BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARGO HOTEL, 24 OKTOBER 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pagu Anggaran BNPP Tahun 2012 : Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 30 Juni 2011, alokasi pagu anggaran BNPP Tahun 2012 sebesar Rp.248,76 Milyar (terdapat.
Advertisements

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI NTB
AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Kegiatan Statistik Kehutanan
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2017
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
HARIS SYAHBUDDIN KEPALA BBP2TP
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DAN DRAFT JUKNIS DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAK SUB BIDANG PERTANIAN.
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI DAERAH PERBATASAN
PETUNJUK UMUM APBNP 2017 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
Disampaikan oleh : Direktur Perbenihan Hortikultura
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Dr. Ir. Atien Priyanti SP, M.Sc
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
LESSON LEARNED DISKUSI PENAJAMAN PROGRAM
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PRODUKSI DAN PERCEPATAN HILIRISASI BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
KEYNOTE SPEECH Ketahanan Pangan Untuk Kesejahteraan Petani
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
Oleh: Risyana Hermawan
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Membangun Pertanian Modern di Wilayah Perbatasan FARID BAHAR Bogor, 8 Maret 2018.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
EVALUASI PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN 2017 DAN RANCANGAN KEGIATAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN 2018 Disampaikan oleh: DIREKTUR.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA 2018
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
PEMAPARAN UPBS 2017/2018 Tim UPBS
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
BPTP : Kepulauan Riau RENCANA KEGIATAN TA.2018
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Oleh: Ir. FAUZIAH, MSi Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu, 1-2 Agustus 2018.
TANTANGANNYA PADA MASA DEPAN
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Transcript presentasi:

BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARGO HOTEL, 24 OKTOBER 2017 EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR DI WILAYAH PERBATASAN RI-VIETNAM RI-INDIA RI-THAI RI-AUSTRALIA RI-PNG RI-SIN RI-MAL RI-PHIL RI-PALAU RI-SING RI-RDTLLESTE BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARGO HOTEL, 24 OKTOBER 2017

PENDAHULUAN Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai "beranda terdepan dari NKRI” Membangun wilayah perbatasan menjadi lumbung pangan; - Mendorong pertumbuhan ekonomi - Mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah dan antar pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan Dasar Hukum Pengembangan Perbatasan: Undang Undang Nomor : 43/2008 PERPRES Nomor 44/2017 : Perubahan PERPRES 12/2010 tentang Pengelolaan Perbatasan Nasional Focus Pengembangan Perbatasan: 10 PKSN 13 Provinsi, 41 Kabupaten dan 187 Kecamatan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.050/5/2017, Tentang Tim Pengembangan Lumbung Pangan di Wilayah Perbatasan ,dimana untuk tahun 2017 pengembangan perbatasan focus pada 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua

TARGET LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015-2019 PKSN KAWASAN PERBATASAN DARAT ; Paloh-Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar. Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar. Atambua, Kab. Belu, Prov. NTT. Jayapura, Kota Jayapura, Prov. Papua.   PKSN KAWASAN PERBATASAN LAUT Sabang, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Ranai, Kab. Natuna, Provinsi Kepri. Nunukan, Kab. Nunukan ,Prov. Kaltara. Tahuna, Kab. Kep. Sangihe, Prov. Sulut. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku. 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 187 Kecamatan 41 Kabupaten/Kota 13 Provinsi LOKASI PRIORITAS TARGET 2017 150 Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Pengembangan LPBE -WP Mengembangkan lumbung pangan berbasis potensi sumberdaya serta kebutuhan wilayah dan ekspor dalam rangka swasembada dan ekspor pangan guna mendukung pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan Makin stabilnya ketahanan pangan di wilayah perbatasan ::> terpenuhinya kebutuhan pangan Tumbuh dan berkembangnya investasi dan ekspor pangan di wilayah perbatasan Makin berkembangnya pertanian modern dan ekonomi di wilayah perbatasan

Potensi Sumberdaya Dan Sasaran Pengembangan Potensi sumberdaya alam besar dan prospektif untuk pengembangan pertanian berorientasi ekspor ::> sudah ada komoditas pertanian yang diperdagangkan lintas batas negara dan banyak komoditas pertanian prospektif yang bisa untuk ekspor Tujuan : Mengembangkan pertanian berbasis potensi sumberdaya serta kebutuhan wilayah dan ekspor terutama untuk swasembada dan ekspor pangan guna mendukung pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan Sasaran Pengembangan : Meningkatnya produksi dan makin stabilnya ketahanan pangan, tumbuh dan berkembangnya investasi dan ekspor komoditas pertanian, makin meningkatnya kegiatan ekonomi dan kesejehateraan masyarakat di wilayah perbatasan

PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN LINTAS BATAS NEGARA Kabupaten/Provinsi Negara tujuan Eksisting Prospektif Sanggau (Kalbar) Malaysia Beras organik, pisang, lada, lateks, TBS, CPO Beras premium, jagung, sayuran Nunukan (Kaltara) Malaysia, Brunei Beras Adan, TBS , biji kakao, pisang, lateks Beras premium, jagung Malaka dan Belu (NTT) Timor Leste Babi potong, daging babi olahan, kacang hijau, kacang tanah, sapi, pakan Kambing, itik, ayam, mete, cabai, bawang merah, mangga, pisang Merauke (Papua) PNG Beras, telur, sayuran, sagu, ubi, vanili, babi Jagung, gula kelapa Natuna (Kepri) Singapura, Malaysia Buah lokal Beras, lada, sayuran

KABUPATEN KOMODITAS PRIORITAS PENGEMBANGAN LPBE-WP Propinsi Kabupaten Prioritas Komoditas prioritas Tinggi Sedang Kepulauan Riau Lingga, Natuna, Karimun Batam, Bintan, Anambas Padi, sayuran, buah Kalimantan Barat Sambas, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu Sintang Padi, jagung, sayuran Kalimantan Utara Nunukan Malinau Padi, bawang, cabai Papua Merauke Jayapura, Keerom, Peg. Bintan, Boven Digoel Padi, jagung NTT Malaka, Belu TTU, Kupang, Alor, Rote Ndau, Sabu Raijua Jagung, sapi, bawang merah

PROGRES DAN PEMBELAJARAN PELAKSANAAN LPBE-WP BIRO PERENCANAAN - KEMENTERIAN PERTANIAN RI

PANEN DAN LAUNCHING EKSPOR BAWANG MERAH NTT Bawang merah dikembangkan di Malaka dan Belu seluas 70 hektar dengan bantuan biaya dari APBD setempat dg pendampingan peneliti dan penyuluh BPTP NTT Pengembangan bawang merah diinisiasi BPTP NTT melalui percontohan skala luas Launching ekspor bawang merah dari Malaka ke Timor Leste sebanyak 30 ton (10 ton dari Malaka dan 20 ton dari Belu) pada 20 Oktober 2017 melalui PLBN Motamasin yang dihadiri oleh Delegasi Kemtan Timor Leste Pembelajaran yang bisa dipetik: Peran dan partisipasi aktif Pemda (produksi hingga pemasaran) penting dan utama; Pemilihan komoditas dan produk harus disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pasar negara tujuan ekspor; Harga produk pertanian harus mampu bersaing di negara tujuan ekspor (efisiensi produksi harus ditingkatkan).

Kemajuan dan Pembelajaran Kegiatan Pengembangan di NTT

PANEN DAN LAUNCHING EKSPOR BERAS DI KALBAR Pengembangan Padi dan Jagung di Sanggau yang untuk tahun 2017 seluas 5.000 hektar dan 7.000 hektar dg pembiayaan dari APBN dan APBD; Pendampingan BPTP Kalbar melalui percontohan budidaya Jarwo Super seluas 100 ha di Desa Tunggal Bhakti (Lokasi Panen dan Launching Beras); Launching ekspor beras premium dari Sanggau ke Malaysia sebanyak 25 ton pada tanggal 20 Oktober 2017 melalui PLBN Entikong; Pembelajaran yang bisa dipetik: Peran dan partisipasi aktif Pemda menjadi kunci utama keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan LPBE-WP; Proses negosiasi ekspor berbeda antar negara  perlu kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung; Kualitas dan harga produk pertanian harus mampu bersaing di negara tujuan ekspor.

