RISALAH LELANG dasar hukum

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Advertisements

UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(KASUBDIT BINA LELANG I) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BAGIAN SURAT DAN FUNGSINYA
Penghapusan Piutang Negara
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PERANAN DAN FUNGSI NOTARIS DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT
Pertemuan ke – 8 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pendaftaran Hak Tanggungan
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima
 Hak paten diperlukan agar tidak dilakukan pelanggaran hak cipta. Belakangan ini banyak sekali dijumpai peniruan baik dalam tulisan maupun produk yang.
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SKMHT Notariil ?.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Kementerian Keuangan RI
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
SOSIALISASI SITU.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
PROFESI-PROFESI YANG TERBUKA UNTUK SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN BERGELAR (SH, SPN, SP1, CN,MKN) (NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/PEJABAT.
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Oleh : N. Pininta Ambuwaru SH.MM.MH.LL.M
EKSEKUSI.
3. Kaki Akta/Akhir Akta/Penutup Akta
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
Perjanjian Kredit Perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terpinci, namun dapat tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, tentang Perjanjian.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
Jaminan Fidusia Ernu Widodo.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Sistem pendaftaran paten (dahulu)
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
HAK TANGGUNGAN TANAH & BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
Pengertian surat Surat adalah informasi tertulis yang dapat di gunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang di buat dengan pensyaratan tertentu.  Macam-macam.
KEPAILITAN DAN PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PENDAFTARAN TANAH. Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan : 1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan.
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN – Bag. IV
PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA)
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

RISALAH LELANG dasar hukum Vendu Reglement pasal 37, 38 dan 39 PMK 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 77 s.d pasal 88 PER-03/KN/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Risalah Lelang, Untuk Lelang Sukarela Lampiran Format A.19. PER-03/KN/2012 Tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh kantor Pejabat Lelang Kelas II

RISALAH LELANG Bagian Kepala Bagian Badan Bagian Kaki

BAGIAN KEPALA Hari, Tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka Nama lengkap dan tempat Kedudukan Pejabat Lelang Nomor / tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang dan Nomor / tanggal surat tugas khusus untuk Pejabat Lelang Kelas I Nama lengkap, Pekerjaan dan tempat Kedudukan / domisili penjual Nomor / tanggal surat Permohonan Lelang Tempat Pelaksanaan Lelang Sifat Barang Yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang

h. Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan : 1) Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan 2) SKT dari Kantor Pertanahan dan 3) Keterangan lain yang membebani apabila ada Dalam Hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah jenis dan spesifikasi barang Cara Pengumuman Lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual Cara Penawaran lelang dan Syarat-syarat Lelang.

2.BAGIAN BADAN Banyak PenawaranLelang yang Masuk dan sah Nama/Merek/Jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang Nama, Pekerjaan dan alamat Pembeli atas Nama Sendiri atau sebagai Kuasa atas Nama Orang Lain Bank Kreditor sebagai Pembeli untuk orag atau badan hukum/usaha yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank kreditur sebagai Pembeli Lelang Harga lelang dengan angka dan huruf Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi

3.BAGIAN KAKI Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf Banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf. Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf. Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf Tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan PL, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/Kuasa Pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak