KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBANGUNAN SOSIAL Fadli Abdul Aziz ( )
Advertisements

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
FOKUS INTERVENSI PEKERJAAN SOSIAL
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
PROBLEMATIK EKONOMI Pertemuan 2.
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
GOOD GOVERNANCE.
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Erwin Indriyanto, SE.,M.Si
AKSI SOSIAL (SOCIAL ACTION)
Perkembangan Ekonomi Indonesia
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
Management Adalah proses pencapaian tujuan dengan menggunakan sumberdaya dan bantuan orang lain dalam suatu wadah organisasi.
KERANGKA KERJA MEMAHAMI MASALAH KOMUNITAS MAUPUN MASALAH ORGANISASI
II. NILAI DAN ETIKA DALAM PEKERJAAN SOSIAL
KERAGAMAN DAN KESETARAAN
STRATEGI DALAM PROMOSI KESEHATAN NURUL AINI
R. ENKEU AGIATI PY. PELLA YOLANDA
MANAJEMEN UMUM.
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
KONSEP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
Audit SDM.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
SOCIAL WELFARE POLICY kebijakan kesejahteraan sosial
Tiga Model Praktek Pengorganisasian Masyarakat (Rothman & Tropman )
Peran Manajer dan Lingkungan Organisasi
R. Enkeu Agiati p.y. pella yolanda
(Haryono Wicaksono dan
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
PEMBANGUNAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INTERVENSI KOMUNITAS
EKONOMI Kelas / Semester : X / 1 Permasalahan Ekonomi.
EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
ORGANISASI DAN MANAJEMEN 1
PERENCANAAN.
METODE-METODE PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL I HAKEKAT PEKERJAAN SOSIAL
ILMU ALAMIAH DASAR MANAJEMEN
Hakikat sistem sumber dalam pelayanan kesejahteraan sosial
EKONOMI KELAS 10 (UMUM) SMAN 11 KAB. TANGERANG
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
R. Enkeu Agiati P.Y. Pella Yolanda
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
SISTEM EKONOMI SARAH NOFITASARI A
EKONOMI Permasalahan Ekonomi.
Sistem Informasi Manajemen (Pertemuan-6)
Teknik analisis manajemen dan teknik analisis SWOT
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
Audit SDM.
OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP
KONSEP DOKUMENTASI KEPERAWATAN
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
MSDM – Handout 14 Audit SDM
Assalamualaikum Wr. Wb Pertemuan ke-2
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KONFLIK
Pemberian Kompensasi Komunikasi Bisnis Minggu, 11 Nopember 2018
PPt 3.2 ANALYSIS GENDER ”Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan; Pengertian dan model-model Analisis Gender; dan menjelaskan model.
PRINSIP-PRINSIP INTERVENSI MAKRO (The 22 Principles of CD – Jim Ife) OLEH : DIDIET WIDIOWATI 12/8/2018.
EPIDEMIOLOGI PADA LINGKUNGAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
Politik Pertanian Pengertian politik pertanian
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL R. Enkeu Agiati Py. Pella Yolanda

PENGERTIAN KEBIJAKAN SOSIAL Prof. RM. Tittmuss Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang mengarahkan tindakan-tindakan suatu masyarakat kepada tujuan tertentu. Kebijakan itu: a. Merupakan pedoman atau petunjuk b. Petunjuk itu harus dilaksanakan dalam tindakan yang kongkrit c. Dalam setiap kebijakan sosial harus ada tujuan d. Kebijakan itu di dalamnya harus membawa perubahan ( manusia tidak mungkin mempunyai kebijakan apabila manusia tidak melakukan perubahan).

2. Prof. Marshall Kebijakan sosial adalah bentuk campur tangan (intervensi) pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya dengan menyediakan bebrbagai pelayanan-pelayanan sosial, asistensi-asistensi umum, kesehatan, perumahan, dlsb. Kebijakan sosial adalah suatu kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh standard minimum dan kesempatan tertentu.

