PTSP Kecamatan Jagakarsa

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

PENJUALAN DAN PEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
Rumah Susun Di INDONESIA
Rumah Susun Di INDONESIA.
MENURUT HUKUM INDONESIA
“Pertanahan” Nama kelompok : 1.Hidhayatul R.S ( )
SK DIRJEN PETERNAKAN No: 774/KPTS/DJP/DEPTAN/1982 SYARAT-SYARAT TEKNIS PERUSAHAAN PETERNAKAN AYAMPETELUR ATAU AYAM PEDAGING MENIMBANG : SK Menteri Pertanian.
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
DIVISI PERTANAHAN Oleh: GMD Pertanahan.
Metode Pengembangan Tanah ( Land Development Method )
Super BAZAR 2012.
APPRAISAL CONTRACT (PENILAIAN JAMINAN)
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
PAKTA INTEGRITAS.
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
LOADING…PLEASE WAIT… Andry Dwi Priananta SUMENEP 3 JULI 1994 D3 PSTP UNAIR “PRESIDEN”
Studio Perencanaan Tapak Pertemuan 4
SK. Mentan No. 190/Kpts/Org/5/1975 SK Mentan No. 406/Kpts/Org/8/1980
Pengamatan dan Analisis Tapak Pertemuan 16, 17, 18
MANAJEMEN WIRAUSAHA : BUSINESS PLAN
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
Disampaikan oleh : Dra. RESMIYATI MARNINGSIH, M.Si
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
TATA LETAK BANGUNAN DAN PERANCANGAN RUANG TERBUKA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KULIAH ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN
ACCESS Buka website Jakarta Smart City ( Pilih menu ‘Maps’ How to Access & Read Peta Operasional DKI Jakarta di website.
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN
PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN
1 MODUL PERKULIAHAN SESI 1 JELANG TENGAH SEMESTER (UTS)
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
MANAJEMEN WIRAUSAHA : BUSINESS PLAN
TKW 435 PENGANTAR GEOLOGI PERTEMUAN 13
PENYEDERHANAAN TATA BAHASA BEBAS KONTEKS.
KULIAH -7 MEMBUAT GAMBAR 3D DENGAN AUTO CAD 2009
WEBSITE PEMBUATAN for further detail, please visit
PEMBIAYAAN KPR Kelompok 6 Tugas SOBS ke-5
MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Prinsip Pengembangan Real Estat Pertemuan 12
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Presented by: Cempaka Paramita,
THEATRE GALLERY AND TRAINING OPERA
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
Bracket TV Jakarta Bpk Prapto
1. 0+0= = = 6.9-0= = = = 8.9-1=
PENILAIAN Teknik identifikasi properti
PERUNTUKAN LOKASI DAN INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG
WISATA HUTAN MANGROVE DI JAKARTA
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
REKOMENDASI BANGUNAN TIDAK LAYAK HUNI DAN KETIDAKTERATURAN BANGUNAN dimana sebagian bangunan tidak layak huni adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan.
Kebijakan Penyelenggaraan
K O N S T R U K S I J A L A N D A N J E M B A T A N JENIS BAHAN PEKERASAN JALAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN KLASIFIKASI JALAN Pendidikan Teknik Sipil.
Implementasi Perda Bangunan Gedung Pada Acara Rapat Koordinasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Pinang Subdit Standardisasi.
Transcript presentasi:

PTSP Kecamatan Jagakarsa e-catalog KRK & IMB PTSP Kecamatan Jagakarsa

KRK (Ketetapan Rencana Kota) Kegunaan KRK : Untuk mengetahui lokasi tanah Untuk mengetahui luas tanah Untuk mengetahui zonasi & peruntukan tanah Untuk mengetahui rencana jalan & GSB Untuk mengetahui KDB (Luasan maksimum tanah yang dapat didirikan bangunan) Untuk mengetahui ketinggian bangunan maksimum yang dapat didirikan Untuk mengetahui apakah diatas tanah tersebut diizinkan mendirikan bangunan atau tidak

KRK dapat melanjutkan proses IMB bila : Sisa tanah yang tidak terkena rencana jalan, GSB, saluran & jalur hijau, berdasarkan tipe bangunan : Tipe Tunggal : Panjang x lebar minimal 6x6m. Terdapat jarak bebas masing- masing 2 m di depan, belakang, kanan, dan kiri rencana bangunan Tipe Kopel : Panjang x lebar minimal 6x4m. Terdapat jarak bebas masing- masing 2 m di depan, belakang, kanan, dan kiri rencana bangunan Tipe Deret : Panjang x lebar minimal 6x2m. Terdapat jarak bebas masing- masing 2 m di depan, belakang, kanan, dan kiri rencana bangunan

KRK dengan Ketentuan Khusus KRK dengan Zonasi Khusus : R.9g Zonasi pemukiman cagar budaya, pada zonasi ini diharusnya mendirikan bangunan dengan nuansa Betawi

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Mengapa Harus Membuat IMB.?? Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana Tata  Ruang Wilayah Sebagai kepastian hukum untuk pendirian bangunan di lokasi tersebut Sebagai syarat transaksi jual beli dan sewa menyewa rumah

Tipe - tipe IMB IMB Mendirikan & Membangun Baru Diperuntukan bagi lokasi tanah yang masih merupakan tanah kosong IMB Menetapkan Diperuntukan bagi lokasi tanah yang sudah terdapat bangunan, sedang dalam proses pembangunan atau bangunan sudah digunakan IMB Renovasi Diperuntukan bagi bangunan yang akan direnovasi dan sebelumnya sudah memiliki IMB

Persyaratan Teknis IMB Memiliki KRK Asli yang memenuhi persyaratan IMB (Tertera pada SK KRK) 1 Lokasi, 1 Sertifikat dan 1 Unit Bangunan Gambar arsitek yang dilampirkan sesuai dengan KDB maksimal yang tertera pada KRK, tidak melanggar GSB dan memenuhi jarak bebas berdasarkan masing-masing tipe bangunan

Sanksi Pelanggaran IMB Bangunan yang dibangun harus sesuai dengan permohonan IMB dan gambar arsitek yang dilampirkan Bila dikemudian hari bangunan yang didirikan berbeda dengan gambar arsitek yang dilampirkan akan dikenakan sanksi penertiban berupa pembongkaran terhadap bangunan tersebut

Selesai, Terima kasih..