PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Advertisements

DASAR HUKUM BEA METERAI :

PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
Lingkungan dalam Pajak dan Keuangan
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
Kewenangan Pengelolaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
SANKSI ADMINISTRATIF.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
1 Seminar Pajak bea Materai. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai. Pelaksanaannya kemudian diatur.
Kelompok 8: Dinartika A. N. Ilmi Uswatun K. Lerin Diarwati
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PAJAK DAERAH.
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Revaluasi Aktiva Tetap
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Pengantar PPN.
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Sumber Daya Alam
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
Referensi : “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo UU KUP No. 16 Tahun 2009 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
Pertemuan 6 DANA PERIMBANGAN (2)
Legalitas Usaha.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
HAK DAN KEWAJIBAN.
Wilayah Pertambangan.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Matakuliah :F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun : 2006
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
PAJAK PENAMBAHAN NILAI
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
KONVERSI KP MENJADI IUP, DAN PELELANGAN UNTUK WIUP Dhoni Yusra, SH, MH
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
USAHA JASA PERTAMBANGAN
TUGAS PERPAJAKAN.
PAJAK STNK KELOMPOK 1.
Aspek hukum Pertambangan
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
Pajak Penghasilan Pasal 25
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
EDISI KEDELAPAN BUKU I EUGENE F. BRIGHAM JOEL F. HOUSTON
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
Pajak Bumi & Bangunan.
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Iuran Tetap, Eksplorasi, Produksi, kompensasi data informasi. Pemegang IUP / IUPK Pendapatan Negara Pajak Pajak, Bea masuk, Cukai Bukan Pajak Iuran Tetap, Eksplorasi, Produksi, kompensasi data informasi. Pendapatan Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Lain

6% Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi 1% Daerah Penghasil 2,5% Daerah lain 2,5% 6% Pendapatan Pemerintah Daerah Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.