Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
E-CATALOGUE OBAT 2014: PERMASALAHAN DAN SOLUSI
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Pelaksanaan Pelayanan JKN di PELAYANAN KESEHATAN St. Carolus
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
PENERAPAN E-CATALOGUE
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
Manajemen Logistik Obat Cacing dan Sistem Pencatatan & Pelaporan
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Sistem Pembayaran Ina-CBGs
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SJSN.
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-2
Peraturan Perundang-undangan
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO 1501/MENKES/PER/X/2010
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dasar Hukum -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan  Undang-undang No. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan  Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor  Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor  Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN Pengaturan Obat ForNas e-Katalog Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi oleh LKPP Kendali Mutu – Kendali Biaya Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effective E-Purchasing

Formularium Nasional (Fornas) -540 item dalam 968 sediaan/ kekuatan -Obat Rujuk Balik : 82 item dalam 155 sediaan/kekuatan -562 item obat/zat aktif (terdiri dari 983 kekuatan dan bentuk sediaan) -Obat Kesehatan Jiwa : 8 item Narkotika dan 29 item obat Psikotropika item obat/zat aktif (terdiri dari 1018 kekuatan dan bentuk sediaan) item obat/zat aktif (terdiri dari 1036 kekuatan dan bentuk sediaan) PENYUSUNAN FORNAS 2017 Usulan yang sudah masuk 233 item dalam 309 sediaan -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Pengajuan klaim pada pemberian obat kesehatan jiwa  sesuai tarif dasar INA-CBG’s  dg besaran sesuai harga pada e-katalog Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembiayaan dengan dana kapitasi (BPJS) Pembiayaan obat dengan DAK bidang Kefarmasian

ALUR PENYEDIAAN OBAT NASIONAL A P B N (Pusat) A P B D I (Provinsi) A P B D II (Kab/Kota) DINKES KAB/KOTA DINKES PROVINSI KEMENKES (DITJEN FARMALKES) I F KAB/KOTA I F PROVINSI KKP / EMBARKASI DEBARKASI HAJI I F PUSAT D A K - Vaksin Reguler - Obat Program P2P (obat malaria) - Obat Gizi - Vaksin Haji Buffer Provinsi - PKD - Buffer Kab/Kota -Vaksin Umrah - Obat Haji - Buffer Pusat -Obat Program - Obat Psikosis DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN, 2010

-- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN, 2010

9 RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL KEMENKES Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi RSU Pusat RSU Daerah Ditjen PP dan PL Ditjen Bina Gizi & KIA Ditjen BUK Puskeshaji, Embarkasi, KKP RKO RUJUKAN RKO PROGRAM RKO DASAR RKO NASIONAL Acuan dan Pembatasan:  Formularium Nasional  JKN

10 PERENCANAAN KEBUTUHAN Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Pusat Perencanaan Kebutuhan Bottom- Up Metode Epidemiologi Metode Konsumsi Rekapitulasi di Pusat Rencana Kebutuhan Nasional untuk proses e-katalog Kirim Ke LKPP

RKO DALAM E-MONEV KATALOG OBAT

3. PELAPORAN RKO

 RKO Tahun berjalan  pembanding realisasi pengadaan obat tahun berjalan  RKO Tahun berikutnya  bahan evaluasi penetapan katalog obat tahun berikutnya  RKO Sisipan Tahun berjalan  RKO Tahun berjalan  pembanding realisasi pengadaan obat tahun berjalan  RKO Tahun berikutnya  bahan evaluasi penetapan katalog obat tahun berikutnya  RKO Sisipan Tahun berjalan Input Komitmen Produksi Input pemesanan obat IF Input pengiriman obat PBF - Input RKO Tahun Berikutnya - Verifikasi oleh Dinkes secara berjenjang - Klik penerimaan obat Faskes Dinkes Relisasi vs RKO Tahun Berjalan Rekapitulasi RKO Tahun Berikutnya

PENGADAAN E-KATALOG

DISTRIBUSI Ditjen Farmalkes Dinkes Provinsi Farmasi Dinkes Kab/Kota Farmasi IF Provinsi IF Kab/Kota Program Pusat Dinkes Provinsi Program Dinkes Kab/Kota Program Puskesmas / UPT lain Per Prov Per Kab/Kota Per UPT Permintaan Distribusi Pelaporan Keterangan :

PENYIMPANAN

17 Ruang Penyimpanan IF Pusat Pengelolaan obat program di IF Pusat (terpadu):  TB  Kusta  Malaria  Filariasis  Kesehatan Jiwa  Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi  P2M

= < 85% = ≥ 85% PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2017

Data Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas Tahun 2017

Terima Kasih Penanganan Keluhan e-Katalog: No. HP: Telp:(021) E-Monev Obat: Web: No. HP (jam kerja) Telp. (021)

NONAMA ITEM OBATPPK Tk. IPPK Tk. IIPPK Tk. III NARKOTIKA 1Morfin Inj, Tab 10, 15, 30 mg-YA 2Petidin Inj 50 mg/ml-YA 3Fentanil Inj, Patch 12,5; 25; 50-YA 4Kodein Tab 10, 20 mgYA 5Kodein Tab 15 mg-YA 6Sufentanil Inj-YA 7Hidromorfon tab 8, 16 mg-YA 8Metadon Sir 50-YA

NONAMA ITEM OBATPPK Tk. IPPK Tk. IIPPK Tk. III PSIKOTROPIKA 1Diazepam Inj 5 mg/mlYA 2Diazepam Enema 5YA 3Diazepam Enema 10YA 4Diazepam Tab 2 mgYA 5Diazepam Tab 5 mgYA 6Midazolam Inj 1 mg, 5 mg-YA 7Fenobarbital Inj-YA 8Fenobarbital tab 30 mg-YA 9Fenobarbital tab 100 mgYA 10Klorazepam tab sal 2 mg-YA 11Levetirasetam Tab 250 mg, 500 mg--YA

NONAMA ITEM OBATPPK Tk. IPPK Tk. IIPPK Tk. III PSIKOTROPIKA 24Haloperidol Inj 5 mg/mlYA 25Haloperidol Inj 50 mg/mlYA 26Klorpromazin tab 100 mgYA 27Klorpromazin Inj 5 mg/mlYA 28Trifluoperazin tab sal 5 mg-YA 29Triheksifenidil tab 2 mgYA