PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 Disampaikan pada : BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009 Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009 KANWIL DJP DI YOGYAKARTA.
Advertisements

Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) M-10
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994

Rr. Titania Aisyah Putri ( )
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
Pajak Bumi & Bangunan.
Subjek Dan Tarif BPHTB Yeni Puspita, SE., ME.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pertemuan #3 PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN PBB
Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.
1 (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) NJOP ? 3 (1 ). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu : Harga rata2 y g diperoleh dari.
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Presented by: Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
Fungsi Logaritma Pertemuan 12
1 Pertemuan 12 BEA METERAI Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
Pajak PBB Mohamad Tarjono, S.Pd.
PENGANTAR PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
OLEH: PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H
DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
Dasar Pengenaan dan Perhitungan PBB
Hukum Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pertemuan REVIEW MATERI
KEBIJAKAN FISKAL.
Pertemuan XI Pajak Bumi dan Bangunan
Pertemuan #2 PENGANTAR PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
UNDANG-UNDANG Nomor 12 TH 1984 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
KRITERIA DESAIN, STANDAR DESAIN, DAN METODE ANALISIS PERTEMUAN 6
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
PAJAK PENAMBAHAN NILAI
PENGANTAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Latihan Penghitungan PBB P2 dan P3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNDANG - UNDANG PAJAK BUMI & BANGUNAN
KEBIJAKAN FISKAL.
Matakuliah : PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi & Bangunan.
Pajak Pusat & Pajak Daerah.
Transcript presentasi:

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2 Matakuliah : PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun : 2009 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2

Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menghitung Pajak Bumi dan Bangunan C3 Bina Nusantara University

Tarif PBB Dasar Pengenaan Pajak NJOP NJOPTKP NJKP Cara Menghitung PBB Outline Materi Tarif PBB Dasar Pengenaan Pajak NJOP NJOPTKP NJKP Cara Menghitung PBB Bina Nusantara University

TARIF Pasal 5 TARIF TUNGGAL 0,5 % Bina Nusantara University

DASAR PENGENAAN N J O P (Nilai Jual Objek Pajak) Pasal 6 Ayat (1), (2) N J O P (Nilai Jual Objek Pajak) Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui : - perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis;atau - nilai perolehan baru; atau - Nilai Jual Objek Pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya Bina Nusantara University

PENENTUAN NJOP PENILAIAN OBJEK PBB PENDEKATAN PENILAIAN CARA PENILAIAN Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) CARA PENILAIAN Penilaian Massal Penilaian Individual Bina Nusantara University

Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) Pasal 3 Ayat (3) NJOPTKP Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta Per Wajib Pajak; Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan; Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar. Bina Nusantara University

DASAR PENGHITUNGAN NILAI JUAL KENA PAJAK SERENDAH-RENDAHNYA 20 % DAN Pasal 6 ayat (3) dan (4) NILAI JUAL KENA PAJAK SERENDAH-RENDAHNYA 20 % DAN SETINGGI-TINGGINYA 100 % PERSENTASE NJKP DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH Bina Nusantara University

40% X NJOP 20% X NJOP PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK (PP No. 25 TAHUN 2002) NILAI JUAL KENA PAJAK OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN; OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH NILAI JUAL OBJEK PAJAK KURANG DARI Rp. 1 MILYAR 40% X NJOP 20% X NJOP Bina Nusantara University

CARA MENGHITUNG x 0,5% x 20% x NJOP 40% x NJOP 0,5% x PBB = TARIF N J K P = 0,5% x 20% x NJOP 40% x NJOP = 0,5% x NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) - NJOPTKP Bina Nusantara University