PUHA Konsep dan Pengertian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Berita.
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Anggaran Responsif Gender
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PENENTUAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA BAPPEKO.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PENYUSUNAN PROGRAM & PELAPORAN PENGAWASAN SEKOLAH
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Restrukturisasi program
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
FUNGSI PERENCANAAN & PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Prioritas Kegiatan 2014.
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
MENYUSUN PERENCANAAN BISNIS.
BEBERAPA PERTANYAAN DASAR FILSAFAT HUKUM
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
Pengertian Implementasi Strategi : Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Manajemen Kespro (Kebijakan & Sosialisasi) Kesehatan Reproduksi Kelompok II.
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

PUHA Konsep dan Pengertian

What Apa yang dimaksud dengan PUHA? suatu strategi Perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan ( nasional & daerah) sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. (Lihat Booklet hal. 1-2)

WHY Mengapa PUHA perlu diselenggarakan ? Pelaksanaan PUHA dimaksudkan untuk mendukung dan membantu Pemangku Kepentingan mencapai target pembangunan, kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang pernah ditetapkan. (Lihat Booklet hal. 3-6)

Komponen Anak Menikmati Hak Pemenuhan Hak Anak Kebijakan Pemangku Kepentingan

WHO Siapa yang melaksanakan PUHA ? 1. Pemerintah 2. Masyarakat (LSM, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha dll ) 3. Keluarga (Lihat Booklet hal. 7-11)

WHERE Dimana PUHA diselenggarakan ? 1. Pemerintah Pusat dalam tataran strategi yang bersifat nasional (mis : alokasi anggaran 0,5% untuk pemenuhan hak anak) 2. Pemerintah Provinsi dalam tataran kebijakan dan pelaksanaan yang berdasarkan situasi dan kondisi anak di provinsi 3. Pemerintah Kab/Kota dalam tataran kebijakan dan pelaksanaan yang berdasarkan situasi dan kondisi anak di Kab/Kota

WHEN Kapan dan Berapa lama PUHA diselenggarakan ? Tahun 2010 hingga target Pemenuhan PNBAI 2015, setelah itu akan dilakukan evaluasi midterm review akan dilakukan pada tahun 2013

HOW Bagaimana PUHA dijalankan ? Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Program dan Kebijakan Analisis Situasi Anak Pelaksanaan Kebijakan

PROSES PUHA Analisis Situasi Anak menilai besaran masalah dan akar masalah dari setiap isu anak berdasarkan situasi terakhir Perencanaan Program dan Kebijakan meliputi penentuan situasi anak yang akan dicapai berdasarkan kesenjangan pemenuhan hak anak berdasarkan hasil analisis Pelaksanaan Program dan Kebijakan dalam pelaksanaan program selalu mempertimbangkan empat prinsip hak anak dan tidak menempatkan anak pada posisi yang beresiko Pemantauan dan Evaluasi mengembangkan seperangkap indikator sebagai dasar melakukan tinjauan terhadap keberhasilan program perwujudan hak anak (Lihat Booklet hal. 13 - 18)

STRATEGI PEMBANGUNAN ANAK PARTISIPASI ANAK PNBAI 2004 – 2015 PUHA Profil Anak Indonesia KLA VISI ANAK INDONESIA INFRA STRUKTUR

TERIMA KASIH