Nama kelompok : Erni Nur Shofiyah ( )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TA`LIMATUL HAJJ (PERATURAN PEMERINTAH ARAB SAUDI TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI) Oleh : Drs. H. M. Asyhuri, MM Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
Advertisements

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
KEBIJAKAN PERHAJIAN 2013/1434 H DI INDONESIA
HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434 H/2013 M
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
Hakikat Bangsa dan Negara
KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H / 2013M
KARU DAN KAROM TUGAS POKOK & FUNGSI Oleh:
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI JATIM
WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
MATERI BAHAN AJAR PPKn KELAS XI
PERLINDUNGAN KONSUMEN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PENCATATAN DAN PELAPORAN
HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum Direktur Perdata.
PENGAWASAN PPIU OLEH DAERAH DAN MEKANISME PENANGANAN KASUS-KASUS PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd Direktur Pembinaan.
KEBIJAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
KEBIJAKAN TEKNIS PEMBINAAN PETUGAS HAJI INDONESIA 1438H/2017M
KEBIJAKAN PELAYANAN DAN PENANGANAN JEMAAH UMRAH DI ARAB SAUDI
PERLINDUNGAN KONSUMEN
BADAN LEGISLASI DPR RI 19 APRIL 2016
Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
KEAMANAN SISTEM KEBIJAKAN KEAMANAN.
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Dewi Ayu Hamsona ( ) Nisya Septik Prianda ( )
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Dasar hukum pemasyarakatan
SISTEM PENGELOLAAN KLOTER
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer
Keterkaitan Antara UU NO
TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING MANASIK HAJI
UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK
Hukum Perlindungan Konsumen
Yuliani Rahmatillah ( )
BAHAN RAPAT TERBATAS TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Senin, 21 juli 2008.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Muchamad Ali Safa’at
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASARKOMPETENSIDASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN (Pasca UTS)
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
Perlindungan Konsumen
Manajemen Haji dan Umrah
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
Dr. dr. EKA JUSUP SINGKA, MSC KEPALA PUSAT KESEHATAN HAJI
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Paragraf.
Materi. Terima Kasih !!!
PROSES PERJALANAN IBADAH HAJI DI ASRAMA HAJI. Di Asrama Haji ± 36 jam 1. Pemeriksaan dan penimbangan barang bawaan.
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Perjanjian Kerja Antar-Kerja Antar-Negara. PENDAHULUAN undang-undang dasar 1945,pasal 27 ayat(2) menetapkan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
01 10 INOVASI PELAYANAN HAJI PERCEPATAN PROSES KEIMIGRASIAN REKAM BIOMETRIK JEMAAH DILAKUKAN DI ASRAMA HAJI EMBARKASI MASING-MASING, SEHINGGA ANTREAN DI.
Pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan.
Diskusi Kasus Kelompok 3. NoUraian tugasPenanggung jawabKoordinasiKeterangan 1.TPHI Saat tiba di Asrama Embarkasi -Melapor kepada PPIH Embarkasi -Membantu.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan DR. HM. Nuru Huda, M.Pd. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 1440 H/2019.
5.5. Himbauan Kepada Jemaah Haji terhadap Cuaca Panas Memberikan Himbauan Kepada Jemaah Haji dari Cuaca Panas ; Pakai Payung Pakai alas kaki dan.
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
TATACARA PEMILIHAN. Sekian Terimakasih.
DASAR HUKUM Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan.
Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2018 Oleh: Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah UMI KULSUM, S.Ag, M.Pd.I.
Transcript presentasi:

Nama kelompok : Erni Nur Shofiyah (124704205) Tiara Febriani (124704238)

HUKUM DAGANG Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Hak Jemaah Haji Pasal 7 : Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan,dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

Hak Jemaah Haji 1. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

Hak Jemaah Haji 2. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

Hak Jemaah Haji 3. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

Hak Jemaah Haji 4. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;

Hak Jemaah Haji 5. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH