PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANDUAN RINGKAS PENGOPERASIAN APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN
Advertisements

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Eselon II dan Satker Pusat
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PRANATA KOMPUTER A. GANESWARA WISNU PUTRO S.Kom
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (APLIKASI)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
PERJANJIAN KINERJA.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Contoh penyusunan skp.
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI Disampaikan oleh : Kasi Pemantauan dan Evaluasi I Pekanbaru, 10-11 Oktober 2017 Konsolidasi Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada SNVT Provinsi di Lingkungan DJCK

OUTLINE 01 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP 02 GRAND DESIGN SAKIP 03 PETA STRATEGI 04 SNVT DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP 05 TANTANGAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROVINSI 06 PEMANFAATAN SIMEKA OLEH SNVT TAHUN 2017 07 OUTPUT ACARA

Pasal 3 Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut: a.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; b.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan c.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Pasal 5 Penyelenggaraan SAKIP meliputi : a.  Rencana Strategis; b.  Perjanjian Kinerja; c.   Pengukuran Kinerja; d.  Pengelolaan Data Kinerja; e.  Pelaporan Kinerja; dan f.   Reviu dan Evaluasi Kinerja. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) “Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.” PerPres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Grand Design SAKIP Ditjen Cipta Karya

Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Learning & Growth Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SDM Internal Process Customers/ Stakeholders Meningkatnya kehandalan dan keterpaduan infrastruktur bidang keciptakaryaan dalam mendukung prioritas nasional dari dimensi pembangunan makro ekonomi, pembangunan sektor unggulan, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan pembangunan dan kewilayahan serta pembangunan pertahanan dan keamanan untuk memewujudkan kesejahteraan masyarakat PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN SK3. Peningkatan kontribusi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat SK4. Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat SK2. Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat SK1. Perencanaan, pemrograman, dan pengendalian infrastruktur bidang keciptakaryaan PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGENDALIAN SP4. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni SK5. Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan SK6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya

SNVT DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP

Peran SNVT dimulai saat penyusunan RKAKL 4. Monev Triwulanan 3. Menyusun PK sesuai DIPA 2. Penetapan kebutuhan SDM ASN sesuai nama jabatan yang berlaku 5 Menyusun LaKIP 4. Menyusun SKP yang tercascading dengan PK

TANTANGAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROVINSI

Belum terinternalisasinya SAKIP pada hampir semua unit kerja Indikator Kinerja Unit Kerja dan Individu belum ditetapkan, sehingga belum dapat mengukur kinerja organisasi hingga tingkat individu SIMEKA memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan Perubahan struktur organisasi Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang cukup dinamis SIMEKA belum terintegrasi dengan sistem lainnya seperti SIPPA, SPAN, KRISNA, EHRM, EKINERJA), sehingga menyebabkan masih adanya pengisian beberapa fitur secara manual Pengukuran kontribusi Satker PKP dan PBL Strategis terhadap sasaran “meningkatnya cakupan akses AM” dan “meningkatnya cakupan akses sanitasi” Kelengkapan Data Kinerja baik APBN maupun Non APBN belum tersedia dengan cukup dalam SIMEKA Capaian APBN per provinsi Capaian Non APBN (DAK, APBD I, APBD II) PK Satker Tahun 2015-2016 Realisasi PK Satker Tahun 2015-2016 Karena itu, perlu dukungan dari Satker Sektor untuk melengkapi informasi kinerja Tahun 2015-2016 PK Satuan Kerja belum ditandatangani dan Perlunya PK Revisi bagi unit kerja Satker yang outputnya berubah Eselon II, Balai dan Satker belum menginput data dan informasi Laporan Monev Triwulan

