DATA INFORMASI SDM KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA ONLINE
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
{PROFIL SDMK PROVINSI}
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Direktorat Kompensasi ASN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Rangkaian Kegiatan Pembekalan Tim Penguji Provinsi
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PROFIL KESEHATAN JANUARi 2012.
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PERENCANAAN SDMK.
KEBIJAKAN OBAT  .
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN 2017 LPMP BANTEN, 2018.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
MEKANISME PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2018
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Kebijakan implementasi
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

DATA INFORMASI SDM KESEHATAN Disampaikan dalam rangka pertemuan penyusunan profil SDMKES Blitar,29 agustus 2017

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SDMK NAKES TENAGA KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PERPRES NO 72 TAHUN 2012 Tentang SISTEM KESEHATAN NASIONAL UU NO 36 TAHUN 2014 TENAGA KESEHATAN Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apa itu SDM Kesehatan ? Apa itu Tenaga Kesehatan? Apa itu Asisten Tenaga Kesehatan? butir 270 pasal 1 Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.

JUMLAH, JENIS, KUALITAS, DISTRIBUSI Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai pelaksana upaya kesehatan,  yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. SKN butir 270 Informasi SDMK Informasi SDMK minimal berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional adalah informasi mengenai Jumlah, Jenis, Kualitas dan Distribusi JUMLAH, JENIS, KUALITAS, DISTRIBUSI (MINIMAL INFORMASI)

DATA Data mampu menghasilkan informasi Data harus valid/akurat, akuntabel Real time Sumber data harus jelas Pengelola data harus orang yang bertanggung jawab

Data harus valid/akurat, akuntabel Sumber dan Realtime Akurat (validitas) artinya data dan informasi SDM Kesehatan dimutakhirkan setiap semester/tahunan. Lengkap (completeness) artinya tersedia data dan informasi SDM Kesehatan yang mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia Tepat waktu (realtime) artinya seluruh provinsi dan kabupaten/kota mendokumentasikan data dan informasi SDM kesehatan sesuai tahun berjalan.

PPSDMK PERAN SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN SDM KESEHATAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN DATA & INFORMASI SDM KESEHATAN SAAT INI (SISDMK) Untuk apa Informasi SDMK dimanfaatkan? Informasi SDMK saat ini sangat diperlukan untuk Perencanaan, Pendayagunaan, Pengadaan dan Pembinaan serta Pengawasan Mutu SDMK PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN PENGADAAN SDM KESEHATAN

MANFAAT DATA Melihat Capaian Melihat Keberhasilan /Kegagalan Melihat Kecenderungan Melihat Kekurangan Atau Kelebihan Memprediksi Masa Depan

DATA SDM Melihat Kekuatan Nakes Melihat Ditribusi Melihat Kekurangan Memprediksi Pelayanan Kesehatan Melihat Ketimpangan Menyusun Perencanaan Nakes Menyiapkan Pengadaan Nakes Men Yiapkan Distribusi Menyusun Pelatihan/Pendidikan Menyusun Kebijakan Kesehatan Valid Realtime lengkap

MODEL PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN INPUT PROSES OUTPUT PENGELOLA DATA SET BPPSDMK PROSES KOMPILASI DATA SDMK YANG TERKAIT PENYAJIAN GAMBARAN KEADAAN SDMK PEMUTAKHIRAN DATA NASIONAL PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PENGELOLA DATA DINKES PROV PEMUTAKHIRAN BANK DATA SDMK PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PROVINSI PENYAJIAN PETA RASIO SDMK & PENDUDUK PENGELOLA DATA DINKES KAB/KOTA PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN DATA PENDUDUK PENDAMPINGAN/VERIFIKASI PELAPORAN/ REGISTRASI PENGELOLA DATA DI FASYANKES PENYAJIAN GAMBARAN KEBUTUHAN BERDASARKAN STANDAR FASYANKES PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN STANDAR SDMK FASYANKES PUSDATIN & UNIT UTAMA LAINNYA

PERMASALAHAN Data Tidak Lengkap Data Tidak Valid Data Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Petugas Tidak Komitmen Petugas Diganti Petugas Tidak Paham Sistem Pendataan Yang Rumit Tidak Ada Fasilitas Koordinator Data Kurang Komitmen MOTIVASI KEMAUAN,MINAT, TAAT  DUKUNGAN ATASAN

APA DAMPAKNYA KALAU DATA AMBURADUL? MALU TIDAK DI PRIORITASKAN DISEPELEKAN Tidak mampu menggambarkan kondisi riil Tidak dapat dievaluasi  perencanaan dan pengembangan sdm

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN?? Membuat Kesepakatan Melaksanakan Kesepakatan Memonitor Dan Memantau Menyepakati Sanksi KONSEKUEN

JADWAL Tw 1 : 1 Jan – 31 Maret, Batas Pengumpulan Data 1 April Tw 2 : 1 Apr – 30 Juni , Batas Pengumpulan Data 1 Juli Tw 3 : 1 Juli – 31 Sep , Batas Pengumpulan Data 1 Okt Tw 4 : 1 Okt – 31 Des , Batas Pengumpulan Data 1 Jan Thn Depan

Terima KASIH