REVITALISASI DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang

PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD

Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015

Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Hakikat Bangsa dan Negara

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

SISTEM POLITIK INDONESIA Anggota Kelompok: 1.M Rofiul Umam ( ) 2.Rizki Mulyani ( ) 3.Fitri Anggraini ( ) 4.Sri Rahayuningsih.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak

Universitas Padjadjaran

UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

KONSTITUSI & RULE OF LAW

IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

Pendidikan kewarganegaraan

PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG

Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015

MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH

Guru Besar FKIP – UNS Surakarta

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Pertemuan 6 : Negara ”

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA

KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga

ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia

BAPPEDA KOTA BANJARMASIN

Penyusunan Peraturan Akademik SMA

BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017

PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)

Tugas Presiden sebagai Kepala Negara

Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)

Kebijakan Pendidikan di Daerah

PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014

Pemilu di Indonesia Tahun 2004

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

DEWAN PENDIDIKAN Managemen Pendidikan.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM

JURUSAN MAGISTER PENDIDIKAN IPS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)

SOSIALISASI PEMETAAN KEPALA SEKOLAH

Ktimpangan dalam pendidikan pasca reformasi. UUD 1945 “mencerdaskan bangsa” UUSPN No.20 tahun 2003 mengamanatkan melalui salah satu pasalnya tentang prinsip.

PERATURAN & REGULASI 1 (HAK CIPTA).

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan

PEDOMAN PELAPORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kemloko Kecamatan Nglegok

Disampaikan pada: SOSIALISASI SNMPTN 2015

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Transcript presentasi:

REVITALISASI DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DISAMPAIKAN OLEH: TOTONG, S.Pd., M.Si. Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut

LATAR BELAKANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH LAHIR KARENA BERBAGAI PERTIMBANGAN CERDAS DAN RASIONAL: (1) HAKIKAT SATU KESATUAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (2) KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (3) AMANAT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH (4) BIAYA MODAL DAN OPERASIONAL SELAMA 13 TAHUN (5) MASA DEPAN NEGARA DAN BANGSA “GO A HEAD”

MENGAPA? SO IS THE STATE, SO IS THE COUNCIL UMUR 13 TAHUN LEBIH, BELUM TERBENTUK DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL (DPN) BELUM DAPAT MEMENUHI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, KHUSUSNYA PASAL 56, DAN PASAL 75 MASALAH YANG DIRASAKAH OLEH DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DI SELURUH BUMI PERTIWI INDONESIA SESUNGGUHNYA BERSUMBER DARI ATAU KARENA BELUM TERBENTUKNYA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL (DPN)

LALU? MEMBENTUK KEMBALI PANLIH CALON ANGGOTA DPN PANITIA DARI UNSUR BIROKRASI, NON BIROKRASI, ATAU GABUNGAN TERGANTUNG MENTERI (HAK PREROGRATIF) EVALUASI PROSES PELAKSANAAN DAN HASIL PANLIH YANG LALU DENGAN ALTERNATIF: (1) 190 CALON YANG TELAH MENDAFTAR (2) HASIL PANLIH DISELEKSI KEMBALI OLEH PANLIH BARU (3) PEMBATASAN CALON (4) DIUSULKAN ULANG KEPADA MENTERI

AKHIRNYA, INSYAALLAH FUNGSI DAN TUGAS DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH KITA TUNAIKAN BANSOS UNTUK MENDUKUNGNYA MUDAH-MUDAHAN DIBERIKAN PERBEDAAN ANTARA MPD DAN DP DAPAT DIDEKATKAN. KITA PERCAYA. THAT IS THE PROCESS KESATUAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN BERKAH BANSOS YANG DITERIMA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PANLAK. INSYAALLAH.

Terima Kasih