AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN Kelompok 11: Ganjar Pamungkas S Rizkiati Wahyu Utami.
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
TRANSAKSI AKRUAL.
AKUNTANSI BEBAN & BELANJA 9/24/2017 9:41 PM
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
AKUNTANSI TRANSFER.
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMPROV DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BENDAHARA PENGELUARAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Perbendaharaan Negara
Prosedur Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Penatausaan Pengeluaran
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI SKPD Kelompok 2: MUSNAWATI ( ) MAI SISKA ( M. SARBINI ( ) S A P DS A P D.
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN Kelompok 8 : Nurma lutfiana Ria Nur Avni Rozalia 115030207111070 Ami Angelia Pratama 115030207111060

PENGERTIAN Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pengertian Pendapatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Thn 2006: Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 3 3

Akuntansi Pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan daerah Pendapatan level SKPD Pendapatan level Pemda 4 4

Pendapatan Level SKPD Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah yang dalam wewenang SKPD 5 5

Proses Akuntansi Pendapatan - SKPD Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya, PPK mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal: SKPD PPKD Kas di Bend Penerimaan xxx Tidak ada jurnal Pendapatan __________

Proses Akuntansi Pendapatan - SKPD Pendapatan yang diterima kemudian disetor kepada kas daerah. PPK kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan menjurnal “RK PPKD” di Debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit. Pada saat setoran pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat transaksi penerimaan tersebut dengan menjurnal ”Kas di Kas Daerah” di Debit dan ”RK Satker sesuai dengan nama satkernya” di kredit.

Proses Akuntansi Pendapatan - SKPD Penyetoran ke Kas Daerah Penerimaan setoran pendapatan dari Satker SKPD PPKD RK PPKD xxx Kas di Kas Daerah Kas di Bend Penerimaan RK Satker

Pendapatan Level PEMDA Jenis pendapatan selain PAD (seperti, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya) dicatat oleh PPKD pada level pemerintah daerah 9 9

Proses Akuntansi Pendapatan - Pemda Fungsi Akuntansi di SKPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya (selain PAD) dan mencatat jurnalnya, sbb: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan _________

Pengembalian Kelebihan Pendapatan - SKPD Dalam kondisi sebenarnya, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan SKPD yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Beberapa pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) tapi ada juga yang tidak berulang (non recurring). Selain itu, kelebihan pendapatan yang dikembalikan bisa berhubungan dengan pendapatan periode berjalan, namun bisa juga berasal dari pendapatan tahun lalu. Mekanisme pengembalian kelebihan pendapatan SKPD biasanya dilakukan langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga.

Pengembalian Kelebihan Pendapatan - SKPD Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di perode berjalan atau periode sebelumnya, PPK berdasarkan informasi transfer kas dari BUD, mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan sesuai jenisnya ” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dengan menjurnal ” RK Satker sesuai dengan nama satkernya” di debit dan ”Kas di Kas Daerah” di kredit. Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan.

Pengembalian Kelebihan Pendapatan - SKPD Pengembalian kelebihan pendapatan SKPD pada periode berjalan (baik berulang maupun tidak berulang) SKPD PPKD Pendapatan _______ xxx RK Satker RK PPKD Kas di Kas Daerah

Pengembalian Kelebihan Pendapatan - SKPD Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD dengan menjurnal: SKPD PPKD Tidak ada jurnal SiLPA xxx Kas di Kas Daerah

Pengembalian Kelebihan Pendapatan - SKPD Bagan Rangkuman

Pengembalian Kelebihan Pendapatan - Pemda Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan Pemda yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Terhadap pengembalian ini, maka Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Pendapatan ________ xxx Kas di Kas Daerah

Belanja Level SKPD Belanja Daerah Level Pemda

Akuntansi Belanja Akuntansi belanja pada level SKPD dilakukan oleh PPK, dan meliputi akuntansi belanja: UP (uang persediaan) GU (ganti uang) TU (tambah uang) LS (langsung) Gaji LS (langsung) Barang & Jasa Jenis transaksi belanja yang dilakukan pada level pemerintah daerah, seperti belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dicatat oleh PPKD.

Akuntansi Belanja SKPD-UP/GU/TU 1 PPK menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “RK PPKD” di kredit. SKPD PPKD Kas di Bend Pengeluaran xxx RK Satker RK PPKD Kas di Kas Daerah

Akuntansi Belanja SKPD-UP/GU/TU 2 Secara berkala, PPK menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK mencatat transaksi-transaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit. SKPD PPKD Belanja _______ xxx Kas di Bend Pengeluaran Tidak ada jurnal

Akuntansi Belanja SKPD-LS Gaji- 1 Akuntansi Belanja SKPD-LS Gaji- PPK menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK mencatat transaksi belanja dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “RK PPKD” di kredit. SKPD PPKD Belanja Gaji xxx RK Satker RK PPKD Kas di Kas Daerah

Akuntansi Belanja SKPD-LS Gaji- 2 Meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto, namun PPK tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD. Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari rekening Kas Daerah, PPK SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan menjurnal: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Kas di Kas Daerah Xxx Hutang PFK Sewaktu, potongan tersebut ditransfer ke rekening yang terkait, maka transaksi tersebut akan dijurnal: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Hutang PFK xxx Kas di Kas Daerah

Akuntansi Belanja SKPD-LS Barang & Jasa- 1 PPK menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK mencatat transaksi belanja dengan menjurnal ”Belanja sesuai jenisnya” di debit dan “RK PPKD” di kredit. SKPD PPKD Belanja ________ xxx RK Satker RK PPKD Kas di Kas Daerah

Akuntansi Belanja SKPD-LS Gaji- 2 Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari rekening Kas Daerah, PPK SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan menjurnal: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Kas di Kas Daerah Xxx Hutang PFK Sewaktu, potongan tersebut ditransfer ke rekening yang terkait, maka transaksi tersebut akan dijurnal: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Hutang PFK xxx Kas di Kas Daerah

Akuntansi Belanja SKPD-LS Barang & Jasa- 3 Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK juga mengakui penambahan aset dengan menjurnal ”Aset sesuai jenisnya” di debit dan “Diinvestasikan dalam Aset Tetap” di kredit. xxx Kas di Kas Daerah RK PPKD RK Satker Belanja Modal ____ PPKD SKPD Diinvestasikan dlm A.T Tidak ada jurnal Aset _____

Belanja level Pemda 26 26

Akuntansi Belanja Pemda Jenis belanja yangdilakukan pada level pemerintah daerah dan dicatat oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD adalah: Belanja bunga Subsidi Hibah Bantuan sosial Belanja bagi hasil Bantuan keuangan Belanja tidak terduga

Akuntansi Belanja Pemda Fungsi Akuntansi di SKPKD menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D terkait, Fungsi Akuntansi di SKPKD mencatat transaksi ke jurnal sebagai berikut: SKPD PPKD Tidak ada jurnal Belanja ________ xxx Kas di Kas Daerah

TERIMA KASIH 29 29