PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
Advertisements

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Dana Hibah
PEMBIAYAAN.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MENGENAL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
BENDAHARA PENGELUARAN
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
Pembiayaan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BOS MELALUI BANK JATIM TANGGAL, ……………….. PT BANK PEMBANGUNAN.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG oleh: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

POKOK BAHASAN Proses dan Mekanisme Penganggaran Proses dan Mekanisme Pencairan dari RKUD ke Rekening UPDB selaku KPA Dana Bergulir Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Proses dan Mekanisme Penganggaran Pembentukan Dana Bergulir pada tahun 2014 melalui Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp50 milyar yang akan dipenuhi dalam kurun waktu paling lama 5 tahun, Setiap tahun anggaran dialokasikan dana bergulir sebagai investasi pemerintah daerah non permanen dengan jumlah sesuai kemampuan daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati, Jumlah alokasi dana bergulir yang telah dilaksanakan sbb: tahun 2014 sebesar Rp15 milyar tahun 2015 sebesar Rp15 milyar tahun 2016 sebesar Rp15 milyar tahun 2017 sebesar Rp 5 milyar

Proses dan Mekanisme Pencairan dari RKUD ke Rekening UPDB UPDB membuat surat permohonan pencairan dana bergulir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilampiri Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Investasi dan persyaratan administrasi lainnya seperti Rencana Perguliran Dana Berbasis RBA/Renstra, fotokopi nomor rekening UPDB, NPWP, dsb. Setelah diberikan rekomendasi oleh Sekretaris Daerah, Bupati membuat disposisi perintah pencairan dana bergulir kepada BPKAD selaku PPKD, Berdasarkan disposisi Bupati dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Investasi Pemerintah Daerah pada UPDB, BPKAD selaku PPKD melakukan proses pencairan dengan membuat SPP, SPM yang dilengkapi SPTJM, dan SP2D melalui rekening pengeluaran pembiayaan, Bank BJB selaku RKUD melakukan transfer ke Rekening UPDB sebesar SP2D yang diterbitkan oleh BPKAD.

Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban UPDB sebagai unit kerja membuat surat pertanggungjawaban dan menatausahakan pengelolaan dana bergulir melalui aplikasi Simda Keuangan yang secara otomatis terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UKM, selanjutnya dikonsolidasikan kedalam LKPD BPKAD selaku PPKD melakukan penatausahaan pos Investasi Non Permanen dengan mekanisme posting jurnal melalui Simda Keuangan yang tercantum dalam Laporan Keuangan PPKD dan selanjutnya dikonsolidasikan kedalam LKPD, UPDB sebagai BLUD menyusun Laporan Keuangan secara utuh berbasis SAK yang diaudit oleh KAP dan menjadi obyek pemeriksaan BPK dan APIP.

Terima kasih