PEMANFAATAN SIMEKA OLEH SNVT TAHUN 2017

FITUR SIMEKA YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SNVT PROVINSI Fitur Utama SIMEKA Banjarmasin (Awal 2017) Update sampai saat ini (Oktober 2017) 1 PERENCANAAN KINERJA SNVT dapat melihat daftar IKU unit kerja hingga individu Sosialisasi IKU Sosialisasi Fitur Cascading SNVT diharapkan mengecek kembali daftar nama jabatan dan IKU yang melekat pada masing-masing individu. SNVT diharapkan dapat memberi masukan/koreksi terhadap daftar IKU SNVT dapat melihat dan mengecek kinerja dari non APBN Belum tersosialisasi SNVT diharapkan dapat memberi masukan terhadap capaian kinerja non APBN 2 PERJANJIAN KINERJA SNVT dapat menyusun PK dan Revisi PK Membuat PK Awal Membuat PK Revisi Perubahan Status PK ( Draft0, Draft1, Final) Penyegaran kembali membuat PK revisi SNVT dapat menyimpan informasi perjalanan DIPA Memasukkan DIPA Revisi Penyegaran kembali memasukkan DIPA Revisi 3 PENGELOLAAN DATA KINERJA SNVT dapat menyimpan informasi monev kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja diatasnya Belum ada fitur yang diperkenalkan Entry informasi pada fitur monev triwulanan Pengukuran kinerja Entry Realiasi Output Perbedaan antara SIMEKA Mataram 2017

FITUR SIMEKA YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SNVT PROVINSI Fitur Utama SIMEKA Banjarmasin (Awal 2017) Update sampai saat ini (Oktober 2017) 3 PENGELOLAAN DATA KINERJA Pada FITUR PENGUKURAN KHUSUS (evaluasi kinerja satker) SNVT berperan aktif mengisi kriteria penilaian berdasarkan SE Dirjen No. 85/2016 tentang Ev Kinerja Satker Belum ada fitur yang diperkenalkan Penjelasan ttg Kriteria Penilaian Entry Nilai Evaluasi Satker yang wajib diisi Satker Lihat overview hasil entry Hasil Penilaian Evaluasi Satker Pengukuran kinerja Entry Realiasi Output 4 PELAPORAN SNVT dapat menyusun LaKIP dengan menggunakan data yang tersedia pada SIMEKA Tabel Monev Tri wulan Deskripsi Tabel Monev Chart SDM View Data Pegawai Tool Lap Monev 3 Bulanan Tool Lakip Outline Bab I : Struktur Data Pegawai Bab II : PK dan Riwayat PK eselon II dan I Bab III : BMN, Riwayat DIPA , Chart SDM Bab IV : Cascading Realisasi Anggaran dan Cascading Laporan PMK 249 5 EVALUASI 6 MANAJEMEN Update Data Pegawai PNS Updata Data Pegawai Non PNS DIPA Revisi Entry data Aset yang menjadi milik sendiri 7 INTEGRASI DATABASE dengan DWH Belum Terkoneksi dg Emon dan Rencana Aksi di DWH. Data DIPA 2017 awal sudah ada Sudah Terkoneksi dg Emon dan Rencana Aksi di DWH

OUTPUT ACARA

OUTPUT ACARA Sosialisasi SIMEKA Updating data SIMEKA Rancangan LaKIP (Uji Coba Penyusunan LaKIP dengan memanfaatkan SIMEKA) Pemanfaatan fitur pengukuran khusus (Evaluasi Kinerja Satker) Lembar Kendali Kelas (Petugas SIMEKA PPK Randal Provinsi) UPDATING DATA SIMEKA CEK SEMUA PK PADA SIMEKA Semua PK latihan dihapus UPLOAD DIPA LaKIP Bab. II Riwayat PK LaKIP Bab. III Riwayat DIPA SDM LaKIP Bab. I Struktur Organisasi Chart SDM SARPRAS LaKIP Bab. III BMN REALISASI OUTPUT LaKIP Bab. IV.II Pencapaian keluaran Pengukuran Evaluasi Satker

1. CEK SEMUA PK PADA SIMEKA HAPUS SEMUA PK YANG DIBUAT PADA SAAT LATIHAN JIKA ADA REVISI DIPA YANG MENYEBABKAN ADANYA PK REVISI HARUS SEGERA DIBUAT Ini adalah daftar gambar dan tabel yang disediakan