Kemajuan dan Pembelajaran Kegiatan Pengembangan di Kalbar

JOIN INVESMENT AGREEMENT IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA

MEMBANGUN KEMITRAAN PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN JAGUNG di kalbar BRI dan PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill di Kementan, 10 Juli 2019

Progres realisasi lpbe di kepulauan riau Kesiapan Ekspor komoditas Pisang dan Nenas ke Singapura Kemitraan dengan PT Alamanda Rencana Ekspor Minggu I Desember Sudah tersedia Gudang Penyimpanan di Kabupaten Karimun dan Tenaga dari Perusahaan untuk mempersiapkan Balai Karantina Provinsi Kepulauan Riau sedang mempersiapkan dokumen untuk ekspor Akan dilaksanakan FGD dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun Bantuan craine untuk angkutan kontainer dari PT Timah Kendala : Sarana transportasi kapal berpendingin belum sesuai penawaran harga Progres realisasi lpbe di provinsi papua Target Pengembangan Komoditas Pertanian di Kabupaten Merauke Padi Organik seluas 5.020 Ha realisasi seluas 20 Ha Jagung 1000 Ha realisasi seluas 73 Ha

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LPBE-WP KE DEPAN Menyediakan anggaran khusus (tagging/ear mark) untuk kegiatan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan sesuai potensi dan kondisi wilayah setempat; Mempercepat pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pertanian serta tata niaga ekspor di wilayah perbatasan Mendorong Launching ekspor komoditas pertanian di wilayah perbatasan lainnya (KepriSingapura; KaltaraBrunei/Malaysia; PapuaPNG); Melakukan market inteligent dan menetapkan target ekspor secara jelas: komoditas, bentuk dan standar produk serta jumlah dan negara tujuannya; Mendorong dan memfasilitasi pelibatan/investasi swasta serta eksportir dalam pengembangan pertanian yang berorientasi ekspor.

Terima kasih

DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 Tentang WILAYAH NEGARA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN PERATURAN KEPALA BNPP NOMOR 2 TAHUN 2014 Tentang PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

LAPORAN PROGRAM PERBATASAN TA.2017 LAPORAN KE SEKRETARIAT PRESIDEN LAPORAN KE BNPP Mencakup 13 Provinsi Perbatasan Dilaporkan setiap tanggal 10 setiap bulan LAPORAN KE MENTERI PERATNIAN Laporan Program LPBE-WP setiap Triwulan Focus 5 Provinsi dan 15 Kabupaten (Kepmentan 319/2017). Supaya terkoordinasi dengan baik/satu pintu dimohon Es-I melaporkan sesuai format ke Biro Perencanaan, Bagian Perencanaan Wilayah ke e-mail: rorenwilayah@gmail.com.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERATNIAN DI PERBATASAN Anggaran APBN (TP, Dekon) Untuk 13 Provinsi Perbatasan  Dari Sim Monev Anggaran Kemenkeu Total Anggaran Rp. 1,60 T DAK BIDANG PERTANIAN (unt 41 Kab Perbatasan) Dari SIM Monev DAK Kementan Total Anggaran Rp. 101,86 M 20

LAPORAN ESELON I PER SEPTEMBER 2017 BIRO PERENCANAAN - KEMENTERIAN PERTANIAN RI

1. Anggaran Ditjen Tanaman Pangan di Wilayah Perbatasan Tahun 2017 Rp. 000,- No Provinsi Kabupaten Anggaran Realisasi (Sept) % 1 Aceh Aceh Besar 3.409.309 2.072.459 60,8 2 Sumatera Utara Serdang Bedagai 4.856.360 858.000 17,7 3 Riau Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Kota Dumai, Indragiri Hilir 17.447.510 7.313.250 41,9 4 Kepulauan Riau Kep. Anambas, Natuna, Bintan, Batam, Lingga 1.240.297 428.545 34,6 5 Kalimantan Barat Sambas, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang 112.259.020 11.915.130 10,6 6 Kalimantan Timur Mahakam Hulu, Berau 9.195.920 5.169.310 56,2 7 Kalimantan Utara Malinau, Nunukan 10.082.770 208.000 2,1 8 Sulawesi Utara Kepulauan Talaut, Sangihe 11.360.940 1.895.940 16,7 9 Maluku Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat 4.906.420 985.000 20,1 10 Maluku Utara Pulau Morotai 4.541.960 3.090.000 68,0 11 Nusa Tenggara Timur Kupang, TTU, Belu, Malaka, Alor, Sabu Raijua 14.711.260 3.240.000 22,0 12 Papua Merauke, Kota Jayapura, Keerom. 34.288.120 12.089.160 35,3 13 Papua Barat Raja Ampat 2.783.000 100,00 Total Anggaran TP 231.082.886 52.047.794 22,5

