KEADAAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN KEBIJAKAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Evaluasi KD 7.2 START.

Advertisements

Evaluasi KD 7.3 START.

MASA DEMOKRASI LIBERAL

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

BANK CENTRAL OLEH ENDANI NARO S.H.

Indonesia pada Awal Kemerdekaan sampai 1950

Bank Sentral dan Kebijakan moneter

Bank Sentral : Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,

BANK INDONESIA Oleh ERVITA SAFITRI.

7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Kelompok 5 : 1. Dimas Primanda 2. Ichsan Maulana 3. Khairul Rizki 4. Mefri Lian Cindi 5. Nihayatul Fitriyah.

SEJARAH HUKUM PERBANKAN

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIOAL

DISUSUN : NOOR HARJANTO, S.Pd.

PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA TAHUN

PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU

Dari perjuangan dan pengorbanan merekalah. Kita bisa BISA SEPERTI

Pertemuan ke-2 BANK SENTRAL.

Kehidupan Politik & Ekonomi Indonesia Pasca Proklamasi Oleh: Drs

PERKEMBANGAN BUMN. UU. No. 19/2003 ttg BUMN (ps. 1) Badan usaha yg seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yg.

SISTEM PEREKONOMIAN YANG PERNAH BERLAKUDINDONESIA

Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi

Bank Sentral dan Kebijakan moneter

Skala dan Kelompok Perusahaan

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro

HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

Mengukur Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dalam perhitungan pendapatan nasional (Y) LILI WINARTI, SP.MP.

BANK DAN KEUANGAN LAINNYA

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Kelompok 2 KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM MENETAPKAN BI RATE

PENGANGGURAN DAN INFLASI

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI SETELAH PROKLAMASI.

Indonesia Masa Demokrasi Liberal

KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL

Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Lecture Note: Trisnadi Wijaya, SE., S.Kom

PERKEMBANGAN BUMN.

KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A

Demokrasi Parlementer

MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950 – 1959 SK 1 KD 4 SM1

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli

KABINET NATSIR.

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

Ruang Lingkup Analisis Makroekonomi Dosen Pengampu: Aulia Dawam, S. E,

BANK SENTRAL Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan.

KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL PERIODE

KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)

DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

PEREKONOMIAN INDONESIA

Menganalisis perkembangan kehidupan politik danekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal Kompetensi Dasar Ketrampilan.

Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin

BANK SITI SOPIAH.

PERKEMBANGAN BUMN.

NERACA PEMBAYARAN Pengertian : Adalah suatu catatan sistematis mengenai hubungan ekonomi atau transaksi antara penduduk suatu negara dan negara lainnya,

Sejarah Perekonomi Indonesia

TUGAS UTAMA BANK SENTRAL  Memelihara supaya sistem moneter bekerja secara efisien sehingga tercapai pertumbuhan kredit dan peredaran uang sesuai tingkat.

TERAPAN KOMPUTER PERBANKAN

Bank Sentral dan Kebijakan moneter

PERKEMBANGAN BUMN.

Transcript presentasi:

KEADAAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN KEBIJAKAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN 1. Inflasi yang sangat tinggi 2. Mewarisi sistem ekonomi Jepang 3. Kas negara kosong 4. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara. 5. Adanya blokade ekonomi, oleh Belanda (NICA 1. Pinjaman Nasional 2. Konferensi Ekonomi, Februari 1946 3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) 5. Rencana Kasimo (Kasimo Plan) 6. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) 7. Menetapkan tiga mata uang 8. Pembentukan Bank Negara Indonesia 9. Nasionalisasi Javasche Bank 10. Ekonomi Benteng 11. Sistem Ali-Baba

Gunting Syafrudin , ( Syafrudin Prawiranegara menteri keuangan, 20 Maret 1950 ) Pemotongan nilai uang ( Sanering ), uang Rp. 2,50 menjadi setengahnya. Program Benteng ( Benteng group ) Perancang Dr. Sumitro Djojohadikosumo menteri keuangan kabinet Natsir Sistem / kebijakan ekonomi untuk mengubah struktur ekonomi colonial ke system ekonomi nasional, dan membangun ekonomi nasional yang kuat seperti Benteng. Sehingga pengusaha pribumi dapat berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Langkah pemerintah : Memberi bantuan modal Memberi bantuan bimbingan manajemen Memberi kemudahan Hasil Gagal, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan nonpribumu dalam system liberal. Mentalitas pengusaha pribumi cendrung konsumtif, ingin cepat mendapat keuntungan yang besar, dan ingin meikmati hidup mewah.

Nasionalisasi de Javasche Bank Untuk menciptakan kestabilan keuangan, de Javasche Bank diambil alih pengelolaanya oleh pemerintah dan dijadikan bank nasional yaitu : Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem Ekonomi Ali Baba ( Iskaq Tjokrohadisuryo, ketreti keuangan cabinet Ali S I ) Tujuan sama dengan Benteng, membentuk ekonomi nasional. kerjasama antara pengusaha pribumi ( Ali ) dengan pengusaha nonpribumi ( Baba ), langkah : Pengusaha nonpibumi berkewajiban member pelatihan dan tanggungjawab kepada pengusaha pribumi Menempatkan pengusaha pribumi dala jabatan staf. Pemerintah member bantuan kredit dan lisensi untuk pengusaha swasta. Memberikan perlindungan agar dapat bersaing dengan pengusaha asing.

Hasil : gagal karena Pengusaha pribumi kurang pengalaman, sehingga dijadikan alat untuk mendapatkan kredit dari pemerintah Yang lain sama dengan ekonomi benteng.