KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Disampaikan dalam Media Briefing Retro Cafe, Jakarta, 16 Februari 2012.
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Republik Indonesia
Periode Presiden 2. Wakil Presiden (WaPres) 3. Sekretaris Jenderal (SekJen) 4. Menteri Urusan Domestik 5. Menteri Pemuda,
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
ILLEGAL FISHING.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Sekretariat Jenderal (Setjen)
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
USULAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO DAN PUSAT DI BAWAH MENTERI
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
STATUS JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS STANDARDISASI
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEMENTERIAN KOMINFO 29 DESEMBER 2010
Deskripsi Struktur ORGANISASI PPI Kanto Corporation
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERTEMUAN 10 LANJUTAN PENGORGANISASIAN (DISAIN STRUKTUR ORGANISASI)
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN KKG DAN MGMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Badan Karantina Pertanian
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4