CHAPTER SURAT KEPUTUSAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Advertisements

BAB VIII Penjelasan Peraturan Per-UU-an
STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN
ETIKA KOMUNIKASI KANTOR
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
TEHNIK MERANCANG PERATURAN PERUSAHAAN
MEMO DAN NOTA DINAS CHAPTER 6.
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
BEBAN KERJA DOSEN Tugas pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan Tugas pengabdian.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 BEBAN KERJA DOSEN & EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
1. Pengertian dan karakteristik suatu dukungan
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
TINDAK PEMERINTAHAN NYATA HUKUM PRIVAT PUBLIK BERBAGAI PIHAK SEPIHAK UMUM INDIVIDUAL KONGKRITABSTRAK KONGKRITABSTRAK.
 Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami garis besar tentang pajak dan latar belakang, ruang lingkup, struktur serta permasalahan.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
CHAPTER MEMO DAN NOTA DINAS.
SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
PERTEMUAN #9 TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
TATA CARA DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Disampaikan oleh : Adi Setiadi, SH Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Bina Marga.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pascasarjana Universitas Terbuka
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PLAGIARISME (Pelatihan Menulis di SPs UGM)
PELAKSANAAN KODE ETIK di Lingkungan Program Pascasarjana- Universitas Terbuka (Bahan OSMB dan BTR) (Universitas Terbuka, Doc., 2009)
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN PERUBAHAN modul kuliah perancangan peraturan negara SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
1. Pengertian dan karakteristik suatu dukungan
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
Wajib Daftar Perusahaan
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
MODUL I PENDAHULUAN & KETENAGAKERJAAN Manajemen Perburuhan
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYIDIKAN.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
Tata Persuratan.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
FORMAT-FORMAT.
ETIKA KOMUNIKASI KANTOR
Wajib Daftar Perusahaan
Modern Office Administration
SURAT PERNYATAAN.
ACARA PEMERIKSAAN.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Nugroho Ibnu Purwandityo
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
FORMAT-FORMAT.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
ETIKA KOMUNIKASI KANTOR
Dipaparkan oleh: Jamrin Desky, SE Ka. DPMK Aceh Tenggara.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FORMAT PEMBINAAN PNS.
UJI KONSKUENSI INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN Madiun, 11 – 12 April 2019 Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Jawa Timur PPID Agus dm.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

CHAPTER SURAT KEPUTUSAN

SURAT KEPUTUSAN Surat keputusan ialah surat yg dibuat instansi atau organisasi (diwakili pimpinan tertinggi), yg berisi pernyataan memutuskan sesuatu hal sehubungan tertib intern organisasi ybs atau suatu kegiatan.. Surat keputusan terdiri atas tiga bagian, yaitu: Konsiderans Desiderantum Diktum Konsideran Konsideran berasal dr kata “Considerare”, yg artinya memper timbangkan. Pada bagian pertama ini disebutkan hal-hal yang yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan surat keputus an. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang- undang, keputusan terdahulu, peraturan.

Istilah-istilah yg dipergunakan di dalam konsideran surat keputusan yaitu: MEMBACA : (dibelakang kata ini disebutkan surat yg telah diterima pejabat yg membuat surat keputusan) MENIMBANG: (dibelakang kata ini disebutkan apa yg menjadi pertimbangan untuk memberikan keputusan) MENDENGAR atau MEMPERHATIKAN: (kata ini dipakai kalau ada pejabat lain atau badan lain yg hrs Didengar/diperhatikan pendapatnya untuk membuat keputus- an tersebut)

MENGINGAT: kata ini disusulkan dgn menyebutkan peraturan-peraturan dan surat-surat yg dipakai untuk dasar membuat keputusan. Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peraturan atau surat yg mengatur persoalannya dan peraturan yg menetapkan wewe- nang atau hak untuk membuat keputusan. Desiderantum Adalah bagian dari surat keputusan yang berisi tujuan atau untuk apa keputusan tersebut dibuat. Contoh: untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai yang mulai menurun.

Contoh desideratum Contoh desideratum dalam konsiderans : ……………. untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik. (penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat penasihat akadmik ) Contoh desideratum di dalam diktum : ……………. keputusan in disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diktum Keputusan Diktum berasal dari kata “dicere” berarti menyatakan, yaitu pernyataan-pernyataan memutuskan yg diambil oleh organisasi terhadap suatu hal yg menyangkut kepentingan hidup organisasi. Biasanya ditandai dengan kata MEMUTUSKAN Kemudian diikuti MENETAPKAN