BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN UUPA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HAK-HAK ATAS TANAH DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
Advertisements

BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI Guru Besar Hukum Agraria FHUI
Alasan2 lahirnya UU No.5 Th 1960 (UUPA)
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
BAB V HAK ATAS TANAH.
Dasar-Dasar Hukum Agraria Nasional
Hak Penguasaan atas Tanah
Hukum Agraria.
TEORI & PRAKTEK PENDAFTARAN TANAH (TPPT)
WARGA NEGARA BAB.2 (UU No.12 Th.2006 ).
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
 Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
BAB VIII LAND REFORM.
HUKUM TANAH ADAT oleh: RIZKY YOGA PRATAMA A
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGAKUAN INTERNASIONAL
Landreform berasal dari kata
HUKUM PERDATA.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWTI UNIVERSITAS MPU TANTULAR PERTEMUAN 5 TGL 2013.
Prodi Agribisnis FP-UNS
PEMBAHARUAN HUKUM TANAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
HAK-HAK ATAS TANAH.
Hukum Agraria “HAK ATAS TANAH”
Kerancuan Hukum dalam Pengaturan Pertanahan akibat “Keistimewaan”
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)
HAK MILIK.
BAB I PENGANTAR.
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
PEMBAHASAN UTS Hukum Agraria Minggu ke-8
Landreform berasal dari kata
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.H.
Pertemuan ke-3 Pembentukkan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.Hum.
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
HUKUM DAN SEJARAH AGRARIA MASA KEMERDEKAAN
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
Fungsi, Wewenang, dan Hak
WARGA NEGARA BAB.2 (UU No.12 Th.2006 ).
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
Landreform berasal dari kata
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.H.
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA/LANDREFORM
KONTRAK KULIAH Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. Koordinator Kelas I 
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
HUKUM AGRARIA MRT BOEDI HARSONO Kata “agraria” berasal dr agrarius, ager (latin) atau agros (yunani), Akker (belanda) yg artinya tanah pertanian.
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
HUKUM DAN SEJARAH AGRARIA MASA KEMERDEKAAN
ANAK LUAR KAWIN ASKD FILE.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SEJARAH CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
HAK MILIK.
HUKUM PERDATA.
HUKUM PERDATA.
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
Hukum Acara Perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1.Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN UUPA

TANGGAPAN PEMERINTAH: SESUDAH MERDEKA 1945 : TUNTUTAN BUAT HK. AGRARIA NASIONAL YANG RESPONSIF. TANGGAPAN PEMERINTAH: KELUARKAN BERBAGAI UU YG CABUT HK AGRARIA KOLONIAL YG MENINDAS : UU 13/1948 CABUT VGR; UU 1/1958 TTG PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR MEMBUAT RUU AGRARIA NASIONAL UTK GANTIKAN AW 1870 MELL BEBERAPA PANITIA.

PANITIA AGRARIA YOGYA PENPRES NO 16 TH.1948 KETUA : SARIMIN REKSODIHARDJO, ANGGOTA : PEJABAT DARI BERBAGAI KEMENTRIAN, ANGGOTA BP KNIP WAKIL ORG. TANI DAN DAERAH, AHLI HK. ADAT, SERIKAT BURUH PERKEBUNAN. TUGAS : MERANCANG DASAR-DASAR HK TANAH YG MEMUAT POL HK TANAH NASIONAL ASAS-ASAS HK TANAH YG DIUSULKAN PANITIA : HAPUS ASAS DOMEIN DAN AKUI HAK ULAYAT PENGATURAN HM PENETAPAN LUAS MINIMUM : 2 HA UNTUK JAWA PENETAPAN LUAS MAKSIMUM : 10 HA UTK JAWA PENDAFTARAN TANAH

PANITIA AGRARIA JAKARTA KEPRES NO. 36 TH 1951 KETUA : SARIMIN REKSODIHARDJO, ANGGOTA : PEJABAT DR BERBAGAI KEMENTRIAN, ORG. TANI. TUGAS : SAMA PANITIA AGRARIA YOGYA KESIMPULAN PANITIA : BATAS MIN : 2 HA UTK SELURUH IND. BATAS MAK : 25 HA UTK SATU KELUARGA TANAH PERTANIAN KECIL HANYA UTK WNI HAK ULAYAT DIAKUI

PANITIA SOEWAHJO KEPRES NO 1 TH 1956 KETUA : SOEWAHJO SOEMODILOGO, ANGGOTA : PEJABAT DR BERBAGAI KEMENTRIAN, AHLI HK ADAT, WAKIL ORG. TANI TUGAS : MEMBUAT RUU AGRARIA NASIONAL RUU AGRARIA YG DIHASILKAN PANITIA : HAPUS ASAS DOMEIN DAN AKUI HAK ULAYAT ASAS DOMEIN DIGANTI HMN DUALISME HK AGRARIA DIHAPUSKAN HM MERUPAKAN HAK TERKUAT YG BERFUNGSI SOSIAL KMD : HGU, HGB DAN HAK PAKAI HM HANYA UTK WNI PENETAPAN BATAS MAK DAN MIN. TANAH PERTANIAN DIKERJAKAN/ DIUSAHAKAN SENDIRI PEMILIKNYA PENDAFTARAN TANAH

RANCANGAN SOENARJO RUU AGRARIA PANITIA SOEWAHJO DIRUBAH SITEMATIKANYA MJD RANCANGAN SOENARJO DAN DIAJUKAN KE DPR TGL 24 APRIL 1958 DPR :MEMBENTUK PANITIA AD HOC DGN KETUA MR. A.M. TAMBUNAN UTK MENGUMPULKAN BAHAN-BAHAN, AL : DR UGM DAN KETUA MA

RANCANGAN SOEJARWO DGN ADANYA DEKRIT PRES. RANCANGAN SOENARJO DITARIK UTK DISESUAIKAN DGN UUD 1945 : RANCANGAN SOEJARWO RANCANGAN INI SCR TEGAS MENGGUNAKAN HK ADAT SBG DASAR HK AGRARIA NAS. RANCANGAN INI DISETUJUI OLEH DPRGR DAN DISAHKAN OLEH PRES. PADA 24 SEPT. 1960 UU NO. 5 TH 1960 TTG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)

UUPA ADL UU YG SANGAT RESPONSIF SUBSTANSINYA SESUAI TUNTUTAN MASY. YAITU MEROMBAK SELURUH SISTEM AW 1870, MENGHAPUS DOMEIN VERKLARING, FEODALISME, DUALISME HK SERTA MENGAKUI FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH. PROSES PEMBUATAN UUPA MELIBATKAN SEMUA GOL. YG ADA DLM MASY : NASIONALIS, ISLAM, KRISTEN KATOLIK, KOMUNIS DAN GOLKAR.

PRODUK HK. RESPONSIF ADL PRODUK HK YG KARAKTERNYA MENCERMINKAN PEMENUHAN ATAS TUNTUTAN SEMUA ANGGOTA MASY. SHG MENCERMINKAN RASA KEADILAN DLM MASY. PROSES PEMBUATAN HK RESPONSIF MENGUNDANG SCR TERBUKA PARTISIPASI DAN ASPIRASI MASY, LEMBAGA PERADILAN. HK DIBERI FUNGSI SBG ALAT PELAKSANAAN BAGI KEHENDAK MASY.