Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional DUKUNGAN KELEMBAGAAN PENYULUH SWADAYA UNTUK KINERJA PROGRAM PERBENIHAN PERTANIAN Oleh WINARNO TOHIR Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Disampaikan pada : Temu Teknis Inovasi Perbenihan Nasional, Makassar, 13 Desember 2017

PENDAHULUAN Tahun 2017 ditandai dengan reorganisasi kelembagaan penyuluhan yang sangat fundamental di daerah, yakni di level propinsi dan kabupaten/kota, yaitu bubarnya Bakorluh dan Bapeluh. Hal ini merupakan dampak dari berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Permasalahan ini menjadi topik yang sangat hangat dan ramai dibicarakan di kalangan penyuluhan. Penyuluhan yang sejatinya adalah motor penggerak pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Permasalahan pokok yang dihadapi saat ini adalah lemah dan tidak seraamnya kelembagaan penyuluhan. Penyuuhan pertanian berada di dalam bidang, sub bidang, seksi atau hanya kelompok jabatan fungsional.

FAKTA EMPERIS SWA-SEMBADA PANGAN Periode Tahun 1964 - 1990. Penyuluhan pertanian sentralistik. Biaya penyuluhan memadai karena disediakan oleh pemerintah pusat. Subsidi pertanian memadai karena disediakan oleh pemerintah pusat. Swa-sembada beras tercapai pada tahun 1984. Sosial budaya, politik dan keamanan stabil.

Penyuluhan pertanian desentralistik. Biaya penyuluhan menurun. Lanjutan ... Periode Tahun 1991 – 2004. Penyuluhan pertanian desentralistik. Biaya penyuluhan menurun. Subsidi pertanian terbatas. Swa-sembada beras tidak tercapai. Sosial budaya, politik dan keamanan tidak stabil.

Revitalisasi penyuluhan pertanian dan kelompok tani. Lanjutan ... Periode Tahun 2005 – 2009. Revitalisasi penyuluhan pertanian dan kelompok tani. Biaya penyuluhan pertanian dan kelompok tani meningkat. Pengangkatan THL-TBPP. Subsidi pertanian sejak tahun 2005 memadai. Swa-sembada pangan tercapai kembali pada tahun 2008. Walaupun terjadi krisis finansial global namun sosial budaya, politik dan keamanan stabil.

Tenaga penyuluh pertanian menurun. Lanjutan ... Periode Tahun 2010 – 2014. Tenaga penyuluh pertanian menurun. Biaya penyuluhan dan kelompok tani menurun. Tenaga THL-TBPP dan penyuluh swadaya tidak berkembang. Subsidi pupuk tidak berkembang (relatif tetap). Jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier banyak yang rusak. Impor beras meningkat, sebagai dampaknya swa- sembada beras menurun. Sosial budaya, politik dan keamanan masih stabil.

Periode Tahun 2015 – sekarang. Lanjutan ... Periode Tahun 2015 – sekarang. Berlakunya Undang-undang NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Penyuluh tidak ada kejelasan) Biaya penyuluhan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Subsidi pupuk ditingkatkan dan mencukupi Jaringan irigasi yang rusak 52% sudah diperbaiki Adanya pembuatn embug sebanyak 30 ribu embung Dibangunnya bendungan-bendungan selama 5 tahun + 30 bendungan Adanya bantuan alsin sejumlah 180 ribu ke seluruh Indonesaia. Adanya bantuan benih berbagai komoditi 30-46 juta benih Sangat berkurangnya impor bahan pangan tertentu bahkan mengekspornya. Adanya percetakan sawah (ekstensifikasi).

PERMASALAHAN PROGRAM PERBENIHAN PERTANIAN Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional karena sering terlambat dan kualitas yang rendah. Belum optimalnya kelembagaan penyuluhan pertanian sehingga sosilisasi perbenihan kurang maksimal. Lemahnya kelembagaan petani dan kelompok tani, sering tanam tidak serempak. Keterbatasan aksesibilitas petani terhadap permodalan karena kurang modal petani menggunakan benih seadanya. Status dan luas kepemilikan lahan kurang dari 0.5 ha. Rusaknya infrastruktur, sarana, prasarana, lahan, dan air sehingga penerapan varietas yang cocok sering tidak terpenuhi. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global harus dipersiapkan benih yang sesuai. Tahun 2018 tidak ada subsidi benih yang ada bantuan benih.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN TAHUN 2015-2017 Peningkatan subsidi pupuk bagi petani. Perluasan dan pembukaan lahan areal baru (percetakan sawah). Optimalisasi lahan pasang surut, lahan rawa, dan lahan gambut (potensi sangat luas sekali). Optimalisasi lahan kering di Jawa dan di luar Jawa (menaikan IP). Perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Pangadaan alsin untuk petani dan kelompok tani. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai di lahan beririgasi teknis. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai di lahan sub-optimal. Menaikan Luas Tambah Tanam (LTT) setiap musim di seluruh Indonesia yang memungkinkan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SINERGITAS PETANI DAN PENYULUH SWADAYA Peningkatan kualitas pelatihan bagi petani/kelompok tani dan generasi muda yang bekerja di sektor pertanian, antara lain melalui : Peningkatan pola pikir petani dan kelompok tani menjadi petani dan kelompok tani moderen berwawasan agribisnis. Penciptaan kewirausahaan yang handal bagi petani, kelompok tani dan generasi muda petani di pedesaan. Peningkatan pendapatan petani dan kelompok tani di pedesaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Lanjutan ... Peningkatan Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Menghantarkan Teknologi Tepat Guna Kepada Petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Peningkatan koordinasi antara kelembagaan penyuluhan dengan kelembagaan teknis (pusat dan daerah), serta kelembagaan penelitian. Memberikan kesempatan pada anak petani, kelompok tani dan penyuluh untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di BPPSDMP.

Lanjutan ... Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Antara Petani dan Kelompok Tani dengan Penyuluh Pertanian. Meningkatnya sinergitas yang solid baik antar para petani, dan antara petani dengan penyuluh pertanian diharapkan akan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Meningkatnya sinergitas yang baik antar petani, dan antara petani dengan penyuluh pertanian dibarengi dengan koordinasi yang solid antara Kementerian Pertanian dengan pemerintah provinsi, kabupaten/ kota serta kecamatan dan desa, niscaya peningkatan produksi dan produktivitas akan tercapai. Ini berarti program Lumbung Pangan Dunia diharapkan bisa dicapai pada tahun 2045.

PENUTUP Pengalaman panjang dalam pencapaian swa-sembada pangan dalam peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai perlu ditingkatkan sebagai upaya terwujudnya swa-sembada pangan sebagaimana diharapkan para petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pemerintah. Untuk melaksanakan program swa-sembada pangan diperlukan koordinasi dan sinergitas antara petani dan kelompok tani dengan penyuluh pertanian. Terwujudnya program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) akan bermanfaat apabila pendapatan para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian meningkat.