2. UPLOAD SEMUA DIPA REVISI YANG ADA RIWAYAT PK (LaKIP Bab II) REVISI DIPA PERUBAHAN OUTPUT 1. UPLOAD DIPA 2. USULKAN OUTPUT BUAT PK REVISI PERUBAHAN ANGGARAN RIWAYAT DIPA (LaKIP Bab III)

Edit pada Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS 3. UPDATE DATA SDM Dasar Hukum : SE Dirjen No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi Satker di DJCK Kepmen. PUPR 41 Tahun 2016 tentang penetapan nama jabatan, kelas jabatan dan besaran Tukin Pegawai di lingkungan Kementerian PUPR Keputusan Kasatker Randal No. 12KPTSCP2017 tentang Struktur Organisasi Randal PIP UPDATE DATA SDM CHART SDM LaKIP Bab III. SDM STRUKTUR ORGANISASI LaKIP Bab II. Struktur Organisasi (Pohon Jabatan Satuan Kerja) Edit pada Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS

SE Dirjen No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi Satker di DJCK

Kepmen. PUPR 41 Tahun 2016

Keputusan Kasatker Randal No Keputusan Kasatker Randal No. 12KPTSCP2017 tentang Struktur Organisasi Randal PIP

MANAJEMEN PEGAWAI PNS DAN NON PNS

4. ISI DATA SARANA DAN PRASARANA LaKIP Bab III. BMN Data Sarana Prasarana  aset yang dimiliki oleh Satker Isi pada Tool LaKIP  Bab III  BMN

Isi pada Pengukuran  Realisasi  Isi Output 5. ISI REALISASI OUTPUT ISI REALISASI OUTPUT LaKIP Bab. IV.II Pencapaian keluaran Pengukuran Evaluasi Satker Isi pada Pengukuran  Realisasi  Isi Output

EVALUASI PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EVALUASI Tool LaKIP Berdasarkan: Peraturan Presiden No. 29 Thn. 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PAN-RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

SIMEKA SEBAGAI ALAT MEMBUAT LAKIP BAB I Struktur Organisasi BAB II Riwayat PK BAB IV.1 Capaian Kinerja Kinerja Tahun N Kinerja 3 Tahun terakhir BAB III Chart / Tabel Kapasitas SDM Tabel Kapasitas Sarpra Riwayat DIPA Membuat LaKIP BAB IV.2 Realisasi Anggaran Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran Konsistensi Rencana VS Implementasi Efisiensi Capaian Hasil Evaluasi Kinerja

TAHAPAN PENYUSUNAN LaKIP MENGGUNAKAN APLIKASI SIMEKA Download outline LaKIP Bab I. Ambil struktur organisasi Bab II. Download Riwayat PK Bab III Download chart SDM sesuai kebutuhan Download exell data BMN dan chart BMN Download riwayat DIPA Bab IV.I. CAPAIAN KINERJA Download Kinerja Tahun N Download Kinerja 3 Tahunan Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN Download Excel PMK Penyerapan Anggaran Konsistensi Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran Efisiensi Manfaat Nilai Evaluasi Kinerja

1. Dowload outline LaKIP (Pelaporan Tool LaKIP  Unduh Outline LaKIP

Outline LaKIP yang diunduh dari SIMEKA

Gambar dan Tabel yang bisa diambil dari SIMEKA

Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS 2. BAB 1.3. STRUKTUR ORGANISASI (Pelaporan Tool LaKIP  BAB I  Struktur Organisasi Agar pada setiap jabatan dalam muncul nama-nama maka HARUS MENGUPDATE data SDM pada menu : Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS

Contoh Pohon Jabatan (Bab I Struktur Organisasi)

PK REVISI hanya dibuat ketika : 3. RIWAYAT PK (BAB 2.2. PERJANJIAN KINERJA) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB II  Riwayat PK PK REVISI hanya dibuat ketika : Terdapat perubahan volume output outcome Terdapat pergantian Kepala Satuan Kerja

