SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Ps. 13, 14 dan 19 UU No.5 Thn Aparatur Sipil Negara Jab. Administrasi Administrator Pengawas Pelaksana Jab. Pimpinan Tinggi Pimpinan Tinggi Utama.

Advertisements

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG

BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ADMINISTRASI PERSIAPAN PENSIUN Pegawai Negeri Sipil

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015

Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015

Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No. 11 Thn 2017)

UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

RANCANGAN PERKA KEPALA BKN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.

Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016

TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Administrasi Persiapan Pensiun

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA

Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)

BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL

Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil

PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013

D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI

MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :

MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS

Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA

PROGRAM & KEGIATAN BKPP

Tata Cara Pembayaran Kegiatan Fasilitasi Menggunakan Aplikasi SPIN OUT

Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT

Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019

KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.

TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII.

Contoh penyusunan skp.

PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Transcript presentasi:

SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Tugas fungsi sub bidang pemberhentian pegawai Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub bidang Pemberhentian Pegawai; Membagi tugas kepada bawahan; Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya; Memeriksa hasil kerja bawahan; Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; Menyiapkan pelaksanaan koordinasi; Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sub bidang Pemberhentian Pegawai; Menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN atas pemintaan sendiri; Menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN karena mencapai Batas Usia Pensiun; Menyiapkan kegiatan proses pemberhentian ASN karena meninggal dunia;

Tugas fungsi sub bidang pemberhentian pegawai - lanjutan Menyiapkan kegiatan fasilitasi permohonan taspen bagi ASN yang purna tugas; Menyiapkan kegiatan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan organik dan pengaktifan kembali; Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sub bidang Pemberhentian Pegawai; Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Sub bidang Pemberhentian Pegawai; Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; Menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bidang Pemberhentian Pegawai; Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub bidang Pemberhentian Pegawai; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perka BKN No. K.26-30/v.119-2/99 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.

JENIS-JENIS PENSIUN : Pensiun karena meninggal dunia Pensiun atas permintaan sendiri Pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Pensiun karena keuzuran jasmani

Kegiatan UNGGULAN sub bidang pemberhentian pegawai Penjagaan PNS yang akan pensiun karena mencapai BUP; Pembekalan Purna Tugas bagi PNS yang akan pensiun; Setiap Bulan diadakan Acara Penyerahan SK Purna Tugas, Pembekalan ke TASPEN dan Penyerahan Dokumen Arsip Kepegawaian; Penggunaan aplikasi untuk mempercepat administrasi pensiun dan pelaporan. Menuju Penetapan Pensiun Online (PPO)

KELENGKAPAN PERSYARATAN PENSIUN DAPAT DIUNDUH DI WEBSITE BKD Akses ke website BKD >> Layanan >> Pensiun http://bkd.semarangkota.go.id/layanan/pensiun

GALERi FOTO PEMBEKALAN CALON PENSIUNAN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang menyelenggarakan Pembekalan Purna Tugas Tahun 2017 pada tanggal 15 s/d 18 Mei 2017. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut bekerjasama dengan PT. Kepurun Pawana Indonesia.

Galeri foto penyerahan sk pensiun

TERIMA KASIH …