POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.

Advertisements

BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL

POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENGANTAR HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

Dasar Berlakunya Hukum Adat

Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat

Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia

HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan

PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA

HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

HUKUM PERDATA DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM

Azas-Azas Hukum Perdata

DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY

Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.

Pertemuan Ke-2 Arti dan Macam Hukum Perdata, Faktor penyebab berbhineka hukum perdata, Pedoman politik pemerintah hindia belanda , Sistematika hukum perdata.

HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.

GOLONGAN- GOLONGAN HUKUM

Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat

Level Kompetensi 1 KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Hernawan Hadi.doc.2007 HUKUM DAGANG Oleh Hernawan Hadi,SH MH.

PENGETIAN DASAR HUKUM DAGANG

PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

HUKUM BENDA DAN PERIKATAN

DASAR-DASAR PERINGAN PIDANA

Mata Kuliah Hukum Perdata

Hukum Perdata di Indonesia

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

POLITIK HUKUM m. Hamidi Masykur, s.h., m.Kn..

PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM

September 16Writed by: Drs.SETYO BUDI SMA 1 MUSUK 1 KLASIFIKASI HUKUM HUKUM Ruang Wujud/ Bentuk Tertulis Tidak Tertulis Lokal Nasional Internasional Wil.

HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI: III. HUKUM PERDATA INDONESIA

HUKUM ORANG Nama Anggota Kelompok : 1. Thifal Rosyidah ( ) 2. Ambarwati ( ) 3. Fitriya Dwi A ( ) 4. Hidayatul M ( )

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH

Oleh : Diah Pawestri Maharani, SH MH

PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK.

Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “Perangkat ketentuan hukum yg mengatur pembagiam hukum kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.

SAP HUKUM PERDATA PENGANTAR HK PERDATA

HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar

PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.

PERTEMUAN KE-1 BENDA PADA UMUMNYA.

Pokok-pokok bahasan Pengenalan hukum Macam-macam badan usaha

HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

HUKUM PERDATA DAGANG.

SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia

PERBEDAAN HUKUM PERDATA/PRIVAT DENGAN HK. PIDANA/PUBLIK

HAK MILIK BERSAMA (MEDE EIGENDOM)

Tata hukum Indonesia.

PROGRAM STRATA I (S1) ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN

DASAR FILOSOFIS, KEDUDUKAN HPI DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN HPI,HPB DAN HPA Dr. Gemala Dewi, SH, LL.M.

Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia

HUKUM PERDATA I.

ANAK LUAR KAWIN ASKD FILE.

DASAR-DASAR HUKUM PERDATA

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PERGESERAN KARAKTERISTIK HUKUM DAGANG

Hukum Dagang: Pengantar

Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.

Hukum Acara Perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1.Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan.

BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana

Transcript presentasi:

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

Pengertian Hukum Perdata 1. Hukum Perdata Materil 2. Hukum Perdata Formil Pengertian Hukum Perdata Materil: Prof Subekti Sgl hk pokok yg mengatur kepent2 perseorangan Prof Sri Soedewi Masjhoen sofwan Hk yg mengatur kepent atr warga ngr perseorangan yg satu dg warga ngr perseorangan yg lain Riduan Syahrani Hukum yg mengatur hub hk atr org yg satu dg org yg lain di dlm masy yg menitikberatkan kpd kepent perseorangan (pribadi)

Berdasar ruang lingkupnya: 1. Hk Perdata dlm arti luas Mencakup hk perdata dlm arti sempit dan hk dagang 2. Hk Perdata dlm arti sempit Hubungan hk perdata dan hk dagang Lex Specialis Derogat Legi Generali

Sumber Hukum perdata Sumber dlm arti formal: Asal: Hk perdata dr Belanda Sumber dlm arti materil Tempat: 1. Peraturan perundang-undangan 2. Hukum Adat 3. Kebiasaan 4. Konvensi/traktat/perjanjian internasional 5. Yurisprudensi 6. Doktrin

Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia Hukum Perdata Barat Hukum Perdata Adat Hukum Perdata Islam

Dasar Hukum Berlakunya BW di Indonesia Jaman Penjajahan Belanda Asas Konkordansi: Ps 131 I.S. (BW berlaku utk gol Eropah dan org2 yg dipersamakan dg gol Eropah) Jaman Penjajahan Jepang Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942 Jaman Kemerdekaan – RIS Ps II Aturan Peralihan UUD 45 Ps 192 Konstitusi RIS Ps 142 UUDS 1950 Pasal I Aturan Peralihan UUD Amandemen

Kedudukan BW sekarang Apakah BW msh berlaku sbg UU? Apakah BW msh utuh berlaku? BW sekarang berlaku utk siapa?

Sistematika Hukum Perdata Menurut BW 1. Hk Orang 2. Hk Benda 3. Hk Perikatan 4. Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Ilmu Pengetahuan Hk Orang Hk Keluarga Hk Harta Kekayaan (benda dan perikatan) Hk Waris