SELAMAT DATANG ROMBONGAN PEMKAB MAGELANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Advertisements

PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.
Pembiayaan Pembangunan
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PENGENDALIAN KONTRAK.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

SELAMAT DATANG ROMBONGAN PEMKAB MAGELANG DI KABUPATEN TABALONG “BUMI SARABAKAWA”

PERMASALAHAN AKHIR TAHUN Pekerjaan Belum Selesai sampai 31 Desember DILANJUTKAN ??????? PUTUS KONTRAK ??????? ADENDUM MINUS ???????

DILANJUTKAN PUTUS KONTRAK ADENDUM MINUS Penyedia Dikenakan Denda Jaminan Pelaksanaan Dicairkan Justifikasi Harus Jelas Pembayaran pada APBD Perubahan Penyedia masuk Daftar Hitam Hanya Jenis Kontrak Harga Satuan Output Kegiatan Tercapai/ Bisa Dimanfaatkan Output Tidak Tercapai Output Tidak tercapai Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya : PPK dapat memutus Kontrak : a. Kebutuhan tidak dapat ditunda; a1. Penyedia tidak mampu menyelesaikan sd 50 hari; a2. setelah diberikan kesempatan 50 hari tetap tdk mampu

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 92 TAHUN 2015 Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran Berikutnya

DENGAN KETENTUAN DIBAYARKAN MELALUI APBD PERUBAHAN TAHUN BERIKUTNYA PEKERJAAN KONSTRUKSI MAKSIMAL SISA PEKERJAAN 20% DAN AKAN SELESAI PALING LAMBAT 50 HARI ADENDUM KONTRAK HANYA UNTUK SUMBER DANA MEMPERPANJANG JAMINAN PELAKSANAAN

PENYEDIA MEMBUAT SURAT PERNYATAN YANG MEMUAT : 1. SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN 2. JADWAL PENYELESAIAN PEKERJAAN 3. BERSEDIA DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN

MEKANISME PEMBAYARAN PER 31 DESEMBER PPK SKPD mengajukan Permohonan SPM LS Kepada BUD dengan dilampiri Dokumen pendukung. Pembayaran Berdasarkan Progres Pekerjaan (-)Biaya Pemeliharaan

Penyedia Tetap Melanjutkan Pekerjaan PADA TAHUN BERIKUTNYA Penyedia Tetap Melanjutkan Pekerjaan Sisa Pekerjaan Di Anggarkan pada APBD Perubahan Sebelum Pencairan penyedia Harus Lebih Dulu Melunasi Denda Keterlambatan

BAGAIMANA PELAPORAN DALAM LKPD DAN PENCATATAN ASETNYA DIUNGKAPKAN DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PADA POS PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA (Uraian Paket, Nilai Kontrak, Sisa Pekerjaan dan Pembayaran TA... Dan Sisa % fisik) ASET MASIH TERCATAT DALAM KDP

TERIMA KASIH