KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Advertisements

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMBATALAN PERDA/PERKADA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Oleh: Drs. SUGIYONO, M.Si Direktur SUPD II
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
IMPLEMENTASI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) DI DAERAH
BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Manajemen Umum Kepegawaian
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II Oleh Fajar Iswahyudi
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SINKRONISASI PELAKSANAAN IZIN-IZIN DAERAH
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
URGENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (DIKLAT PIMPEMDAGRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
KEBIJAKAN STANDARISASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
“KEBIJAKAN KEMENDAGRI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM”
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
SINERGITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
Jakarta, 12 November Nama :SOEDARMO 2.Tempat/Tgl Lahir:Tulung Agung/ 28 September Agama:Islam 4.TMT ABRI:AKABRI 1983 Pangkat terakhir:Mayor.
PENINGKATAN PERAN KESBANGPOL UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2019 oleh : Yudha Pranoto Kepala Badan Kesbangpol Prov Kaltim.
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN BAGI ASN SOEDARMO (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) Disampaikan Pada Workshop Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Jakarta 16 November 2017 DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

FUNGSI DAN TUGAS ASN FUNGSI TUGAS Pelaksana Kebijakan Publik Pelayan Publik Perekat dan Pemersatu Bangsa TUGAS Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan per-uu-an; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

KOMPETENSI Sertifikasi kompetensi kerja Pemerintahan Dalam Negeri adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri. KOMPETEN / BELUM KOMPETEN

KOMPTENSI KARAKTER KEBANGSAAN INDONESIA MENTERI/ Diten Polpum KKAPDN SKKPDN COMPETENCY BASED TRAINING COMPETENCY BASED ASSESSMENT BPSDM LSPDN

Kompetensi Manajerial (Prajabatan, Kepemimpinan, Fungsional) UU 23/2014 PEMDA PERPU 2/2014 PEMDA UU 5/2014 ASN URUSAN ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM URUSAN KONKUREN Kompetensi Manajerial (Prajabatan, Kepemimpinan, Fungsional) Kompetensi Pemerintahan/Kepamongan Kompetensi Urusan Pem.Umum Kompetensi Urusan Kemendagri serta Urusan K/L KEMENDAGRI K/L LAN PROVINSI KOMPETENSI KARAKTER KEBANGSAAN INDONESIA KABUPATEN/KOTA

DITJEN POLPUM Setwan Setda Inspektorat Dinas Badan Kecamatan

Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; Penanganan konflik sosial;. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan ; Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

NEGARA REPUBLIK INDONESIA EMPAT KONSENSUS DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CITA – CITA BANGSA INDONESIA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PETA JALAN PERUBAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

GAGASAN AWAL REVOLUSI MENTAL

TRISAKTI

REVOLUSI MENTAL INDONESIA

AREA PERJUANGAN REVOLUSI MENTAL

JOKO WIDODO – JUSUF KALLA NAWA CITA JOKO WIDODO – JUSUF KALLA 2014 - 2019

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

DIKLAT KOMPETENSI KARAKTER KEBANGSAAN INDONESIA (KKI) Diklat Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM) untuk pengembangan kompetensi : 1. Sub Kompetensi Wawasan Kebangsaan 2. Sub Kompetensi Revolusi Mental Diklat Bela Negera (Belneg) untuk pengembangan : 1. Sub Kompetensi Bela Negara (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)

PELAKSANA PENGAWAS Memahami Indonesia Negara Bangsa Menerapkan pemahaman Indonesia Negara Bangsa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di tempat kerja Memahami Cita-cita dan tujuan bernegara Menerapkan penjabaran cita-cita dan tujuan bernegara Memahami Revolusi Mental Indonesia Memahami Revolusi Mental Indonesia Memahami Area Perjuangan Revolusi mental Menerapkan nilai-nilai Revolusi Mental Memahami Gerakan Nasional Revolusi mental Menganalisis pelaksanaan area perjuangan Revolusi Mental berdasarkan tugas dan fungsinya KOMPETENSI DASAR Menerapkan Gerakan Nasional Revolusi Mental

INDONESIA NEGARA BANGSA PENGAWAS PELAKSANA Pemahaman Nilai-nilai Pancasila diuraikan Pemahaman sejarah NKRI diuraikan Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika diuraikan Pemahaman UUD 1945 sebagai konstitusi negara diuraikan Pola internalisasi nilai Pancasila digali dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tempat kerja. Nasionalisme dibangun pada kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat dalam NKRI. Pluralitas dan pembauran kebangsaan sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika diadaptasi di tempat kerjanya. Implementasi kebijakan organisasi sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi digali. Rencana Aksi/Rencana Tindak Lanjut penerapan pemahaman Indonesia Negara Bangsa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disusun INDIKATOR KEBERHASILAN

DIKLAT UK 01,05,06 SKKPDN SP2PDN UMUM SERTIFIKASI INTI PILIHAN UK. 01 UK. 01 KKI UK. 02 SPI UK. 03 MPI SERTIFIKASI UK. 01 UK. 02 UK. 03 UK. 04 UK. 05 UK. 06 UK. 07 UK. 08 INTI UK. 04 UK. 05 UK. 06 PILIHAN UK. 07 UK. 08 DIKLAT UK 01,05,06 KOMPETEN UK 02,03,04,07,08 TIDAK KOMPETEN UK 05,06 KESENJANGAN ANTARA KOMPETENSI STANDAR DENGAN TERPASANG

Terima Kasih DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM 22/08/2018 KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. Terima Kasih DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, 2012 23