Matakuliah : F Aturan Pasar Modal

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMBALAN BUNGA XII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan.
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
PENYIDIKAN.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
KOMNAS HAM.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
ATURAN PASAR MODAL PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DISUSUN OLEH:
Landasan Hukum Pasar Modal Pertemuan ke-02
1 Pertemuan #11 PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN Matakuliah: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan Tahun: 2006 Versi: 1.
Tindak Pidana di Bidang Perbankan & Money Laundering
UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Menjangkau yang tak Terjangkau
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PERTEMUAN KE-5.
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
Pengetahuan lain yang Mempertajam Profesi Pertemuan 13
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
PENYIDIKAN NEGARA.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
ETIKA PROFESI DOKTER POKOK BAHASAN DOKTER KEDOKTERAN TUJUAN
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PATEN ( 2) -
Materi 10.
Menjangkau yang tak Terjangkau
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
IMBALAN BUNGA DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
KUP II.
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
PEMERIKSAAN.
UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
UU REPUBLIK INDONESIA NO
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENYIDIKAN.
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
EMITEN & PERUSAHAAN PUBLIK PERTEMUAN 6
Materi 14.
Matakuliah : F Aturan Pasar Modal
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Login.
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
Materi E-Learning Senin, 4 Nov 2013 PENGATURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN HUKUM PERUSAHAAN (7)
PELAPORAN & KETERBUKAAN INFORMASI PERTEMUAN 7
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (hari ke-IV)
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Kelompok VIII Venna Melinda Putri Pertiwi
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
INFRASTRUKTUR PASAR MODAL Pertemuan 16
Aspek Hukum Dalam Pembangunan UNIVERSITAS TADULAKO By : AMMAR MUHAMMAD F
PENGADILAN NEGERI SERANG
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
Transcript presentasi:

Matakuliah : F0332 - Aturan Pasar Modal Tahun : 2009 PEMERIKSAAN,PENYIDIKAN, SANKSI ADMINISTRATIF, & KETENTUAN PIDANA PERTEMUAN 10

Landasan hukum Landasan hukum dari pemeriksaan, penyidikan, sanksi administratif dan juga ketentuan pidana dalam dunia pasar modal Indonesia adalah pada UU No 8 tahun 1995, terutama pada bab XIII, bab XIV, bab XV dan juga bab XVI. Bina Nusantara University

Landasan hukum ( lanj ) Pihak yang melakukan pemeriksaan di BAPEPAM berwenang untuk melakukan hal-hal berikut ini : Meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana pelanggaran UU PM - melakukan pemeriksaan atas catatan, pembukuan dan juga dokumen pihak lain yang diduga terlibat dalam pelanggaran UU PM dan juga aturan pelaksanaannya. Bina Nusantara University

Landasan hukum ( lanj ) Kewenangan penyidik Bapepam (sesuai dengan pasal 101 UU pasar modal ) adalah : - menerima laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di pasar modal. - melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal -memanggil, memeriksa dan juga meminta keterangan dari berbagai pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi di tindak pidana pasar modal - melakukan pemblokiran atas rekening bank dan atau lembaga keuangan lain dan juga pihak lain yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pasar modal - meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di pasar modal Bina Nusantara University

Landasan Hukum ( lanj ) Sanksi administratif yang dilakukan oleh BAPEPAM dalam hal ini adalah : - peringatan tertulis - denda Pembatasan kegiatan usaha Pembekuan kegiatan usaha - pencabutan izin usaha Pembatalan persetujuan - pembatalan pendaftaran Bina Nusantara University

Landasan Hukum ( lanj ) Landasan hukum lainnya adalah dalam PP No 46 tahun 1995 yang khusus membahas tentang pemeriksaan dalam pasar modal.Disebutkan dalam PP tersebut adalah tujuan pemeriksaan, norma pemeriksaan, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan. Bina Nusantara University

AKHIR MATERI 10 SELAMAT BELAJAR Bina Nusantara University