanan wisata Institusi Pengujian Alat Kesehatan Industri Bahan Baku Farmasi Distributor***, Pergudangan Pengusahaan jalan tol Direct Selling Pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi (tes laboratorium) Pialang berjangka Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya *Nilai Investasi diatas Rp 100 Milliar, Batasan Kepemilikan Modal Asing untuk Rp. 100 Milliar kebawah **Perizinan Khusus dari Menteri Perindustrian ***100% untuk distributor yang terafiliasi degan produksi ‘)pembatasan untuk nilai investasi lebih dari Rp 10 Milliar “)tidak dapat berdiri sendiri Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi PMA dan PMDN* Industri manufaktur mendominasi porsi investasi di Indonesia PMA & PMDN tumbuh +12.4% (dalam rupiah) Realisasi PMA & PMDN berdasarkan sektor (2012-2016, dalam %) Realisasi PMA dan PMDN* (dalam T rupiah) +12.4% *Note: based on internal BKPM calculation method Source: BKPM, 2017

Upaya Meningkatkan Peran Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi Sektor Strategis Peningkatan Kepastian Hukum dan Deregulasi Perbaikan Sistem dan Layanan Perizinan Penggiatan Investasi Hijau

Tourism is “the next big thing”: 10 New Bali Pariwisata: Industri abad 21 10 Kawasan Wisata Stategis Nasional (“New Bali”) KEK Tanjung Kelayang Danau Toba KEK Tanjung Lesung Bromo Tengger Semeru Kepulauan Seribu KEK Mandalika Komodo Borobudur KEK Morotai Wakatobi

10 Destination Development Priorities Area : 500 Ha Danau Toba Area : 500 Ha Investment : USD 1 Billion Tanjung Kelayang Area : 1200 Ha Investment : USD 1.6 Billion Borobudur Area : 1000 Ha Investment : USD 1.5 Billion Wakatobi Area : 500 Ha Investment : USD 1.4 Billion Morotai Area : 300 Ha Investment : USD 3 Billion Tanjung Lesung Area : 1500 Ha Investment : USD 5 Billion Kep. Inv Seribu & Kota Tua Area : 1000 Ha Investment : USD 1 Billion Bromo Tengger Semeru In Area : 1000 Ha vestment : USD 1 Bil Area : 1035 Ha lion Investment : USD 3.3 Billion Mandalika Labuan Bajo Area : 1000 Ha Investment : USD 1.2 Billion Otoritas Pariwisata KEK Pariwisata Kawasan Strategis Nasional Pariwisata