3. Prof. Malbeach Kebijakan sosial berkaitan dengan yang benar atas jaringan relasi antara orang-orang (laki-laki dan perempuan) dalam masyarakat yang hidup bersama dalam masyarakat atau berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan-kegiatan individu dan kelompok sejauh kegiatan-kegiatan tadi mempengaruhi kehidupan dan kepentingan orang lain. 4. Prof. Hagenbuch Kebijakan sosial adalah suatu kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat untuk memperoleh standard kehidupan minimum dan kesempatan tertentu.

Dari dua definisi tersebut mempunyai 3 unsu utama: Benefitcent ; memberikan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan keuntungan atau memberikan kesejateraan sosial atau pelayanan sosial bagi masyarakat tertentu. Kebijakan sosial mencakup tujuan ekonomi dan tujuan non-ekonomi (mengatur tk upah, standard penghasilan,program pensiun & asuransi kecelakaan) 3. Kebijakan sosial juga mengatur pemerataan (distribusi) sumber kekeyaan maupun sumber penghasilan diantara golongan.

TUJUAN KEBIJAKAN Tujuan akhir kebijakan sosial adalahk\ kesejahteraan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial ditujukan: 1. Untuk mengusahakan kebaiakan, artinya ditujukan untuk memberikan kesejahteraan pada warga negara 2. Kebijakan sosial mencakup baik pada tujuan- tujuan ekonomis maupun non-ekonomis (upah minimum, standard minimum, penghasilan) 3. Kebijakan sosial menyangkut usaha-usaha pemerataan sumber- sumber dari golongan kaya ke golongan miskin.

Secara luas tujuan kebijakan adalah Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah- masalah sosial yang terjadi di masyarakat Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

PERLUNYA MEMPELAJARI KEBIJAKAN SOSIAL Kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang didalamnya menyangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi. Faktor ekonomi dan politik merupakan bagian yang integral (bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya). Tujuan akhir kebijakan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu merupakan kondisi (state of well being), untuk mencapai kesejahteraan manusia harus memenuhi kebutuhannya bauk yang bersifat material maupun non-material.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan dapat begitu saja tetapi secara formal atau legal harus melalui kebijakan sosial yang berlaku. Sebagai pekerja sosial pekerja sosial, tidak akan terlepas dari individu yang menjadi sasaran, garapan pekerjaan sosial dengan segala kebutuhan-kebutuhannya yang unik dan segala permasalahan-permasalahannya. Permasalahan tersebut akan memerlukan intervensi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang biasanya berupa pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut merupakan salah satu instrumen dari kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial perlu kita pelajari. Kebijakan sosial merupaka pelayanan sosial tidak langsung (indirect services), di dalam pekerjaan sosial dalam rangka memfungsikan keberfungsisoan sosial individu masyarakat selalu berhubungan dengan pelayanan sosial, dengan demikian kebijakan sosial sangat perlu dipelajari.

ORIENTASI KEBIJAKAN SOSIAL Kebijakan sosial sidaknya mempunyai 2 orientasi 1. Action Oriented Suatu tindakan untuk mengadakan perubahan 2. Problem Oriented Kebijakan timbul karena adanya masalah Problem adalah suatu tantangan yang memerlukan suatu pemecahan. Problem adalah suatu kondisi yang tidak menggenakan dan apabila dianalisis bisa dipecahkan.

ASPEK-ASPEK KEBIJAKAN SOSIAL Policy as a process kebijakan sosial suatu rangkaian tindakan yang berisi prinsip-prinsip atau pedoman untuk melaksanakan kebijakan Policy as a product Kebijakan sosial sebagai suatu produj yang berisi dokumen, ketentuan, aturan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan Policy as a rulers or regulation kebijakan sosial sebagai peraturan perundang-undangan Policy as planning for social redistribution Kebijakan sosial sebagai suatu perencanaan sosial untuk mencapai tujuan pemerataan, baik pemerataan sumber-sumber pemerataan pendapatan maupun pemilihan pemerataan pemanfaatan sosial.

Instrumen kebijakan sosial Perundang-undangan sosial Administrasi sosial Perencanaan sosial Penelitian sosial Training dan sumber daya manusia

Terima kasih