2. Anggaran Ditjen Hortikultura di Wilayah Perbatasan Tahun 2017   NO PROVINSI KABUPATEN PAGU ANGGARAN (Rp.000) REALISASI ANGGARAN (Rp.000) % 1 ACEH Aceh Besar - 2 SUMUT Sedang Bedagai 3 RIAU Bengkalis, Kep. Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kota Dumai 4 KEPULAUAN RIAU Kep. Anambas, Kota Batam, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga 3.650.000 2.127.602 58,3 5 KALIMANTAN BARAT Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Bengkayang 5.475.000 2.956.000 54,0 6 KALIMANTAN TIMUR Nunukan, Malinau 7 KALIMANTAN UTARA Mahakan Hulu, Berau 7.611.800 7.568.740 8 NUSA TENGGARA TIMUR Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe 9 SULAWESI UTARA Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Malaka, Belu 10 MALUKU Pulau Morotai 11 MALUKU UTARA Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya 12 PAPUA Raja Ampat 619.700 614.742 99,2 13 PAPUA BARAT Boven Digoel, Supiori, Keerom, Pegunungan Bintang, Merauke, Kota Jayapura TOTAL 17.356.500 13.267.084 76,4

3. Anggaran Ditjen Perkebunan di wilayah Perbatasan Tahun 2017 Rp. 000,- No Provinsi Kabupaten/Kota Target Realisasi (Sept) Realisasi 1 Aceh Aceh Besar 218.204 0,00 2 Riau Kep. Meranti, Indragiri Hilir, Pelalawan 1.880.502 173.891 9,25 3 Kalimantan Barat Sanggau, Sambas, Bengkayang, Sintang 3.365.094 362.690 10,78 4 Kalimantan Utara Nunukan 2.182.500 5 Kalimantan Timur Mahakam Hulu, Berau 1.467.180 318.850 21.73 6 Sulawesi Utara Kep. Sangihe, Talaud, 1.681.250 322.812 19,20 7 Maluku Maluku Tenggara Barat 811.142 175.720 21,66 8 Maluku Utara Pulau Morotai 1.025.000 94.498 9,22 9 Nusa Tenggara Timur Belu, Alor, Malaka, Kupang 21,7 10 Papua Merauke, Boven Digoel 980.174 61.900 6,32 11 Papua Barat Raja Ampat 494.000 255.169 51,65 Total Anggaran Perkebunan 14.105.046 1.765.530 15,84

REALISASI ANGGARAN (Rp.000) 4. Anggaran Ditjen Peternakan dan Keswan di Wilayah Perbatasan Tahun 2017   NO PROVINSI KABUPATEN PAGU ANGGARAN (Rp.000) REALISASI ANGGARAN (Rp.000) % 1 ACEH Aceh Besar 2 SUMUT Sedang Bedagai 788.550 725.466 92,0 3 RIAU Bengkalis, Kep. Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kota Dumai 1.177.500 1.056.225 89,7 4 KEPULAUAN RIAU Kep. Anambas, Kota Batam, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga 5 KALIMANTAN BARAT Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Bengkayang 5.166.000 3.177.846 61,5 6 KALIMANTAN TIMUR Nunukan, Malinau 1.641.300 - 7 KALIMANTAN UTARA Mahakan Hulu, Berau 1.367.500 943.750 69,0 8 NUSA TENGGARA TIMUR Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe 1.860.000 1.709.125 91,9 9 SULAWESI UTARA Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Malaka, Belu 303.520 264.062 87,0 10 MALUKU Pulau Morotai 2.660.000 2.396.625 90,1 11 MALUKU UTARA Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya 940.400 855.822 91,0 12 PAPUA Raja Ampat 4.659.700 3.736.615 80,2 13 PAPUA BARAT Boven Digoel, Supiori, Keerom, Pegunungan Bintang, Merauke, Kota Jayapura 290.500 261.450 90,0 TOTAL 20.854.970 15.126.986 72,5

5. Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Perbatasan Tahun 2017 Rp. 000,- No Provinsi Kabupaten Anggaran Realisasi (Sept) % 1 Aceh Aceh Besar 337.300 93.300 27,62 2 Sumatera Utara Sedang Bedagai 56.743.197 54.005.735 95,17 3 Riau Bengkalis, Kep. Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kota Dumai 20.161.157 7.977.767 39,6 4 Kepulauan Riau Kep. Anambas, Kota Batam, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga 35.412.126 184.191 0,59 5 Kalimantan Barat Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Bengkayang 111.383.946 40.557.286 36,4 6 Kalimantan Utara Nunukan, Malinau 12.899.284 4.535.984 35,2 7 Kalimantan Timur Mahakan Hulu, Berau 8 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe 7.235.483 2.684.589 37,1 9 Nusa Tenggara Timur Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Malaka, Belu 23.060.245 18.048.125 78,3 10 Maluku Utara Pulau Morotai 8.644.868 4.088.572 47,3 11 Maluku Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya 2.560.447 1.206.457 47,1 12 Papua Barat Raja Ampat 5.64.578 1.355.980 30,3 13 Papua Boven Digoel, Supiori, Keerom, Pegunungan Bintang, Merauke, Kota Jayapura 93.628.705 28.385.9600 26,8 Total Anggaran TP 377.131.336 163.123.946 43,3

6. Anggaran Badan Karantina di Wilayah Perbatasan Tahun 2017 Rp. 000,- No Lokasi Balai Karantina Anggaran Realisasi (Sept) % 1 BKP Kelas I Jayapura 15.375.366 11.947.561 77,71 2 BKP Kelas II Tarakan 10.076.690 7.681.500 76,23 3 BKP Kelas I Kupang 11.378.647 7.545.645 66,31 4 SKP Kelas I Entikong 6.105.318 3.378.344 55,33 Total Anggaran Badan Karantina 42.936.021 30.553.052 71,16 7. Anggaran Badan Penyuluhan, Sumber Daya Manusia Pertanian di Wilayah Perbatasan Tahun 2017 No Balai Besar Pelatihan Pertanian Kabupaten Target Realisasi % 1 Binuang, Kalimantan Selatan Sambas, Sanggau 1.696.880 1.045.068 61,59 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur Belu 1.357.835 1.004.631 73,99

RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN 2018 DI LOKASI LPBE-WP (Focus KEMENTAN) BIRO PERENCANAAN - KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Rencana Pengembangan komoditas di Lokpri LPBE-WP tahun 2018 Kabupaten Komoditas/kegiatan Volume Biaya (Rp 000) Penyedia anggaran Lingga Padi (ha) Sayuran daun (ha) Dukungan Inovasi (kegiatan) 150 40 3 38.655 1.580.000 ? Ditjen TP Ditjen Horti Balitbangtan Karimun 4.796.250 Natuna - Sanggau Padi organik (ha) Padi biasa (ha) Jagung (ha) Lada (ha) Alsintan pascapanen (unit) 5.000 9.500 11.000 100 14 4.965.000 9.732.875 7.652.500 537.000 1.870.000 Ditjen Perkebunan Sambas 7.100 2.200 9 9.060.427 1.881.834 490.500

Rencana Pengembangan komoditas di Lokpri LPBE-WP tahun 2018 Kabupaten Komoditas/kegiatan Volume Biaya (Rp.000) Penyedia anggaran Bengkayang Padi biasa (ha) Jagung (ha) Lada (ha) Alsintan pascapanen (unit) Dukungan Inovasi (kegiatan) 10.000 11.900 100 10 3 12.290.500 7.908.004 194.500 650.500 ? Ditjen TP Ditjen Perkebunan Ditjen TP Balitbangtan Kapuas Hulu Karet (ha) 2.000 1.800 250 11 2.134.250 1.393.951 1.775.000 1.356.500 Ditjen Perkebunan Nunukan Padi organik (ha) Bawang merah (ha) Cabai merah (ha) Sayuran (ha) Pisang (ha) Bangunan irigasi (unit) Desa mandiri benih (paket) Alsintan prapanen (unit) Alsintan pasca panen (unit) 5.000 1.000 30 50 1 36 2 5.222.500 257.500 900.000 2.450.000 1.800.000 2.235.000 920.000 200.000 1.510.000 675.000 Ditjen Horti Ditjen PSP

Rencana Pengembangan komoditas di Lokpri LPBE-WP tahun 2018 Kabupaten Komoditas/kegiatan Volume Biaya (Rp.000) Penyedia anggaran Merauke Padi organik (ha) Padi biasa (ha) Jagung (ha) Cetak sawah (ha) Embung & jaringan irigasi (ha) Optimasi lahan (ha) Alsintan prapanen (unit) Alsintan pascapanen (unit) Dukungan Inovasi (kegiatan) 5.000 15.175 11.500 1.500 500 267 9 3 4.965.000 7.200.000 7.878.750 28.500.000 1.640.000 7.500.000 15.507.780 1.892.000 ? Ditjen TP Ditjen PSP Balitbangtan Malaka Optimasi lahan & embung (ha) Alsintan pasca panen (unit) 200 230 231 1 3.800.000 1.483.150 8.407.735 175.000

