PENGANTAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 Disampaikan pada : BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009 Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009 KANWIL DJP DI YOGYAKARTA.
Advertisements

Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) M-10
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB

Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
B EA P EROLEHAN H AK A TAS T ANAH DAN B ANGUNAN Presented By: Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pajak Bumi & Bangunan.
Subjek Dan Tarif BPHTB Yeni Puspita, SE., ME.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan #3 PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN PBB
Pelatihan Bendahara PERPAJAKAN.
PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI.
Pajak Bumi dan Bangunan
DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1 (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) NJOP ? 3 (1 ). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu : Harga rata2 y g diperoleh dari.
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Presented by: Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak PBB Mohamad Tarjono, S.Pd.
PENGANTAR PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
OLEH: PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H
DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Perpajakan Fiki andika A
PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
Dasar Pengenaan dan Perhitungan PBB
Hukum Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
KEBIJAKAN FISKAL.
Pengantar Pajak Bumi dan Bangunan
Pertemuan #2 PENGANTAR PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
Pajak Bumi dan Bangunan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
UNDANG-UNDANG Nomor 12 TH 1984 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
PAJAK PENAMBAHAN NILAI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN
Pajak Bumi dan Bangunan
KEBIJAKAN FISKAL.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2
DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PERTEMUAN 11 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pajak Bumi dan Bangunan
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan
Ketentuan Pajak Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Bagian 2 1.
Pajak Bumi & Bangunan.
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
Transcript presentasi:

PENGANTAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pengantar Perpajakan

SUBJEK PAJAK MEMPUNYAI SUATU HAK ATAS BUMI, DAN ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN ATAU MEMILIKI MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH BANGUNAN Pengantar Perpajakan

OBJEK BUMI = PERMUKAAN BUMI DAN TUBUH BUMI YANG ADA DI BAWAHNYA BANGUNAN = KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN Pengantar Perpajakan

OBJEK YG DIKECUALIKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ( TEMPAT IBADAH, SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL ) DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN, PENINGGALAN PURBAKALA MERUPAKAN HUTAN LINDUNG, HUTAN SUAKA ALAM, HUTAN WISATA, TAMAN NASIONAL, Pengantar Perpajakan

Lanjutan.. DIGUNAKAN OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT JENDERAL DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL Pengantar Perpajakan

SEKTOR PBB PERKEBUNAN,KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN Pengantar Perpajakan

ISTILAH SPOP= Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak NOP=Nomor Objek Pjk adalah identitas yang telah distandarisasi dan melekat pada objek /11.22.333.444.555.6666.7 NJOP =Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar Pengantar Perpajakan

Lanjutan......... NJOPTKP=Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah Besaran Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak NJKP=Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak ( persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya ) TARIF=0.5% SPPT=Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah Surat Yg Digunakan oleh DJP untuk memberitahukan pajak yang terutang Pengantar Perpajakan

CONTOH PENGHITUNGAN PBB : OBJEK PAJAK LUAS KELAS NJOP PER M2 TOTAL NJOP Bumi 818 A33 36.000 29.448.000 Bangunan 40 A13 16.2000 6.480.000 NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB 35.928.000 NJOPTKP 6.000.000 NJOP untuk perhitungan PBB 29.928.000 NJKP 20% 5.985.600 PBB Terhutang 0.5% 29.928 Pengantar Perpajakan

SEKIAN DAN TERIMA KASIH Pengantar Perpajakan