PAPARAN PERUMUSAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAFTAR HITAM & DAFTAR NEGATIF BAGI PENYEDIA BARANG/JASA KEDEPUTIAN OPERASI Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Advertisements

Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.

BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

2012. PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK

Penghapusan Piutang Negara

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK

SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMBINAAN DISIPLIN PNS

Sistem Standardisasi Nasional dan PP No

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian

KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016

MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017

BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015

PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL

PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 21

PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN

FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kementerian Keuangan RI

LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)

MANAJEMEN KOPERASI.

IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI

A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011

DOKUMEN KONTRAK Pertemuan 9

MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.

RANCANGAN PERKA KEPALA BKN

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA

TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK

Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha

Fungsi Manajemen Kontrak Pertemuan 06

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI

Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PAPARAN Inspektur Wilayah III

FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI

Manajemen kontruksi.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]

PENGENDALIAN KONTRAK.

KEMENTERIAN KESEHATAN

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH

PENGENDALIAN KONTRAK.

PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010

Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN

MITIGASI HUKUM PENGADAAN

PERATURAN PEMERINTAH NO.38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.

KEMENTERIAN KESEHATAN

Struktur Pasar Modal. OTORITAS PASAR MODAL : BAPEPAM-LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) TUGAS (UU PASAR MODAL NO.8 PASAL 3) Melakukan.

Transcript presentasi:

PAPARAN PERUMUSAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAFTAR HITAM & DAFTAR NEGATIF BAGI PENYEDIA BARANG/JASA KEDEPUTIAN OPERASI Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Jakarta, November 2007

PERLUNYA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENYEDIA/PENGGUNA BARANG/JASA 1. Persaingan Usaha yang tidak sehat 2. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak 3. Membatasi Ruang Bagi Penyedia Barang/Jasa Yang Tidak Profesional 4. Memberikan Efek Jera

JENIS SANKSI 1. Dikenakan Sanksi Administratif a. Daftar Hitam (1 tahun tidak bisa mengikuti lelang) b. Daftar Hitam (2 tahun tidak bisa mengikuti lelang) c. Daftar Negatif (selama belum menuntaskan dari hasil pemeriksaan) d. PP 30 (PNS) dan Aturan Kepegawaian BRR Bagi Pengguna Barang/Jasa 2. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata 3. Dilaporkan untuk diproses secara pidana

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 1. Daftar Hitam (ditetapkan Pengguna Barang/Jasa) 2. Daftar Negatif (ditetapkan Pengguna Barang/Jasa) 3. PP 30 (PNS) dan Aturan Kepegawaian BRR Bagi Pengguna Barang/Jasa (ditetapkan SDM) * Pengguna Barang/Jasa = Ka. Satker melaporkan ke Atasan (Deputi/Ka.Kanwil) * Jika masih belum ditetapkan, Deputi/ Ka.Kanwil mendesak Ka.Satker untuk menetapkan * Jika Paket yang ditangani telah berganti unit kerja satker nya, Penetapan sanksi bisa dilakukan oleh Deputi/Ka.Kanwil

PENJELASAN DAFTAR HITAM Adalah Daftar yang dikeluarkan oleh pengguna barang/ jasa kepada penyedia barang/ jasa yang melanggar aturan sebagaimana disebutkan dlm Keppres RI No. 80 Thn 2003 dgn sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/ jasa pemerintah dlm waktu 1 (satu) tahun, atau 2 (dua) tahun sesuai aturan yang ditetapkan

DASAR HUKUM PENERAPAN DAFTAR HITAM KEPPRES 80 TAHUN 2003

PENJELASAN DAFTAR NEGATIF Adalah Daftar yang dikeluarkan pengguna barang/jasa dan/atau atas masukan oleh Deputi Pengawasan sebagai tindak lanjut pengawasan, sanksi berupa tindakan “tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan” sebelum menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DASAR HUKUM PENERAPAN DAFTAR HITAM KEPPRES 80 TAHUN 2003 Pasal 49. Tindak Lanjut Pengawasan

* Didalam Deputi operasi terdapat SATGAS PENGAWASAN BAGAN ALIR PENGAJUAN DAFTAR HITAM & DAFTAR NEGATIF BAGI PENYEDIA JASA/BARANG (KONTRAKTOR & KONSULTAN) (c) SATKER (a) KANTOR WILAYAH (b) DEPUTI * OPERASI (d) KEPALA BAPEL SATKER (a) DIREKTUR (b) (b) PPMK DEPUTI PENGAWASAN * Didalam Deputi operasi terdapat SATGAS PENGAWASAN (c) Satgas Pengawasan Unsur Deputi Pengawasan Unsur PPMK Unsur PLP 4. Unsur Biro Hukum LHP LHP LHP LHP Line (a) : Penetapan dan Pengajuan Daftar Hitam & Daftar Negatif untuk Kontraktor & Konsultan Line (b) : Pengajuan Daftar Tersebut dari seluruh Satker ditujukan ke Ka.Bapel cq. Deputi Operasi Line (c) : Verifikasi/Feedback terhadap data dan memberikan masukan untuk pembinaan Line (d) : Laporan Hasil Penilaian & Pengajuan Daftar Tesebut untuk ditetapkan Line LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan dari paket-paket Pekerjaan

REKAPITULASI HASIL PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENYEDIA BARANG/JASA

USULAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENYEDIA BARANG/JASA KANTOR WILAYAH/ KEDEPUTIAN : INFRASTRUKTUR

RENCANA PELAKSANAAN