Rencana Pengembangan komoditas di Lokpri LPBE-WP tahun 2018 Kabupaten Komoditas/kegiatan Volume Biaya (Rp.000) Penyedia anggaran Belu Sapi (ha) Jagung (ha) Cetak sawah (ha) Irigasi (paket) Alsintan prapanen (unit) Alsintan pascapanen (unit) Dukungan Inovasi (kegiatan) 75 12.600 100 4 28 3 1.500.000 9.932.371 1.900.000 2.149.750 944.200 796.000 ? Ditjen PKH Ditjen TP Ditjen PSP Balitbangtan Sumber : Dokumen usulan Dinas Pertanian pada Musrenbangtannas Alokasi anggaran pengembangan komoditas di Lokpri LPBEWP tahun 2018, perlu diverifikasi oleh Tim LPBEWP dengan Eselon 1 terkait

KUNKER di Tanah Putih, Desa Marok Tua, Kec Singken Barat, Kab Lingga, Kepri 7/9/2016 Cetak sawah 5.000 ha sehingga Kab Lingga akan mampu mencukupi kebutuhan pangan nya sendiri. Warga berharap Mentan agar mendukung Kab Lingga menjadi lumbung pangan. Sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada, Mentan mengharapkan agar Kab Lingga menjadi Agrominapolitan Lokasi kawasan yang strategis untuk Agrominapolitan mencakup 4 desa yaitu Kerandin, Linau, Bukit Harapan dan Bukit Langkap

KUNKER di Desa Semanget, Kec Entikong, Kab Sanggau, Kalbar 22/10/2016 Tanam padi beras organik 1 hektar dari total 30 ha di lokasi dengan menggunakan metode hazton, yaitu menanam dengan 20 benih padi secara langsung. yang bertujuan untuk diekspor "Kita bangun sawah kemudian membangun kebun bawang, lada, ini potensinya besar. kalimantan ini jauh lebih besar daripada Malaysia jadi solusi untuk pangan dan ekspor ke Malaysia bisa cukup dari Kalimantan,"

KEGIATAN PENGEMBANGAN LPBE-WP DI NTT

POTENSI PENGEMBANGAN KOMODITAS DI WILAYAH PERBATASAN NTT KAB. BELU KAB. MALAKA KAB. KUPANG KAB. TIMOR TENGAH UTARA

RENCANA AKSI TAHUN 2017 KABUPATEN MALAKA Komoditas Kegiatan Volume Sumber Pembiayaan Jagung Pengembangan Jagung Hibrida 10.000 Ha APBN & APBD Pengembangan Jagung Komposit 1.500 Ha Bawang Merah Pengembangan Bawang Merah 90 Ha Sapi Potong Upsus Siwab 10.150 ekor APBN 2017 SDM Beasiswa Anak Petani 5 orang KABUPATEN BELU Komoditas Kegiatan Volume Sumber Pembiayaan Jagung Pengembangan Jagung Hibrida 5.000 Ha APBN Sapi Potong Pengembangan Populasi Sapi Potong 1 Paket Upsus SIwab 16.000 ekor Akseptor SDM Beasiswa Anak Petani 5 orang APBN & APBD

RENCANA AKSI TAHUN 2017 KABUPATEN KUPANG Komoditas Kegiatan Volume Sumber Pembiayaan Jagung Pengembangan jagung hibrida 20.000 Ha APBN Pengembangan jagung komposit 1.500 Ha Sapi Potong Pengembangan Populasi Sapi Potong 1 Paket Upsus Siwab 32.000 ekor Akseptor KABUPATEN TTU Komoditas Kegiatan Volume Sumber Pembiayaan Jagung Pengembangan Jagung Hibrida 4.600 Ha APBN & APBD Sapi Potong Upsus Siwab 15.250 Ekor Akseptor APBN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN MERAUKE

II. RANCANGAN KEGIATAN LPBE 2017 KEGIATAN VOLUME (HA/UNIT) KETERANGAN Padi Organik 5.020 Ditjen Tanaman Pangan Pengembangan Jagung 1.000 Perluasan Sawah - Saprodi 3.000 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Optimasi Lahan 4.115 Alsintan Prapanen 71 Alsintan Pascapanen 31 Dukungan Inovasi Pertanian 3 Badan Litbang