Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masyarakat Peduli Keamanan OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA
Advertisements

Orientasi Anggota SENKOM MITRA POLRI SUMATERA BARAT, APRIL 2014.
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
PERUMUSAN KONTRAK SOSIAL
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PP NOMOR 43 TAHUN 2014
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman No
PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA
OTONOMI DAERAH.
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Perencanaan Partisipatif
Yang melatar belakangi TNI mendukung TMKK adalah :
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
Pedoman bagi petugas Polmas.
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DISAJIKAN TANGGAL 14 APRIL 2010 PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB NASIONAL PROV RIAU BULAN : FEBRUARI 2010.
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
Oleh : BADAN KESBANGPOL KABUPATEN AGAM TAHUN 2017
DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
PERANAN KELOMPOK PEDULI KEAMANAN DALAM MENJAGA KAMTIBMAS
Kumpulan orang baik yang bertugas Mewujudkan & memelihara Kamtibmas
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bambankerep RW 04 Kecamatan Ngaliyan Semarang Kelompok, Muhammad Baihaqi ( ) Hidayatun.
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
BENTUK PROGRAM COMMUNITY RELATIONS
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
TIGA MISI UTAMA KAPOLRES MALANG KOTA Rencana Aksi
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
PERIODE REFORMASI 1998 – Sekarang (2013)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK UNTUK KAMTIBMAS Oleh : Dr. A. WAHYURUDHANTO, M.Si Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Disampaikan pada kegiatan “Siak Polmas Outbound” di Siak – Riau, 13 Januari 2015

Mengapa harus ada Polmas ? POLA PENINGKATAN JUMLAH POLISI TIDAK MAMPU MENGATASI MASALAH KAMTIBMAS SECARA MAKSIMAL EFEKTIVITAS PENDEKATAN PERPOLISIAN MODERN (PEMECAHAN MASALAH) REVITALISASI PELIBATAN MASY TRADISIONAL AKTUALISASI PENYELESAIAN SECARA ADAT YG SUDAH LAMA DIKENAL DI INDONESIA (KEMITRAAN; KEBERSAMAAN; KEHARMONISAN) PARADIGMA REFORMASI DI NEGARA DEMOKRASI (HAM; TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS)

Dasar Hukum Implementasi Polmas UU No. 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara RI Perpres No 7/2005 tentang RPJMN 2004-09 bidang Arah Kebijakan Peningkatan Kamtibmas : Masyarakat patuh hukum dan membangun Community Policing guna mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerja sama dalam menjaga Kamtibmas Skep Kapolri No. Pol : SKEP/737/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam Pelaksanaan Tugas Polri Peraturan Kapolri No. 7/2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Tujuan Implementasi Polmas TUMBUHNYA KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASY THD POTENSI GANGGUAN KAMTIBTRAM DI LINGKUNGANNYA MENINGKATNYA KEMAMPUAN MASY BERSAMA DNG POLISI UNTUK IDENTIFIKASI AKAR MASALAH MENINGKATNYA KEMAMPUAN MASY UNTUK ATASI MASALAH YANG ADA BERSAMA2 DENGAN POLISI DAN DENGAN CARA YANG TIDAK MELANGGAR HUKUM MENINGKATNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM CIPTAKAN KAMTIBMAS DI LINGKUNGANNYA MENURUNNYA PERISTIWA YANG GANGGU KAMTIBTRAM MASYARAKAT/KOMUNITAS

Pemolisian Masyarakat Konsep Polmas DALAM LINGKUP TERTENTU/LOKAL TAK CAKUP STRATEGI ANTISIPASI ANCAMAN GANGGUAN KAMTIBMAS YG SANGAT KOMPLEKS & LUAS SKEP 737 : POLA, PETUGAS, POS, FKPM. POLMAS (Lokal) Pemolisian Komunitas STRATEGI PEMOLISIAN WARGA MASYARAKAT (BUKAN KAMTIBMAS) ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS DAN TUGAS KOMPLEKS PEMBERDAYAAN SEMUA KOMPONEN MASYARARAKAT POLMAS (Luas) Pemolisian Masyarakat

Perubahan yang Diharapkan WARGA : PASIF APATIS AWAM KAMTIBMAS WARGA : AKTIF MERASA WAJIB PAHAM KAMTIBMAS POLRI SIBUK WARGA MENONTON / MENCELA WARGA SIBUK POLISI MEMFASILITASI GANGGUAN KAMTIBMAS MENINGKAT AKAR MASALAH DIELEMIMIR

Model-model Polmas MODEL A MODEL B MODEL C MODIFIKASI PRANATA SOSIAL & POLA PEMOLISIAN MASYARAKAT TRADISIONAL MODEL B INTENSIFIKASI FUNGSI POLRI DI BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT MODEL C PENYESUAIAN MODEL COMMUNITY POLICING DARI NEGARA-NEGARA LAIN

Peraturan Kapolri No. 7/2008 Ps. 15 MODEL POLMAS DI SUATU KEWILAYAHAN TIDAK SELALU SAMA DENGAN MODEL POLMAS DI KEWILAYAHAN LAIN PENERAPAN MODEL POLMAS DI KEWILAYAHAN DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK WILAYAH, MASYARAKAT, DAN SASARAN (DITENTUKAN OLEH MASING-MASING PIMPINAN SATWIL YG BERWENANG)

Prinsip Polmas PRINSIP POLMAS (3 P) KEMITRAAN/ PARTNERSIP (POLISI DAN MASY) PRINSIP POLMAS (3 P) PROBLEM SOLVING PRO-AKTIF (OLEH POLISI)

Tiga Pilar Polmas MASY PEMDA POLISI

Faktor2 yang Mempengaruhi : RASIO POLISI DAN MASYARAKAT PELIBATAN MASYARAKAT PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH (KAMTIBMAS DAN SOSIAL) DINAMIKA POL-EK-SOS-BUD WILAYAH SETEMPAT DINAMIKA KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (KOMITMEN) PENERAPAN MODEL POLMAS YANG COCOK

Bagaimana di Kab. Siak ? Beritariau.com, Pekanbaru - Dari 10.604 kasus tindak pidana di Riau selama 2014, Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak, menjadi daerah dengan predikat tertinggi rawan gangguan Kamtibmas. Sedangkan 3 daerah terendah yakni Kepulauan Meranti, Kuansing dan Inhil. Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat Press Conference Akhir Tahun 2014 yang digelar di Polda Riau, Rabu (31/12/14) malam.

Polmas di Kab. Siak TUJUAN POLMAS  MENURUNKAN ANGKA GANGGUAN KAMTIBMAS HARUS ADA PRIORITAS  CURAT; CURANMOR; NARKOBA; DLL ? TIDAK MUNGKIN POLISI BEKERJA SENDIRI POLMAS  KETERLIBATAN MASYARAKAT (POLISI BERSAMA CAMAT, DANRAMIL, KADES, BHABINKAMTIBMAS, BABINSA, RW, RT, SEMUA KOMPONEN MASY) TERPENTING  ADA KOMITMEN

Sekian & Terima Kasih Siak, Januari 2015