PENJELASAN ADMINISTRASI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Advertisements

Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN

Pembukuan & LPJ Bendahara

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengimbasan Implementasi

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :

PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.

MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.

Lanjutan ……..B. Belanja Bahan

LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH

KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.

Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016

Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016

Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI

KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur

SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.

WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN

E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.

DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010

KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)

Inspektorat Kabupaten Sleman

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS

PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..

Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.

PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK

BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”

Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOPTN PENELITIAN

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.

Transcript presentasi:

PENJELASAN ADMINISTRASI PROGRAM INSENTIF 2010 Jakarta, April 2009

Kronologis Pelaksanaan Berdasarkan Keppres No. 80/2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Cara Swakelola

PENYUSUNAN BIAYA STANDAR BIAYA UMUM 2010 RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB): Kepmenkeu No. 01/PM02/2009 RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB): (Memperhitungkan pajak)‏ 1. Belanaja Honor (pelaksana & Nara sumber)‏ 2. Belanja Perjalanan 3. Belanaja Bahan 4. Belanja Lain-lain

PENCAIRAN BIAYA 1. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI 3 (TIGA) TERMIN 30%, 50% DAN 20%. 2. WAKTU PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) BULAN. 3. PENCAIRAN DANA OLEH LEMBAGA 4. GUNAKAN REKENING YANG TELAH DISETUJUI DEPARTEMEN KEUANGAN 5. BILA MEMBEBASKAN PAJAK AGAR DIURUS SEDINI MUNGKIN

PENCAIRAN BIAYA DOKUMEN: Proposal (30%), Laporan Kemajuan (50%), atau Laporan Akhir, Laporan Ringkas dan soft copy nya (20%), dibuat 3 (tiga) rangkap. Format proposal mengikuti format masing-masing jenis program insentif yang dituangkan dalam Pedoman Program Insentif. (30 %) Perjanjian Berita Acara Pembayaran (30%) perlu: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dibuat 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermeterai Rp. 6.000,- untuk masing-masing pihak. Surat Tagihan Kwitansi Faktur Pajak. Surat Setor Pajak (SSP) PPN (10.0%). Surat Setor Pajak (SSP) Pph (2.0%). Menyertakan Surat Bebas Pajak bila ada. Ringkasan Kontrak Untuk (50 % dan 20 %) dilengkapi laporan pemakaian dana termin sebelumnya.

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA (Dibuat oleh Lembaga sesuai RAB pengeluaran masing-masing proposal )‏ Dokumen Bukti Pengeluaran: Daftar honor pelaksana. Daftar nara sumber. Bukti perjalanan dinas. Bukti pengadaan bahan dan lain-lain. Buku kas. Laporan Keuangan Berita acara penutupan kas.

terima kasih, .......

STANDAR BIAYA UMUM 2010 A. HONORARIUM PELAKSANA: 1. Fungsional Peneliti (Maksimum 4 Jam/hari)‏ 1) Peneliti Utama (OJ) Rp. 50.000,- 2) Peneliti Madya (OJ) Rp. 45.000,- 3) Peneliti Muda (OJ) Rp. 35.000,- 4) Peneliti Pertama (OJ) Rp. 30.000,- 2. Non Fungsional 1) Peneliti (OJ) Rp. 27.500,- 2) Pembantu Peneliti (OJ) Rp. 20.000,- 3. Pelaksana Lain 1) Pengolah Data (Penelitian) Rp. 1.330.000,- 2) Petugas Survey (Orang/responden) Rp. 7.000,- 3) Pembantu Lapangan (OH) Rp. 67.000,- 4) Koordinator Peneliti (OB) Rp. 365.000,- 5) Sekretariat Penelitian (OB) Rp. 260.000,- back

STANDAR BIAYA UMUM 2010 B. HONORARIUM Nara Sumber: 1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri (OJ) Rp. 1.400.000,- 2. Pejabat Eselon I (OJ) Rp. 1.150.000,- 3. Pejabat Eselon II (OJ) Rp. 850.000,- 4. Pejabat Eselon III ke bawah (OJ) Rp. 700.000,- 5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (OJ) Rp. 1.150.000,- back

STANDAR BIAYA UMUM 2010 Back

STANDAR BIAYA UMUM 2010 Back

Back

Back

Back