4.a. SDM (BAB 3.1. SDM ) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB III  SDM

4.b. BMN (BAB 3.2. BMN ) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB III  BMN

CHART BMN

Manajemen  DIPA  upload DIPA & Usulkan DIPA 4.c. Riwayat DIPA (BAB 3.3. DIPA ) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB III  DIPA  Riwayat DIPA Agar kronologis perubahan revisi DIPA muncul maka riwayat DIPA, maka semua DIPA revisi HARUS DIUPLOAD di SIMEKA. Pada menu : Manajemen  DIPA  upload DIPA & Usulkan DIPA SEMUA DIPA REVISI DIUPLOAD DI SIMEKA TETAPI TIDAK SEMUA DIBUAT PK REVISI

Bab IV.I. CAPAIAN KINERJA a. Download Kinerja Tahun N

Bab IV.I. CAPAIAN KINERJA b. Download Kinerja 3 Tahunan

PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN Download Excel PMK Dari download Excel ini, Anda bisa mendapatkan 6 sheet yang isinya sama dengan 5 fitur sebelumnya. Selanjutnya Anda bisa edit sesuai keinginan

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN a. Penyerapan Anggaran

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN b. Konsistensi Rencana

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN c. Pencapaian Keluaran

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN d. Efisiensi

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN e. Manfaat

Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN f. Nilai Evaluasi Kinerja

FITUR PENGUKURAN KHUSUS -EVALUASI SATKER-

ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA 01. PLANNING (perencanaan program) ORGANIZING (pengorganisasian & SDM dan fasilitas & prasarana kerja) 02. 03. ACTUATING (Pelaksanaan anggaran, progress keuangan dan fisik kecuali Randal) 04. CONTROLING (Keberhasilan program dan pelaporan) 05. DATABASE (Peningkatan kualitas data) Pendekatan Penilaian Kinerja

INDIKATOR EVALUASI SATKER - PLANNING Randal Pendampingan Perencanaan Program Keberadaan RPIJM yang Update di setiap Kab/Kota Verifikasi Memorandum Program oleh PPK Randal Diverifikasi dengan paraf = 100, tidak ada paraf =50 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑅𝑃𝐼𝐽𝑀 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑣𝑖𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 Satker Sektor Perencanaan Program   Verifikasi Memorandum Program oleh KaSatker Diverifikasi dengan paraf = 100, tidak ada paraf =50 Terpenuhinya dokumen perencanaan (Readiness Criteria) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor

Fasilitas dan Prasarana Kerja INDIKATOR EVALUASI SATKER - ORGANIZING Randal dan Satker Sektor Pengorganisasian dan SDM 1. Nilai Assesmen Kepala Satker 2. Nilai Assesmen PPK 3. Dukungan SDM Satker Jumlah SDM (Rangkap jabatan) Kelengkapan sertifikat Masa kerja yang relevan dengan jabatannya 4. Nilai LAKIP 5. Nilai SKP Fasilitas dan Prasarana Kerja Ketersediaan internet s/d 10 MBPS Masa pemakaian kantor   < 5 Tahun = 50% 5-10 Tahun = 75% >10 Tahun = 100% PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PE) Pusat (Sesditjen – Kepegawaian)

INDIKATOR EVALUASI SATKER - ACTUATING Randal dan Satker Sektor Pelaksanaan Anggaran 1. Nilai SAIBA dan Nilai Simak BMN Progres Penyerapan Anggaran Progres Pelaksanaan (khusus kegiatan fisik) –Satker Sektor 4. Nilai LHP oleh BPK dan Itjen -Randal 4. Nilai LHP oleh BPK, ITJEN, dan BPKP (untuk loan) –Satker Sektor 5. Nilai BMN –Satker Sektor Pelaksanaan Pelelangan 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PDSI - eMon) Pusat (Sesditjen – Keuangan) Pusat (Sesditjen – BMN)

