PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
Hak Dan Kewajiban.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
MASALAH KEWARGANEGARAAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA KELAS X
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
PROFILE Nama : Yuliana, S.Pd, Gr TTL : 29 Juli 1988 Alamat : Yogyakarta Pendidikan : S 1 Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY Pendidikan Profesi Guru.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Pendidikan kewarganegaraan
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Hak Dan Kewajiban Warganegara”
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
PEMILIHAN UMUM.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
KASUS Pelanggaran HAK ASASI MANUSIA
Pendidikan Kewarganegaraan
ASSALAMU ‘ALAIKUM.
Orientasi dan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
POLITIK HUKUM.
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
HAK ASASI MANUSIA DR.SUHARTO,SH,M.Hum.
WARGANEGARA Oleh : Rani Rias Takim NIM:
Teori konstitusi.
Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
NEGARA INDONESIA.
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Kelompok 3 Nama: 1. ahmad eka a anggita oktaviani iqbal fajar aditama m herdi riswanda
KELOMPOK 4 CHRISTINA M. SAMOSIR EVI MARIANA PARDEDE
KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Ricky Aulia F, S.H Mata Kuliah : Partai Politik & Pemilu Dosen : Dr. Ismail, S.H.,M.H Universitas Bung Karno Pasca Sarjana 2019 AJUDIKASI Berdasarkan.
SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :
BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT Direktorat Pembelajaran.
Pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila Anggota Kelompok -M Yasin Aryaputra -Dimas Alfarizky -Oqqi Rosihan -Nichika Winarda -Nur Anggraini.
Transcript presentasi:

PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA

SISTEMATIKA MATERI Konsep hak dan kewajiban warganegara Konsep hak dan kewajiban negara Dasar hukum hak dan kewajiban warganegara Konsep pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Contoh penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warganegara serta penanganannya secara yuridis konstitusional Upaya penegakan hak dan kewajiban warganegara oleh negara

Contoh Pelanggaran Hak Pengamatan Hana (X4) Judul: Pelanggaran Atribut Kampanye What: pelanggaran hak calon legislatif dalam hal kampanye Where: pertigaan Suryodiningratan Yogyakarta (dekat rumah Hana) When: Maret 2014 Who: yang dilanggar caleg partai ‘biru’ Why: ? How: Poster caleg ditempeli foto stiker caleg lain Penangannannya bagaimana?

Contoh dari Puspita (X4) What: fotokopi KTP diambil untuk dukungan calon DPD When: Juni 2003 Where: Kalurahan Luwuk Kabupaten Banggai Sulteng Who: warga yang tinggal di kalurahan tersebut How: ketua RT yang mengumpulkan KTP untuk pembagian raskin diselewengkan untuk mendukung pemilihan calon DPD tanpa sepengatuhuan warga Why: biar calon DPD menang pemilu Penyelesaiannya: Panwaslu melaporkan ke Polres Banggai

Konsep Hak dan Kewajiban Warganegara Hak warganegara: hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban warganegara: kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap warganegara terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep Warganegara Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 Pasal 26 ayat 1: Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2: Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3: Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. UU N0. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Hak dan Kewajiban Negara Hak Negara: hak yang seharusnya diterima dari setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban negara: kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh negara terhadap warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara UUD NRI Tahun 1945 pasal 26 s.d. 34 UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM UU N0. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. UU N0. 11 Tahun 2004 tentang kovenan hak sipil, dan politik UU N0. 12 tahun 2004 tentang kovenan hak bidang sosial budaya, dan ekonomi

Pengertian Pelanggaran Hak Adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan /atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Pengingkaran Kewajiban: Adalah pola tindakan warganegara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.