TATA CARA PEMERIKSAAN.

Ketetapan Fiktif Negatif
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TATA CARA PEMERIKSAAN KASUS
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
SK PEMBERHENTIAN PNS PEJABAT YBW MENETAPKAN Oleh
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
GUGATAN TATA USAHA NEGARA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYIDIKAN.
PEMBERHENTIAN PNS.
KOMNAS HAM.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
PENYUSUNAN KODE ETIK APARATUR
Impeachment atau Pemakzulan
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
JULIA LELI KURNIATRI, S.H., M.H
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.1/2011
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA
KULIAH KE-14 IMBALAN BUNGA
Materi 13.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Matakuliah : F Aturan Pasar Modal
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Alasan mengajukan gugatan
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
KEKUASAAN KEHAKIMAN.
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERADILAN Tata Usaha Negara
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
FORMAT PEMBINAAN PNS.
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
Tata Cara Pengajuan Banding Administrasi ke BAPEK
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
TINDAK LANJUT LHP DAN PEMANTAUAN KERUGIAN NEGARA