Tersedia/tidak tersedia Laporan Tahunan KaSatker INDIKATOR EVALUASI SATKER - CONTROLING Randal dan Satker Sektor Keberhasilan Program Output kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Satker Outcome kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Satker Pelaporan Pelaksanaan pelaporan pekerjaan Tersedia/tidak tersedia Laporan Tahunan KaSatker 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑑𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝐾 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑑𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝐾 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PE)

INDIKATOR EVALUASI SATKER - DATABASE Randal Pemenuhan/ Dukungan Terhadap Database Kepatuhan Penyediaan Data Kepatuhan Mengisi data e-Mon Update dilaksanakan benar dan tepat waktu = 100 Update dilaksanakan benar tidak tepat waktu = 60 Update dilaksanakan tetapi belum benar = 40 Tidak melakukan update = 0 Satker Sektor Pemenuhan/ Dukungan Terhadap Database Kepatuhan Penyediaan Data Ketersediaan Database Tersedia/tidak tersedia database Kepatuhan Mengisi data e-Mon Kepatuhan Data Profil Tersedia/tidak tersedia data Update dilaksanakan benar dan tepat waktu = 100 Update dilaksanakan benar tidak tepat waktu = 60 Update dilaksanakan tetapi belum benar = 40 Tidak melakukan update = 0 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PDSI - eMon)

PENILAIAN 91 – 100 : Sangat Memuaskan 71 – 90 : Memuaskan 51 – 70 : Cukup Memuaskan 0 – 50 : Belum Memuaskan Angka maksimal 100 Kategori ini dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dari kinerja yang dievaluasi berdasarkan seluruh indikator yang ada

FITUR PENGUKURAN KHUSUS EVALUASI SATKER INPUT KRITERIA PENILAIAN LIHAT HASIL INPUT OVERVIEW LIHAT NILAI PERFORMANSI SATKER LAPORAN HASIL EVALUASI SATKER lampiran

HALAMAN BERANDA FITUR PENGUKURAN KHUSUS

HALAMAN KRITERIA PENILAIAN EVALUASI SATKER Tampilan perlu diperbarui

HALAMAN OVERVIEW EVALUASI SATKER Tampilan perlu diperbarui

HALAMAN LAPORAN HASIL EVALUASI SATKER

GRAFIK HASIL EVALUASI SATKER

RUMUS EVALUASI SATKER ADA =100; TIDAK ADA 50 >10 tahun =100 6-10 = 66,6 1--5 = 33,3 0 = 0 - RATA2 3 PEGAWAI KANTOR > 10 TAHUN = 100 5-10 = 75 0-4 = 50

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH RANDAL PROPINSI ??? 1. PANTAU PK (PASTIKAN BAHWA SEMUA PK SEKTOR YANG ADA DI SIMEKA ADALAH PK YANG BENAR / BUKAN LATIHAN) 2. PANTAU DIPA REVISI (PASTIKAN BAHWA DIPA REVISI DARI SEKTOR TELAH DIUPLOAD PADA SIMEKA) 3. PANTAU UPDATE DATA SDM DAN & BMN SATKER SEKTOR 4. UPDATE DATA SDM RANDAL & DATA BMN RANDAL 5. ISI PENGUKURAN KHUSUS “EVALUASI SATKER” 6. PANTAU REALISASI OUTPUT MASING-MASING SEKTOR 7. VERIFIKASI LAKIP YANG DIUPLOAD SATKER

PROGRESS PK SATKER PADA TAMPILAN DI RANDAL PROVINSI

UPDATE DATA SDM UNTUK RANDAL PROVINSI

UPDATE DATA BMN UNTUK RANDAL PROVINSI

ISI PENGUKURAN KHUSUS “EVALUASI SATKER” UNTUK RANDAL PROVINSI

PANTAU REALISASI OUTPUT MASING-MASING SEKTOR

VERIFIKASI LAKIP SEKTOR

MENU UNTUK MENGUBAH USERNAME DAN PASSWORD

LEMBAR KENDALI PETUGAS SIMEKA PADA PPK RANDAL

LEMBAR KENDALI PETUGAS SIMEKA PADA PPK RANDAL

TERIMA KASIH