BAHAN RAPAT TERBATAS TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Senin, 21 juli 2008.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
Advertisements

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
PPM-LPPM Pondok Cabe, Rabu – Jumat, 16 – 18 Februari 2011.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA SBI DAN Yopi Atul Improh Atik, for further detail, please visit
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI
HUKUM TATA NEGARA
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1
Farli Elnumeri, Presiden ISIPII
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
Lembaga Kepresidenan di Indonesia
KONSTITUSI & RULE OF LAW
KEBIJAKAN PELAYANAN DAN PENANGANAN JEMAAH UMRAH DI ARAB SAUDI
EVALUASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
BADAN LEGISLASI DPR RI 19 APRIL 2016
KETENTUAN MENGENAI SISTEM ANGGARAN Peraturan Pelaksanaan
Suhardi Simson Dina Daniati Yulia Paulinus Toni Fera Liem
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
2 Bab APBN dan APBD.
SISTEM PENGELOLAAN KLOTER
REFLEKSI 6 TAHUN PENYELENGGARAAN ALOKASI SLOT DI INDONESIA KONFERENSI PENERBANGAN DALAM NEGERI PERIODE WINTER 2017/2018 Surabaya, 17 Julil 2017.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
UU REPUBLIK INDONESIA NO
Kelompok 1.
STRUKTUR ORGANISASI SATKOMLEK TNI BERDASARKAN KEP/14/III/2005
UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi
TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING MANASIK HAJI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN HAJI
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Nama kelompok : Erni Nur Shofiyah ( )
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
S E L A M A T D A T A N G.
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
Manajemen Haji dan Umrah
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Paragraf.
Manasik Kesehatan Haji Oleh : TIM TKHI KLOTER 11 EMBARKASI PADANG.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
Dr. HM Ali Taher, SH, M.Hum Ketua Komisi VIII DPR RI F-PAN/Banten III
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
LLDIKTI-VI.
SISTEM PENGUPAHAN DI KOTA TERNATE DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PENYESUAIAN UMK KOTA TERNATE TAHUN 2018 HOTEL BATIK, 08 MARET 2018 Oleh : RONNY ARIES KABID.
Transcript presentasi:

BAHAN RAPAT TERBATAS TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Senin, 21 juli 2008

A. LANDASAN 1. Mekanisme penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji didasarkan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu Bab V, Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. 2. Pada Bab V Pasal 21 dikatakan bahwa “besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR.”

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disetujui DPR dalam Persidangan pada hari Rabu tanggal 2 April 2008 adalah seperti berikut. Zona I USD 3,308.0 dan Rp.501.000 Zona II USD 3,429.6 dan Rp.501.000 Zona III USD 3,567.3 dan Rp.501.000 (Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII dan Menteri Agama hari Rabu, 2 April 2008) 4. Surat Menteri Agama RI Nomor MA/128/2008 yang ditujukan kepada Bapak Presiden tentang Persetujuan DPR RI tentang BPIH Tahun 1429 H/2008 M.

B. Besaran Biaya Departemen Agama menyusun biaya penyelenggaraan haji lebih rendah daripada hasil kesepakatan dengan DPR. Hasil kesepakatan merentang dari USD 3,308.0 - USD 3,567.3, sedangkan biaya yang diusulkan pemerintah berkisar antara USD 3,258 - 3,517. Biaya di atas digunakan untuk komponen biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi.

3. Adapun biaya operasional di dalam negeri mengikuti hasil kesepakatan dengan DPR, yaitu Rp.510.000 4.Pada tahun 2008, penetapan biaya tidak dilakukan berdasarkan Zona, tetapi berdasarkan embarkasi, sehingga lebih proporsional dan adil sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

C. Kenaikan Biaya Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2007. 2. Kenaikan biaya tersebut disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia. 3. Biaya yang ditetapkan dalam kurs dolar tersebut ditambah dengan biaya operasional dalam negeri sebesar Rp. 510.000. Biaya ini diberlakukan bagi seluruh embarkasi.

Tahun 2007 Tahun 2008 Zona Embarkasi Biaya Zona I Banda Aceh Rp25.297.196 $3,258 Medan “ $3,292 Batam Zona II Padang Rp26.206,538 Jakarta Palembang $3,379 Surakarta $3,430 Surabaya Solo Zona III Rp27.332.852 $3,440 Balikpapan, Balikpapan $3,517 Banjarmasin Makassar