DISUSUN OLEH KELOMPOK 5 :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

Ketidakadilan hukum di indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara
KATEKESE ANALISIS SOSIAL
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
› St. Asri Yamdhani J. ( ) › Intan Oktina Warasari ( ) › Novita Kurniawati ( ) › Suci Rizqi Amalia ( ) › Intan.
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Perkembangan Kriminologi lanjutan
Hak Dan Kewajiban.
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
NO. 62/1958 NO. 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
Dr. Utary Maharany B.,SH.,M.Hum
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
KERAGAMAN DAN KESETARAAN
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
Berkelas.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pendidikan Kewarganegaraan
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Hak Dan Kewajiban Warganegara”
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
dalam konteks ketatanegaraan Negara RI
ASSALAMU ‘ALAIKUM.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENEGAKAN HUKUM DARI SUDUT PANDANG KRISTEN DI INDONESIA
RAHASIA DAGANG.
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASARKOMPETENSIDASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN (Pasca UTS)
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM UUD 1945
Hukum Pidana Korupsi Nama Kelompok : Randi Septian ( ) Panji anugrah putra ( ) Endah Sri Lestari ( ) Fitri Lestari ( )
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
WARGANEGARA Oleh : Rani Rias Takim NIM:
Teori konstitusi.
Terbentuknya negara Fungsi pemerintah Hubungan negara dan warga negara
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Manakah yang penting dilakukan dahulu antara hak dan kewajiban?
NEGARA INDONESIA.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Kelompok 3 Nama: 1. ahmad eka a anggita oktaviani iqbal fajar aditama m herdi riswanda
KELOMPOK 4 CHRISTINA M. SAMOSIR EVI MARIANA PARDEDE
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Penguatan alternatif pemidanaan untuk mencapai keadilan restoratif
KEADILAN DALAM BISNIS Berbagai paham dan teori mengenai keadilan :
BAB VII DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL- POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
Transcript presentasi:

DISUSUN OLEH KELOMPOK 5 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. “KEADILAN SOSIAL” DISUSUN OLEH KELOMPOK 5 : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A. Pengertian Kewarganegaraan Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang bersangkutan. kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.

B. Pengertian Keadilan Sosial Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warganegara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkadung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.

C. Contoh kasus Ketidakadolan di Indonesia Keadilan sosial di Indonesia masih belum tercapai dengan baik karena masih banyak kasus-kasus mengenai ketidakadilan sosial yang marak terjadi. Contoh kasus ketidakadilan sosial: kasus mengenai pencurian kapuk atau kapas senilai Rp. 4.000,- yang dilakukan oleh empat orang laki-laki di Batang, Jawa Tengah. Kemudian, terdapat pula kasus pencurian tiga buah kakao atau cokelat yang dilakukan oleh Nenek Minah.

Kasus-kasus lain adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Artalyta Suryani, juga kasus narkoba oleh terpidana mati Rima Rita. Mereka semua telah mendapatkan hukuman yang sama, yakni dipenjara. Namun, ketidakadilan sosial yang terjadi disini adalah mengenai sel atau penjara tempat yang mereka huni. Bagi Gayus, Artalyta , dan Rima, penjara merupakan tempat tinggal yang layak, bahkan lebih mewah dari hotel berbintang. Entah mengapa hal tersebut dapat terjadi, padahal dalam kasus pencurian kapas, kakao, dan semangka yang dilakukan oleh orang-orang miskin, penjara yang mereka huni adalah penjara yang tidak seperti penjara yang dihuni oleh para narapidana kasus korupsi dan narkoba yang telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah.

Kasus-kasus diatas merupakan kasus yang seharusnya berkonsepkan keadilan numerik yang memandang manusia sebagai satu satuan unit, namun dalam praktiknya di Indonesia terlihat seperti berkonsepkan keadilan proporsional seperti yang dijelaskan Aristoteles. Hal-hal seperti itulah yang masih marak terjadi di Indonesia yang mencerminkan bahwa negara Indonesia masih belum dapat menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia

D. Akibat Yang Timbul Dari Ketidakadilan  Adanya penentangan dari masyarakat kepada Pemerintah, artinya masyarakat sudah tidak perduli lagi dengan apa upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan Negara, dan sudah menolak lagi dengan rencana rencana pemerintah yang dianggap sebagai abal abal saja. Sikap masa bodoh dalam bermasyarakat dan bernegara, artinya masyarakat sudah hidup sendiri sendiri dan tak mau peduli lagi dengan apa yang Pemerintah canangkan dalam proses pembangunan atau bisa disebut juga sudah kehilangan kepercayaan. Ada juga akibat lain yakni : Pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyat Pemerintah kekurangan dukungan dari rakyat Pemerintah kekurangan aspirasi dari rakyat

E. SOLUSI UNTUK MENYELESAIKAN KETIDAKADILAN HUKUM DI INDONESIA Perlu adanya reformasi hukum yang dilakukan secara sungguh sungguh mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah dengan melakukan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan, ataupun dengan peningkatan keimanan para penegak hukum agar ia menjadi lebih sadar bahwa perbuatannya yang tidak menegakan keadilan secara adil akan menyebabkan dirinya berbuat dosa dan dilaknat oleh Tuhan. Sebaiknya penegakkan hukum menegakkan hukum dengan tegas sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tanpa membedakan pihak satu dengan lainnya karena kedudukan kita dihadapan hukum sama. Kedua belah pihak harus menaati hukum sebagaimana mestinya dan ini tidak hanya bagi penegak hukum saja tetapi seluruh warga negara indonesia.