Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Advertisements

Hukum Pajak Dosen Haryono.AS,S.Pd NIP
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
Oleh: ENI UTARI, S.Pd & IFAN MUZAKKI, S.Pd.
Strategi Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Oleh: Muhtar Mahmud.
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ( Sebagai ( Sebagai Pengganti UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000) DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS.
Pajak Daerah & Retribusi Daerah
STATISTIK KEUANGAN DAERAH
PEMBEDAAN DAN PEMBAGIAN JENIS PAJAK
PEMBIAYAAN KOTA.
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI
Pemkot Semarang Selalu tidak berpihak pada pedagang pasar Analisa Studi Dokumen Pattiro Semarang 21 Januari 2011.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Manajemen Penerimaan Daerah
DESENTRALISASI FISKAL
DESENTRALISASI FISKAL
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pajak Mohamad Tarjono, S.Pd.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PAJAK DAERAH.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Tarif Pelayanan Publik
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
RETRIBUSI DAERAH.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Pengantar Pendapatan Daerah
Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:
Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Pajak Daerah
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
DASAR – DASAR PERPAJAKAN
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Retribusi Daerah
PAJAK.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Formative test PERPAJAKAN 1
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
PAJAK STNK KELOMPOK 1.
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
AZAS-AZAS PEMERINTAHAN
Analisis Investasi dan Penentuan Harga Pelayanan Publik
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
DASAR DASAR PERPAJAKAN
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
HUKUM KUMPULAN PERATURAN YANG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI YANG BERTUJUAN MENGADAKAN KETERTIBAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT PERATURAN YANG BERSIFAT MEMAKSA.
Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Retribusi Jasa Usaha 1 1.
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Retribusi Daerah

Deskripsi dan Tujuan DESKRIPSI: Topik ini menjelaskan definisi retribusi daerah, fungsi retribusi daerah serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan retribusi daerah TUJUAN: Peserta memahami pengertian dan fungsi retribusi daerah Peserta memahami jenis-jenis retribusi daerah Peserta memahami prinsip dan metode penetapan tarif retribusi daerah Peserta memahami masalah-masalah dalam penerapan retribusi daerah

Bahasan 1 Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah 2 Jenis-jenis Retribusi Daerah 2 Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah 3 Masalah-masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah 4

Pengertian dan Fungsi Retribusi Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah Dapat dipaksakan Mendapat prestasi kembali secara langsung Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu Khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Jenis-jenis Retribusi Daerah Retribusi jasa umum Pungutan atas pelayanan umum Retribusi jasa usaha Pungutan atas pelayanan yang menganut prinsip komersial Retribusi perizinan tertentu Pungutan atas pelayanan perizinan tertentu

Jenis-jenis Retribusi Daerah (2) Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Retribusi KTP dan Akte Capil Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Pengendalian lalu-lintas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah   Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Perpanjangan IMTA

Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Daerah Tarif Retribusi Jasa Umum Tarif Retribusi Jasa Usaha Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan Metode Penetapan Tarif Retribusi Daerah Justifikasi Retribusi Pelayanan Barang privat vs barang publik Ekonomi efisiensi Prinsip manfaat Argumen Kontra Berkaitan Dengan Retribusi Kesulitan administrasi/biaya Orang miskin tidak mampu membayar Eksternalitas, barang merit dan kewajiban hukum

Metode Penetapan Harga Retribusi Harga berdasarkan biaya marjinal Biaya operasional variabel Biaya overhead semi variabel Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam memberikan pelayanan Aset modal tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan permintaan (keterbatasan kapasitas) Tidak memperhitungkan biaya modal historis

Ringkasan Prinsip dan Praktek Retribusi Beberapa pelayanan barang dan jasa yang disiapkan oleh pemerintah lebih tepat apabila dibiayai melalui retribusi Kegagalan menetapkan retribusi menyebabkan distorsi harga relatif dan pemborosan sumber daya, dan mengurangi pilihan konsumen

Masalah-masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah Perda bermasalah Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD Kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan subyek, obyek dan tarif retribusi daerah Pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah