PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI

Advertisements

Paparan di Hotel Le Meridien, Jakarta, 15 Agustus 2013

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

KEGIATAN USAHA HULU.

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Disampaikan pada acara :

Kewenangan Pengelolaan

SANKSI ADMINISTRATIF.

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM

PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.

RPP PENYELENGGARAAN SPAM

KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME

Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan

PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009

Disampaikan Oleh : KASUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH II

SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.

Perencanaan Perlindungan Lingkungan

PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.

Keselamatan dan kesehatan kerja

PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER

Legalitas Usaha.

PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA

STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pertemuan ketiga APBN.

HAK DAN KEWAJIBAN.

OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn

Wilayah Pertambangan.

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI

Karyawan Karyawati DINPERMADES

Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL MODUL 4 DAMPAKKEGIATANDAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA BIOFISIK KENAIKAN KESEJAHTERAAN BIOFISIK PRIMER.

PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN

Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan

K3 INFORMAL PEKERJA PENAMBANG PASIR

PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL

Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.

USAHA JASA PERTAMBANGAN

USAHA JASA PERTAMBANGAN

PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995

KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA

TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Oleh : Dija Hedistira (E ) Rismawan Yuda (E )

Transcript presentasi:

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pembinaan Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya : pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pengawasan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK : a. teknis pertambangan; b. pemasaran; c. keuangan; d. pengolahan data mineral dan batubara; e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; g. keselamatan operasi pertambangan; h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.

Perlindungan Masyarakat Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak: a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.